Connect with us

News

Enam Komisioner KPU Jadi Tersangka

Published

on


Finroll.com – Kasus dugaan pengalihan suara caleg oleh penyelenggara pemilu terjadi di Papua. Kasus itu dilaporkan caleg Partai Gerindra Ronald Engko yang merasa perolehan suaranya berkurang drastis. Senin lalu (8/7) terlapor enam komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Sentra Gakkumdu.

Enam anggota KPU itu adalah Theodorus Kossay, Diana Simbiak, Melkianus Kambu, Zufri Abubakar, Fransiskus Letsoin, dan Sandra Mambrasar. Mereka diduga melanggar pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pengalihan perolehan suara Ronald Engko diduga terjadi dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Kota Jayapura. Semula, caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu yakin memperoleh 13.106 suara. Namun, saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada 18 Mei 2019, KPU Papua menetapkan Ronald mendapatkan 5.914 suara.

Ronald lantas melaporkan enam komisioner KPU Papua karena diduga mengubah hasil perolehan suaranya di empat distrik di Kota Jayapura. Yakni, Distrik Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Heram.

Saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), Komisioner KPU Papua Sandra Mambrasar mengaku tahu informasi pene­tapan tersangka terhadap dirinya pada Selasa (9/7). Bersama lima rekannya, dia sudah dipanggil dua kali. Namun, mereka belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena masih sibuk mengikuti sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU Papua tidak ada unsur kesengajaan untuk mengalihkan suara ke caleg tertentu. KPU Papua hanya menetapkan pleno berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi suara dari tingkat distrik DA 1 dan tingkat kabupaten DB 1,” jelasnya melalui sambungan ponsel kemarin (11/7).

Seharusnya, lanjut Sandra, komisioner KPU Kota Jayapura juga berpotensi menjadi tersangka. Sebab, merekalah yang mengesahkan data rekapitulasi suara pada form DB1 dan DA1 saat itu. “Waktu itu kami mengambil alih pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di tingkat Kota Jayapura karena batas waktu untuk pleno di tingkat nasional yang semakin dekat. Langkah kami menetapkan hasil pleno rekapitulasi suara dari Kota Jayapura ini sesuai dengan peraturan KPU,” tuturnya.

Menurut dia, penetapan status sebagai tersangka oleh Sentra Gakkumdu terasa janggal. Sebab, pihak Bawaslu Papua yang merupakan salah satu unsur dari Sentra Gakkumdu belum mengetahui penetapan enam anggota KPU sebagai tersangka. “Pada dasarnya, kami siap memenuhi panggilan penyidik Sentra Gakkumdu sebagai tersangka. Tapi setelah tanggal 15 Juli. Karena saat ini konsentrasi kami fokus di MK,” pungkasnya.

International

China Setujui UU Keamanan Hong Kong, Ini Reaksi Trump

Published

on

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya akan menggelar konferensi pers soal China pada Jumat (29/5/2020). Langkah tersebut diumumkannya di tengah meningkatnya ketegangan antara AS-China akibat perseteruan soal Hong Kong dan wabah virus corona (COVID-19).

FINROLL.COM — Hal itu juga disampaikan setelah sebelumnya Trump mengancam bakal menerapkan sejumlah hukuman pada China terkait masalah-masalah tersebut.

“Kami akan mengumumkan besok apa yang kami lakukan sehubungan dengan China,” katanya kepada wartawan pada pertemuan di Oval Office, Kamis. “Kami tidak senang dengan China.”

Hong Kong Episentrum Konflik AS-China, Wall Street Merana

Namun demikian, presiden ke-45 AS itu tidak memberikan rincian spesifik tentang rencananya, sebagaimana dilaporkan AFP.

Pasca pengumuman Trump, Wall Street ditutup melemah, melanjutkan penurunan untuk hari ketiga berturut-turut.

Panasnya hubungan AS-China baru-baru ini awalnya dipicu oleh masalah COVID-19. Trump telah dengan tegas menyatakan bahwa AS akan meminta China bertanggung jawab karena gagal menekan penyebaran wabah mematikan asal Wuhan, China itu hingga menyebar ke ratusan negara termasuk AS.

Trump juga mencurigai asal sebenarnya dari virus yang telah menginfeksi hampir enam juta orang di seluruh dunia itu dari sebuah laboratorium virologi di Wuhan. Menurut Worldometers, saat ini ada 5.904.658 kasus corona yang sudah dikonfirmasi di seluruh dunia. Di mana 362.010 orang telah meninggal dunia dan 2.579.629 sembuh.

Sekitar sepertiga kasus global atau 1.768.461 kasus ada di Amerika Serikat. Dari total itu 103.330 orang telah meninggal dan 498.725 sembuh.

Terkait Hong Kong, perselisihan kedua ekonomi terbesar di dunia itu dipicu oleh kekhawatiran bahwa China akan menggunakan undang-undang baru untuk mengakhiri kebebasan Hong Kong sebagai wilayah semi-otonom.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pemerintah Hong Kong mengeluarkan Undang-undang yang dianggap banyak pihak mencerminkan keinginan China untuk memperkuat cengkeramannya atas Hong Kong. UU itu adalah undang-undang keamanan nasional Hong Kong.

UU yang berisi tujuh pasal tersebut dipandang bakal memberi jalan bagi China untuk memperkuat kendalinya atas kota administrasinya itu. Aturan itu dianggap salah oleh banyak pihak lantaran saat ini kebebasan Hong Kong dari China telah dijamin.

Jaminan bagi Hong Kong memperoleh kebebasan telah disepakati oleh China dan Inggris dalam aturan “satu negara, dua sistem” setelah Hong Kong diserahkan oleh Inggris kembali ke China pada tahun 1997.

Menurut beberapa sumber diplomatik, konferensi pers Trump akan digelar pada hari yang sama ketika Inggris dan Amerika Serikat mengajak Dewan Keamanan PBB bertemu secara tidak resmi untuk membahas situasi di Hong Kong.

Menurut The New York Times, salah satu langkah yang dipertimbangkan AS sebagai hukuman untuk China atas kesalahan-kesalahannya adalah pembatalan visa bagi ribuan mahasiswa pascasarjana China di universitas AS yang memiliki ikatan dengan lembaga pendidikan di negara asal dan yang memiliki hubungan dengan militer China.

Continue Reading

International

Klaster Baru Terdeteksi, Kasus Corona di Korsel Melonjak Lagi

Published

on

Finroll – Jakarta, Korea Selatan melaporkan kembali terjadi lonjakan kasus baru virus corona, Kamis (28/5). Penambahan kasus harian itu merupakan yang terbesar hampir dua bulan terakhir.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korsel mengumumkan 79 kasus baru pada Kamis menjadikan totalnya 11.344, dan 269 kematian.

Sebagian besar infeksi baru berasal dari kawasan metropolitan Seoul yang padat penduduk. Itu adalah peningkatan terbesar sejak 81 kasus diumumkan pada 5 April.

Dikutip dari AFP, dari 79 kasus baru, 69 di antaranya terjadi di gudang perusahaan e-commerce Coupang di Bucheon, sebelah barat Seoul.

Wakil menteri kesehatan Kim Gang-lip mengatakan sekitar 4.100 pekerja dan orang yang pernah masuk ke gedung itu kini diisolasi. Lebih dari 80 persen dari mereka telah diuji virus corona.

“Kami perkirakan jumlah kasus baru yang terkait dengan gudang terus bertambah hingga kami menyelesaikan tes har ini,” ujarnya.

Lonjakan ini terjadi ketika para pejabat berusaha menangani klaster baru di kelab malam dan mengantisipasi ancama gelombang kedua infeksi Covid-19.

Korsel yang dianggap menjadi salah satu contoh sukses mengatasi pandemi saat ini telah melakukan berbagai pelonggaran pembatasan dan memasuki kehidupan normal baru atau new normal. Bahkan para pelajar telah kembali ke sekolah.

Fasilitas umum seperti museum dan gereja telah dibuka kembali. Beberapa pertandingan olahraga, termasuk bisbol dan sepak bola memulai musim baru awal bulan ini, meski tanpa penonton.

Korsel sempat menjadi salah satu negara yang terdampak parah di masa awal penyebaran pandemi itu. Korsel pernah menjadi negara dengan kasus corona tertinggi di luar China, tempat virus Covid-19 pertama kali terdeteksi dan menyebar.

Namun, pemerintahan Presiden Moon dianggap cepat dan tepat menanggulangi penyebaran virus serupa SARS tersebut bahkan tanpa menerapkan penguncian wilayah atau lockdown.

Kebijakan penanganan Korea Selatan pun banyak dipuji dan dicontoh negara lain.

Sumber : CNN Indonesia
Continue Reading

Nasional

Mulai Juni 2020 Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona. KPU, Pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 kemarin.

“Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Doni dalam surat tersebut.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut.

“Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni.

Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020.

Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan corona oleh pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja kemarin.

Tak hanya itu, Pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perpu 2 tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending