Connect with us
[adrotate group="1"]

Politik

Dua Hal Ini yang Bakal Menjadi Jualan Jokowi di Debat ke Dua

Published

on


Bak Sepakbola, TKN Jokowi-Ma'ruf Pakai Strategi Menyerang di Babak Ke-2

Finroll.com – Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai sektor energi dan pertambangan bisa menjadi jualan politik bagi Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo dalam debat pilpres kedua pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang. Pasalnya, Jokowi selama memimpin banyak melakukan terobosan-terobosan di sektor energi dan pertambangan.

“Jokowi akan lebih unggul dalam tema energi dan sumber daya alam, termasuk tambang mineral dibandingkan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto karena karena sejak menjabat menjadi Presiden dari tahun 2014, Jokowi mampu melakukan terobosan-terobosan penting di sektor energi dan pertambangan mineral,” ujar Ferdy kepada Beritasatu.com, Sabtu (16/2/2019).

Di awal masa pemerintahannya, Jokowi langsung menutup PT Pertamina Energy Trading atau Petral. Petral adalah perusahaan yang ditugaskan Pertamina untuk membeli minyak dari pusat perdagangan di Singapura untuk menutup konsumsi minyak nasional, karena produksi minyak RI pada tahun 2012-2014 berada di kisaran 900.000 barel oil per day (BOPD). Sementara kebutuhan konsumsi minyak RI mencapai 1,6 juta BPOD.

“Itu artinya, Pertamina harus membeli minyak dari pasar trading di Singapura sebesar 700.000 BOPD. Namun, angka 700.000 barel inilah yang menjadi pusat perebutan dan permainan para mafia migas. Jadi Petral adalah lahan empuk bagi para mafia migas untuk mendapat banyak uang. Bisnis ini adalah bisnis puluhan triliun,” jelas Ferdy.

Di masa lalu, kata Ferdy, mafia migas selalu bekerja sama dengan politisi dan rezim berkuasa. Praktek-praktek seperti itu berlangsung begitu lama dan bahkan sulit diberantas karena melibatkan pebisnis besar, politisi dan elite-elite berkuasa. Itulah mengapa setiap rejim yang datang pascareformasi sangat sulit menutup Petral. Pada zaman pemerintahan SBY-Boediono, banyak yang berteriak kencang untuk melikuidasi Petral, tetapi tak sanggup dilakukan.

“Barulah pada zaman pemerintahan Jokowi-JK, mafia migas berhasil diberantas, Petral dilikuidasi, Pertamina melalui Petral tak diizinkan lagi membeli minyak ke pasar trading di Singapura melalui broker atau pihak ketiga. Pertamina diperintahkan langsung membeli minyak ke pusat perdagangan melalui anak usahanya, Integrated Supply Chain atau ISC,” ungkap Ferdy.

Ferdy menilai langkah menutup Petral adalah upaya besar dan langkah besar yang tak pernah bisa dilakukan pemerintahan sebelumnya. Ferdy berharap agar dalam debat sesi kedua yang bertemakan energi dan SDA, dua kandidat presiden saling bertukar pikiran, beradu-argumentasi bagaimana kira-kira nasib ISC ke depan.

Tak hanya menutup Petral, kata Ferdy, selama menjabat sebagai presiden, Jokowi memiliki kepedulian besar terhadap nasib perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) di sektor tambang. Hal ini dibuktikan melalui nasionalisasi Blok Mahakam (Kalimantan Timur), Blok Rokan (Riau) dan divestasi PT Freeport Indonesia.

“Selama ini, perusahaan BUMN tambang hanya mengelolah konsensi-konsensi tambang yang tidak terlalu potensial. Perusahaan minyak dan gas milik negara PT Pertamina (Persero) misalnya, hanya mengelolah lapangan-lapangan migas yang cadangannya tak terlalu potensial untuk meningkatkan produksi nasional. Selain itu, Pertamina hanya mengolah ladang-ladang minyak tua yang cadangannya kecil,” tutur Ferdy.

Sementara ladang-ladang migas potensial, seperti Blok Cepu (Bojonegero), Blok Mahakam (Kalimantan Timur), Blok Rokan (Riau), lapangan Bintuni (Papua), kata Ferdy, sudah dikendalikan operator-operator minyak asing, seperti Exxon Mobil (Blok Cepu), Total E&P (Blok Mahakam), Chevron Pacific Indonesia (Blok Rokan) dan BP Tangguh (Blok Tangguh, Papua). Korporasi-korporasi ini, kata Ferdy, adalah raksasa di sektor migas dunia.

“Korporasi-korporasi itulah yang turut berkontribusi besar bagi produksi dan lifting migas di tanah air. Sementara, Pertamina hanyalah perusahaan kecil di hadapan raksasa-raksasa itu. Pertamina hanya memiliki 40 persen saham di blok Cepu dan operatornya adalah Exxon Mobil. Wajar jika kontribusi Pertamina terhadap produksi minyak dan gas nasional kecil,” terang Ferdy.

Jokowi dan Prabowo Harus Beri Solusi Ketergantungan Impor Migas
Lebih lanjut, Ferdy berharap pada debat capres kali ini, kedua kandidat memiliki solusi bagaimana mengurangi ketergantungan impor migas yang kerap membebani neraca perdagangan RI. Selama ini, kata Ferdy, bangsa Indonesia banyak mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), sementara produksi minyak nasional RI sampai tahun 2018 hanya mencapai 775.000 BPOD.

“Sementara kebutuhan konsumsi dalam negeri mencapai 1,6 juta. Untuk menutup itu, kita mau tidak mau harus mengimpor BBM agar masyarakat bisa mengonsumsi bensin dan solar. Dan yang lebih fatal adalah selama bertahun-tahun, kita dipaksa untuk mengonsumsi apa yang kita tidak miliki,” jelas dia.

Menurut Ferdy, liquefied petroleum gas (LPG) adalah contoh nyatanya. Secara akumulatif, kata Ferdy, konsumsi LPG Indonesia setiap tahun mencapai 6,7 juta ton per tahun. LPG komposisinya didominasi oleh propana dan butana yang sering digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

“Ironisnya, karakter ladang migas kita yang bisa mengubah gas menjadi LPG hanya beberapa lapangan migas yang ada di Sumatera dan Natuna saja. Pabrik-pabrik LPG kita juga hanya dimonopoli PT Pertamina (Persero) dan hanya menghasilkan sekitar 30 persen kebutuhan LPG nasional. Akibatnya, sisa 70 persen atau sekitar 4 juta ton LPG kita impor dari Timur Tengah,” kata Ferdy.

Hal ini, tutur Ferdy, justru membebani neraca perdagangan Indonesai. Jika pemerintah terpilih nanti tak mampu membuat terobosan, menggeser penggunaan LPG dan memiliki terobosan baru, seperti mendorongan proses gasifikasi batu bara yang bisa menggantikan LPG, maka, bisa dipastikan, Indonesia akan mengalami krisis energi akut di tahun-tahun mendatang.

“Jokowi memang sudah memiliki instrumen kebijakan melalui kementerian ESDM untuk mengubah batu bara menjadi gasifikasi. Pertamina dan PT Bukit Asam sudah mulai mengoperasikan pabrik gasifikasi itu. Kita berharap itu dilakukan secara masif, bukan berskala kecil dan diikuti oleh produsen-produsen lain. Tetapi, semuanya itu, tergantung bagaimana pemerintahan baru memiliki instrument yang tepat agar proses gasifikasi batubara itu berkembang pesat,” pungkas dia.

“Kita berharap debat kedua kali ini lebih hidup, cair, dan ada petukaran gagasan. Kedua capres juga memiliki solusi dan terobosan menarik bagaimana langkah pemerintahan selanjutnya untuk menutupi kelangkaan dan ancaman krisis di sektor energi ke depan,” kata Ferdy.

Politik

Sandi Uno Gabung Tim Pemenangan Menantu Jokowi

Published

on

Mantan Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, masuk dalam struktur tim pemenangan pasangan Bakal Calon Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

FINROLL.COM – Bobby yang merupakan menantu Presiden Jokowi maju bersama Aulia Rachman yang mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Medan untuk bertarung di Pilkada Medan 9 Desember 2020.

“Benar, beliau sebagai Dewan Pembina di struktur tim pemenangan. Selain itu ada juga beberapa tokoh nasional lainnya,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Alween Ong, Minggu (20/9/2020).

Alween menyebutkan Sandiaga Uno dipilih karena sosok dan ketokohannya. Apalagi Sandi yang juga mantan calon Wakil Presiden tersebut memiliki banyak pengalaman terutama dari sisi kewirausahaan.

“Alasannya sebenarnya dari sisi kepartaian diketahui dan dari sisi ketokohan. Bang Sandi dari sosok mudanya, kemudian sisi kewirausahaan dan kariernya selama ini,” jelas Alween.

Menurut Alween dengan masuknya Sandi Uno dalam tim pemenangan tujuan besarnya tentu membawa kemenangan. Selain itu, sejumlah saran yang diberikan oleh Sandi Uno dan sejumlah tokoh lainnya diharapkan mampu membawa perubahan bagi Kota Medan.

“Kalau secara tim pemenganan tujuan besarnya tentu kemenangan di dalamnya. Tapi kami bicara lebih pada perubahan. Kenapa ada tokoh nasional juga? Kami ingin sesuatu agar Medan ini seperti kota lainnya lebih maju, jadi ada masukan bagi kami, terutama dari sisi kewirausahaannya,” jelasnya.

Alween menilai banyak poin tentang kewirausahaan dalam visi dan misi yang diapungkan Bobby Afif Nasution – Aulia Rachman. Semisal visi tentang satu kelurahan satu sentra kewirausahaan.

“Bahkan ada poin khusus mulai dari satu kelurahan satu sentra kewirausahaan. Jadi kami lihat siapa sih orang yang bisa membina dan diajak diskusi? Oh, ini [Sandi] bisa. Kemudian dari segi jaringannya lebih luas,” dia memaparkan.

Seperti diketahui, Bobby Nasution – Aulia Rachman telah mengumumkan penunjukan HT Milwan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut menjadi Ketua Tim Pemenangan. Seluruh ketua partai pengusung dan pendukung di tingkat provinsi menjadi dewan pengarah. Sedangkan ketua partai tingkat Kota Medan masuk ke dalam struktur ketua pemenangan.

Di struktur Dewan Pembina terdapat nama-nama tokoh antara lain Maruarar Sirait, Sukur Nababan, Sofian Tan, Kombes Pol (P) Maruli Siahaan, RE Nainggolan, Satya Yudha Wibowo, Yusriando hingga mantan terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan korupsi APBD Pemko Medan Abdillah. (CNN Indonesia)

Continue Reading

Politik

Ahli Hukum Indonesia : Pembentukan KAMI Sarat Dengan Kepentingan Politis

Published

on

Finroll.com — Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara lebih mendalam.

Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara – negara lainnya, “jelasnya dalam siaran pers Selasa (18/8/2020).

Kapitra Ampera membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Continue Reading

Politik

Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa Terkait Kemunculan Organisasi KAMI, Demi Apa? 

Published

on

Finroll.com — Dengan terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara mendalam. Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.

Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.

“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema “Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?” di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8).

Namun di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya. Oleh sebab itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.

“Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini di masa pandemi yang luar biasa dampaknya sebab tidak hanya maslaah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya kita (pemeirntah) terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia,” pungkas dia.

Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Dia membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Di tempat yang sama Pakar Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menjelaskan bahwa saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi covid-19. Sementara itu yang terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara khususnya terkait dengan pandemi covid-19 diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerjasama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.

“Kita ini tidak lebih buruk dari negara – negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.

Lebih lanjut Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi, berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. Menurutnya siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi covid-19.

Dia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.

“Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing,” ulasnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger, menyatakan bahwa pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi covid-19. Namun sayangnya terdapat beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 tersebut.

“Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring,” katanya.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending