Connect with us

Hukum & Kriminal

Eks Bos Lippo Cikarang di KPK: Mohon Perlindungan Pak Jokowi

Published

on


Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto mengoceh soal proses hukumnya yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun begitu ia menganggap penindakan terhadap dirinya tersebut merupakan bentuk sikap penyidik lembaga antirasuah yang sekehendak hati.

“Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami,” kata Toto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12).

“Dan saya berharap, ke depan kepada Pimpinan Pak Firli, tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini,” lanjut dia.

KPK pada hari ini memperpanjang penahanan Bartholomeus Toto hingga 40 hari ke depan untuk kepentingan mengusut dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Perpanjangan penahanan dihitung sejak 10 Desember 2019 mendatang.

Selain menyebut nama Presiden Jokowi dan Ketua KPK yang baru yakni Firli Bahuri, Toto juga menyinggung laporannya ke Polrestabes Bandung. Sebelumnya ia melaporkan mantan anak buahnya, Edi Dwi Soesianto atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kepada pihak Polrestabes, saya ucapkan terima kasih sudah memproses laporan saya. Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,” ucap Toto lagi.

Bukan hanya itu, Toto telah pula melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Selatan, praperadilan didaftarkan pada Rabu (27/11) pekan lalu.

“Ya sudah [mengajukan praperadilan]. Kalau [kapan waktunya] itu, pendamping hukum saya. Kalau nggak salah tanggal 16,” kata dia lagi.

Dalam petitum permohonan, Toto meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya batal demi hukum dan tidak sah. Selain itu hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.

Dalam gugatan praperadilan itu Toto juga meminta hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan dirinya dari tahanan dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100 juta serta immateriil sebesar Rp50 miliar. Bukan hanya itu, petitum juga memohonkan agar hakim memerintahkan KPK untuk memulihkan harkat dan merehabilitasi nama Toto.

Toto bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin, 29 Juli 2019. Ia diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Iwa diduga menerima uang Rp900 juta atas perannya memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk keperluan membangun proyek Meikarta. Iwa sendiri sudah ditahan oleh KPK.

Advertisement Valbury

Hukum & Kriminal

Yasonna Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie

Published

on

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie dari posisinya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Ronny difungsionalkan agar tak ada konflik kepentinganan. “Per siang ini,” kata Yasonna.

Ronny dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada medio Agustus 2015.

Beberapa hari ini, Ditjen Imigrasi sedang menjadi sorotan dalam kasus yang menyeret Calon Anggota Legislatif PDIP, Harun Masiku dalam perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Imigrasi sempat menyebut Harun berada di Singapura saat KPK menggelar rangkaian operasi tangkap tangan yang menyeret Wahyu Setiawan.

Sementara itu, Tempo menemukan fakta bahwa Harun sudah pulang ke Indonesia ketika KPK menggelar OTT tersebut pada 8 Januari 2020. Istri Harun pun membenarkan bahwa sang suami sudah pulang.

Belakangan, Imigrasi pun mengakui Harun sudah pulang. Mereka beralasan ada kesalahan sistem sehingga terlambat mengetahui kepulangan Harun. (TEMPO)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

FPPI Ingatkan Ancaman Serius Korupsi Sistemik Pelindo II

Published

on

Finroll.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka dugaan korupsi pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, Kamis (23/1/2020). RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember tahun 2015.

Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim berpendapat, pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap RJ Lino akan membuka kotak pandora dugaan korupsi lainnya di Pelindo II.

“Jika terbukti, RJ Lino menjadi ancaman berat bangsa atas warisan korupsi Pelindo II. Padahal, pelabuhan merupakan gerbang ekonomi nasional,” ungkap Nova dalam siaran pers.

Karena itu, Nova meminta aparat penegak hukum lebih serius mengusut berbagai dugaan korupsi di Pelindo II dan masyarakat tidak terkecoh pernyataan menyesatkan yang disampaikan RJ Lino setelah pemeriksaan.

“Pernyataan RJ Lino bahwa ketika diangkat sebagai Dirut pada 2009, PT Pelindo II hanya memiliki asset Rp. 6,4 Triliun jelas menyesatkan. Faktanya, aset Pelindo II di Tanjung Priok saja lebih dari Rp. 25 Triliun dan Aset Pelindo II di 12 Cabang nilainya lebih dari Rp. 40 Triliun. Jumlah asset ini akan lebih besar jika ditambah dengan JICT dan KSO TPK Koja,” kata Nova.

Nova menambahkan, sebelum RJ Lino menjadi Dirut, Pelindo II memiliki uang kas setara Rp. 1,5 Triliun dan ketika ditinggalkan RJ Lino, Pelindo II malah memiliki utang global bond yang bermasalah secara hukum senilai Rp. 21 Triliun. Adanya dana global bond menyebabkan perseroan harus menanggung beban bunga sebesar hingga Rp 150 miliar setiap bulan.

Selain itu, sampai saat ini dana global bond masih mengendap 50% sehingga Pelindo II harus berjibaku agar tidak gagal bayar yang bisa berakibat lepasnya pengelolaan pelabuhan karena jerat hutang tersebut.

Selain itu, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut, ada empat proyek di PT Pelindo II yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun. Empat proyek tersebut proyek pengadaan 3 QCC dan pengadaan 10 unit mobile crane yang kasusnya masing-masing ditangani Bareskrim Polri.

Keempat proyek tersebut meliputi: Perpanjangan kontrak JICT ( indikasi kerugian keuangan negara Rp. 4,08 Triliun), perpanjangan kontrak KSO TPK Koja ( Rp. 1,86 Triliun), penerbitan global bond (Rp. 744 Miliar) dan pembanguan terminal Petikemas Kalibaru (Rp. 1,4 Triliun).

“Kesimpulan dari audit investigasi BPK jelas menyebut indikasi bukan potensi, sehingga kerugian negara secara hitungan keuangan sudah terjadi, aparat penegak hukum tinggal melakukan pembuktian terhadap bukti dan pihak terlibat yang sudah tercantum dalam audit investigatif tersebut,” urai Nova.

Nova menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk membantu KPK dan pemerintah dalam menangani dugaan korupsi sistemik di Pelindo II. Jika tidak, rakyat akan menerima dampak dan beban dalam bentuk peningkatan biaya jasa pelabuhan. Selain itu, aset negara berpotensi lepas ke tangan asing jika Pelindo II mengalami gagal bayar global bond.

Nova berharap KPK bisa menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Apalagi, menurutnya, rangkaian skema kasus-kasus tersebut dibangun dengan modus rekayasa keuangan yang kompleks.

“Tapi kita yakin, publik sudah jauh lebih pintar. Semua pihak akan turut mengawasi, dan tidak akan percaya begitu saja terhadap narasi-narasi tersangka korupsi.

Bagaimanapun, penuntasan kasus Pelindo II akan menjadi bukti komitmen KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi beban ekonomi negara,” pungkas Nova.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Soal Harun Masiku, KPK Bicara soal Dugaan OTT Bocor

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak ada kebocoran dalam operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan itu untuk menanggapi dugaan tersangka penyuap, Harun Masiku, yang juga caleg PDIP berada di luar negeri dua hari sebelum OTT.

“Kami tidak melihatnya dari sisi adanya kebocoran atau tidak, informasi bisa kita dapatkan dengan cara yang merupakan strategi penyelidikan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Ali mengatakan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Imigrasi mengenai keberadaan Harun. Selain itu, KPK juga akan memastikan terlebih dahulu keberadaan dari Harun.

“Jika memang benar di luar negeri tentu kami akan kerja sama dengan seperti interpol dan Kemenlu,” kata dia.

Sebelumnya, pihak imigrasi mengatakan Harun Masiku disebut pergi ke Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut caleg PDIP ini pergi ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.

“Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kami tidak bisa mengetahui,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Arvin mengatakan Imigrasi tak dapat mengetahui keberadaan Harun setelah dari Singapura. Namun, ia memastikan sampai sekarang Harun belum kembali ke tanah air. “Belum ada catatan perjalanan masuk kembali ke indonesia dalam database kami,” kata dia.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending