Connect with us

Nasional

Elite Saling Serang, Kursi Ketum & Sekjen Partai Demokrat Digoyang

Published

on


Baliho Partainya Dirusak, SBY Isyaratkan Tanda “Perang”

Finroll.com – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen PD Hinca Pandjaitan mendapatkan serangan dari kader partai, Subur Sembiring. Subur yang mengaku menjabat sebagai Ketua DPP PD, mengkritik SBY karena menunjuk Hinca sebagai pelaksana harian partai.

Dirangkum redaksi Minggu (16/6/2019), Subur menilai tindakan SBY menyalahi AD/ART Partai Demokrat. Dia mengatakan SBY seharusnya menunjuk salah satu wakil ketua umum untuk menjalankan tugas harian partai.

“Yang perlu saya sampaikan kepada seluruh kader PD, secara konstitusional partai, jika seorang ketum berhalangan, seharusnya memberikan mandat kepada salah satu Waketum DPP PD. Ketika mandat diberikan kepada seorang sekjen, maka sesungguhnya hal ini telah menyimpang dari konstitusional partai,” kata Subur, Minggu (16/6).

Pada Februari 2019, SBY memberikan mandat kepada Hinca untuk melaksanakan tugas harian DPP PD. Selain memberikan amanat kepada Hinca, SBY mengamanatkan Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin pemenangan pemilu PD.

SBY kala itu tidak bisa fokus dalam pemenangan PD di Pemilu 2019 karena harus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan kanker darah di Singapura. Ani Yudhoyono wafat pada Sabtu (1/6).

Selain menyalahi konstitusi partai, Subur menyebut Hinca tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia mengaku Hinca tidak pernah menyampaikan arahan atau menggelar rapat bersama pejabat partai lainnya.

“Sebagai pelaksana harian, Sekjen DPP PD Hinca Pandjaitan saya harus katakan Anda tidak berbuat apa-apa,” ucap Subur.

Subur pun mendesak agar segera digelar Kongres Luar Biasa (KLB). Menurut dia, hal ini perlu dilakukan dalam rangka menyelamatkan partai yang saat ini dinilai tengah mengalami guncangan. Selain itu, kata Subur, juga demi menjaga harkat dan martabat SBY.

“Sesungguhnya itu (KLB) dilakukan demi menjaga harkat dan martabat Ketum PD, yaitu Pak SBY,” ujarnya.

Nasional

Tangani Corona, Tenaga Medis di Yogya Dikucilkan Masyarakat

Published

on

By

Finroll – Yogyakarta, Tenaga medis dianggap sebagai pahlawan karena berada di garis terdepan dalam menangani pasien yang terpapar virus corona (Covid-19). Namun, tak sedikit dari mereka mendapat stigma negatif sebagai pembawa virus di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Direktur Utama Rumah Sakit (RS) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Widodo Wiryawan mengatakan mendapat laporan beberapa perawat mendapat stigma negatif. Salah satunya, ada perawat yang tak bisa memperpanjang sewa kos.

“Ada laporan ke kami bahwa ada perawat yang tidak bisa memperpanjang kosnya,” kata Widodo kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

Widodo mengaku pihaknya telah menyiapkan beberapa bangsal di RS untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi para petugas medis jika mendapatkan penolakan di masyarakat.

Ia pun berharap pemerintah membantu mengubah stigma negatif masyarakat kepada para petugas medis yang menangani pasien Covid-19). Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan masalah ini sampai ke tingkat RT.

“Bisa dilakukan melalui teleconference, atau menggalakkan di media massa , serta membuat aturan hukum sehingga pelakunya bisa dikriminalkan, jika ada stigma,” ujarnya.

Kejadian serupa juga dialami perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yogyakarta. Direktur Utama di RSUD Yogyakarta, Ariyudi Yunita mengatakan sejumlah perawat di tempatnya sulit mencari tempat kos.

“Sementara mereka susah cari tempat kos,” kata Ariyudi.

Sebelumnya, pelaksana tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Sardjito Yogyakarta, Rukmono Siswihanto menyatakan tak semua warga menolak para tenaga medis.

Namun, kata Rukmono, muncul kekhawatiran masyarakat dengan keberadaan petugas medis. Padahal, seluruh tenaga medis setelah bertugas langsung membersihkan diri.

“Petugas medis yang berkontak langsung dengan pasien, maka setelah selesai melayani harus mandi, ganti baju sehingga ketika pulang sudah memakai pakaian lainnya,” kata Rukmono.

Sementara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang menangani pasien virus corona.

“Percayalah masyarakat, bahwa tenaga medis ini pada waktu pulang sudah dalam keadaan bersih,” ujarnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Polisi Gelar Patroli Skala Besar 24 Jam Jelang PSBB Jakarta

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Aparat dari Polda Metro Jaya akan menggelar patroli skala besar dalam dua hari ke depan, sebagai tindak lanjut pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Jakarta, Jumat (10/4).

Patroli skala besar dilakukan untuk sosialisasi penerapan status PSBB di ibu kota.

“Selama dua hari ini, kita sambil patroli skala besar. Kita sambil sosialisasikan kepada masyarakat masalah PSBB ini,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

Yusri pun menegaskan pihaknya bakal melakukan patroli selama 24 jam setiap hari untuk mencegah warga ibu kota berkumpul di tengah wabah virus corona (Covid-19).

“24 jam kita keliling bersama TNI dan Pemda, Kamtibmas, Babinsa sama RT, RW, lurah, dari Polsek jalan terus,” kata Yusri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

Sejauh ini, Yusri mengklaim telah terjadi penurunan aktivitas masyarakat yang berkumpul atau berkerumun.

“Sekarang sudah mulai menurun, indikator menurun apa, restoran sudah enggak menerima lagi namanya orang bertamu datang ke situ,” ujarnya.

Status PSBB di Jakarta bakal diberlakukan pada Jumat (10/4) mendatang. PSBB akan diterapkan selama masa inkubasi atau 14 hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan PSBB akan membatasi pergerakan dan interaksi warga ibu kota. Kerumunan orang akan dilarang jika berjumlah lebih dari lima orang.

Pemprov DKI bersama polisi dan TNI akan membubarkan dan mengambil tindakan tegas jika ada kerumunan di atas lima orang.

“Jadi patroli akan ditingkatkan. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Tapi untuk kepentingan kita semua,” ujar Anies, Selasa (7/4).

Anies juga melarang acara resepsi pernikahan dan acara lain yang berpotensi mengundang orang dalam jumlah besar.

Selain itu ada pembatasan operasional transportasi umum, peliburan sekolah dan perkantoran. Pengecualian diberlakukan bagi kantor pemerintahan dan usaha di sektor yang berkepentingan dengan kebutuhan orang banyak.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Jokowi Teken Revisi APBN, Belanja Bengkak Jadi Rp2.613,8 T

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Perubahan dilakukan karena pemerintah harus merealokasi anggaran untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia.

FINROLL.COM — Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Beleid itu diteken pada 3 April 2020 lalu.

“Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,” ungkap Jokowi dalam Perpres 54/2020, dikutip Selasa (7/4).

Dalam Perpres tersebut, perubahan terjadi pada pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit anggaran, hingga pembiayaan anggaran. Pendapatan negara yang semula diasumsikan mencapai Rp2.233,2 triliun, kini susut 21,1 persen menjadi Rp1.760,88 triliun.

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp1.462,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp297,75 triliun, dan penerimaan hibah Rp498,74 triliun. Sementara belanja negara yang semula dipatok di angka Rp2.540,4 triliun, kini naik 2,88 persen menjadi Rp2.613,81 triliun.

Alokasi belanja terbagi atas pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp852,93 triliun. Jokowi menyatakan anggaran belanja pemerintah pusat ini sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi corona mencapai Rp255,11 triliun.

Kemudian, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun.

“Pembiayaan anggaran terdiri atas pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya,” tulisnya.

Kepala negara menekankan penggunaan anggaran pemerintah pusat akan fokus untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sementara belanja dana desa akan digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan penanganan virus corona.

Selanjutnya, Jokowi menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan penyesuaian lebih rinci pada masing-masing pos usai beleid tersebut diteken. Begitu juga terkait pemantauan pelaksanaan penggunaan anggarannya.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending