Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

DPRD Surabaya Bela Sujud Risma: Pemimpin Memang Harus Begitu

Published

on


Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersujud hingga dua kali, di hadapan para dokter dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Senin (29/6). (CNN Indonesia/ Farid)

Finroll.com, Jakarta – Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menilai aksi sujud dan permintaan maaf Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di hadapan dokter, sebagai wujud tanggung jawab moral pemimpin. Risma lebih memilih meminta maaf, ketimbang menyalahkan warganya yang belum taat protokol kesehatan.

Menurut Awi, sebagai pemimpin, sikap Risma itu baik. Sebab Risma enggan menyalahkan warganya, dan lebih memilih menempatkan kesalahan itu di pundak sendiri.

“Semua kesalahan yang mungkin warga lakukan terkait ini, dia yang tanggung. Jadi tidak menyalahkan masyarakat, tapi meminta maaf karena belum semua warga taat protokol kesehatan. Bu Risma tidak ingin warganya yang disalahkan. Maka beban itu dia tanggung di pundaknya. Pemimpin kan memang harus begitu,” ujarnya.

Menurut dia apa yang dilakukan Risma adalah aksi spontan permintaan maaf sebagai pemimpin ketika mengetahui ada sebagian masyarakatnya yang belum taat protokol kesehatan.

“Kan itu konteks pertemuannya, para dokter meminta masyarakat disiplin. Kalau di hulu atau di masyarakatnya disiplin, di hilir alias penanganan kuratifnya di rumah sakit bisa dikelola dengan baik, tidak overload. Nah, saya rasa karena itu Bu Risma itu minta maaf karena belum bisa membuat semua warga disiplin taat protokol kesehatan,” kata Awi, sapaan akrabnya, Selasa (30/6).

Selain itu, lanjut Awi, permintaan maaf Risma lewat aksi sujud itu adalah bentuk penyesalan, bahwa dia sebagai pemimpin dinilai belum bisa optimal membantu RSUD dr Soetomo karena keterbatasan wewenang.

“Saya melihatnya itu sebagai bentuk permintaan maaf Bu Risma, bahwa dia sudah mencoba membantu, tapi kan tidak bisa masuk ke RSUD dr Soetomo karena bukan wewenangnya,” ujar Awi.

Kendati demikian, menurut Awi, penanganan Covid-19 di Surabaya sudah berjalan baik, meski ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan perlu ditingkatkan.

Upaya testtracing, dan treatment telah dilakukan dengan terintegrasi. Dia juga menyebut tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Surabaya termasuk yang tertinggi.

“Hanya saja, itu tidak cukup. Semua harus kompak taat protokol, karena disiplin adalah vaksin terefektif dari Covid-19,” paparnya.

Risma melakukan aksi sujud di depan para dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saat audiensi kemarin.

Aksi Risma dipicu paparan dari Ketua Pinere RSUD dr Soetomo, dr Sudarsono yang menyampaikan, kondisi rumah sakitnya overload karena masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Sambil bersujud Risma menyayangkan mengapa ia tidak bisa menjalin koordinasi langsung ke rumah sakit milik Pemprov Jatim tersebut. Bahkan, Risma menyebut bantuan APD dari pihaknya untuk RSUD dr Soetomo pun ditolak.

“Mohon maaf Pak Sudarsono, saya menang goblok, gak pantas saya jadi Wali Kota Surabaya,” ujar Risma, sembari bersujud di hadapan kaki dokter spesialis paru-paru itu.(cnnindonesia.com)

Nasional

Mahfud Respons Negara Papua Benny Wenda: Itu Negara Ilusi

Published

on

Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sedang mendirikan negara ilusi.

Hal ini dikatakan terkait deklarasi kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda, yang juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Presiden Sementara.

“Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi negara yang tidak ada. Negara Papua Barat itu apa?” cetus Mahfud saat menyampaikan pernyataan pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Menurutnya, membangun sebuah negara minimal ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi. Yakni, rakyat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai, dan juga pemerintah yang berdaulat.

“Dia enggak ada, rakyatnya siapa, wilayahnya mana, Papua kita yang kuasai, Pemerintah siapa? Enggak ada,” kata Mahfud.

Selain tiga syarat itu, lanjut Mahfud, Benny juga mesti memiliki syarat lain yakni pengakuan dari dunia internasional atau negara-negara lain. Sementara, deklarasi kemerdekaan Benny hanya disampaikan melalui Twitter dan tak ada dukungan dari negara lain.

“Memang didukung Vanuatu, tapi kecil itu. Dan tidak masuk juga ini ke organisasi internasional,” kata dia.

Lagi pula, kata Mahfud, jika merujuk pada hasil referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1969, Papua dipastikan menjadi bagian dari NKRI.

“Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk dalam daftar komite 24 PBB. Itu daftar negara yang memiliki peluang merdeka, kalau Timor-Timor ada. Papua enggak ada,” kata dia.
Lihat juga: DPR Minta Pemerintah Tak Anggap Remeh Deklarasi Benny Wenda

Terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut Benny Wenda tak memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua dan menyatakan diri sebagai Presiden Sementara.

“Ya tentunya saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa deklarasikan kemerdekaan sebuah yang dia katakan sebagai negara,” kata dia, di Gedung Lemhanas RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Menurut Agus, tindakan Benny ini merupakan pelanggaran hukum serius.

“Tentu ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap apa, sistem hukum di Indonesia. Kalau ada pelanggaran, dia akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum,” katanya.

Sebelumnya, Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan West papua pada 1 Desember. Dalam pernyataannya, dia menyebut tak akan lagi tunduk pada aturan hukum negara Indonesia dan akan membuat tata aturan sendiri, termasuk akan segera mengumumkan kabinet dan perdana menteri.

Deklarasi itu juga ditolak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Mereka bahkan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda bahkan menganggap sikap Benny bisa memecah rakyat Papua.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Jalani Isolasi Mandiri Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi dirinya dinyatakan positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (1/12/2020) dini hari.

Meski dikonfirmasi positif Covid-19, Anies bakal tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual dan melakukan isolasi mandiri.

Adapun, pada Senin siang (30/11/2020), Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu (25/11), Gubernur Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif.

Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif Covid-19, Anies juga sempat melakukan tes usap antigen dan hasilnya negatif pada Minggu (29/11/2020). Dia mengaku intens bertemu dengan Ariza untuk melaksanakan rapat berdua.

“Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis,” ujarnya pada Selasa (1/12/2020).

Saat ini, lanjut Anies, seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR.

“Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi,” ujarnya.

 

Continue Reading

Nasional

Wagub DKI Ahmad Riza Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan testing kepada setiap warga, tanpa terkecuali, khususnya kepada setiap warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi sehingga memiliki potensi terpapar virus COVID-19.

Hal itu pula yang dilakukan kepada seluruh jajaran di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasil PCR Test terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif COVID-19 dan tetap dalam kondisi baik. Sesuai arahan dokter, saat ini Wagub Ariza menjalani isolasi mandiri.

“Alhamdulillah, meskipun hasil testing pada Jumat (27/11) kemarin menunjukkan positif COVID-19, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali. Baik staf dan seluruh anggota keluarga saya juga sudah menjalani tes usap. Sebagaimana prosedur kesehatan yang telah ditetapkan WHO, bagi setiap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan, baik di level puskesmas hingga rumah sakit,” ujar Wagub Ariza dalam siaran pers, Minggu (29/11/2020).

Diketahui, Ariza sebelumnya melakukan dua kali tes usap (PCR Test), yaitu pada Kamis (26/11) dengan hasil negatif, dan lalu dilanjutkan tes yang sama pada Jumat (27/11) dengan hasil terkonfirmasi positif. Adapun berdasarkan hasil dari contact tracing Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wagub Ariza terkonfirmasi positif COVID-19 karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.

“Jadi, temuan positif COVID-19 ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekalipun,” ujar Ariza.

Ariza berharap dengan adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 ini, warga Jakarta untuk semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan, yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan.

“Mohon doanya agar kita semua dalam kondisi sehat wal’afiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi COVID-19. Jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan Protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman bahkan hingga di dalam lingkup keluarga kita,” pesan Wagub Ariza.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending