Connect with us

Business

Erick Thohir Ungkap BUMN yang Berpotensi Defisit Gara-gara Corona

Published

on


Finroll – Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan penyebaran virus corona (covid-19) di seluruh dunia berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan pelat merah.

Erick mengungkapkan dampak penyebaran virus covid-19 sangat dirasakan pada sektor pariwisata. Sejumlah perusahaan milik negara seperti Angkasa Pura, Garuda Indonesia, KAI, Pelindo, Pelni, dan lainnya mengalami penurunan permintaan.

“Kemungkinan besar tahun ini semuanya bisa minus, ini tentunya yang memberatkan,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI yang digelar secara teleconference, Jumat (3/4).

Selain itu, sejumlah perusahaan pelat merah juga terancam mengalami gangguan arus kas (cash flow) perusahaan karena pelemahan nilai tukar rupiah.

“Laju cash flow PT Pertamina (Persero) dan PLN akan terganggu dengan menurunnya nilai kurs rupiah,” jelasnya.

PLN, sambung Erick, saat ini memiliki obligasi (bond) yang sebagian besarnya berdenominasi dolar AS. Dana dari obligasi itu dilakukan untuk membiayai sejumlah proyek pembangkit listrik.

Sementara, Pertamina masih melakukan impor minyak yang dibeli dengan menggunakan dolar AS tetapi penjualan di dalam negeri dilakukan dalam rupiah.

“Karena itu kami sudah rapat dengan direksi Pertamina untuk benar-benar memastikan cash flow mereka jangan sampai ini dalam kondisi merah nantinya,” kata Erick.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp16.445 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Jumat(1/4) pagi. Mata uang garuda bertenaga 0,30 persen dibandingkan perdagangan kemarin sore di level Rp16.495 per dolar AS.

Terakhir, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengungkap skenario terburuk nilai tukar rupiah bisa menyentuh kisaran Rp17.500 sampai Rp20 ribu per dolar AS pada tahun ini. Skenario ini muncul akibat tekanan ekonomi yang berat di tengah penyebaran pandemi virus corona atau covid-19.

“Asumsi makro skenario ini kami lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi,” ungkap Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam video conference, Rabu (1/4) lalu.

Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Anggota KSSK Perry Warjiyo mengatakan proyeksi kurs rupiah itu merupakan langkah persiapan ke depan dari KSSK untuk mengantisipasi dampak terburuk dari tekanan pandemi corona.

Kendati begitu, ia menekankan bahwa KSSK akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah rupiah jatuh ke level tersebut.

“Skenario berat tadi adalah forward looking sebagai antisipasi supaya tidak terjadi, agar skenario berat tidak terjadi. Maka kurs Rp17.500 sampai Rp20 ribu per dolar AS itu akan kami antisipasi agar tidak terjadi,” tekannya.

Sumber : CNN Indonesia

Business

Tahun Ini Pemerintah Taksir Kebutuhan Garam 4,5 Juta Ton

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah menengarai kebutuhan garam terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini, kebutuhan garam diperkirakan mencapai 4,5 juta ton atau lebih tinggi dari tahun lalu di kisaran 3 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengungkapkan Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada garam karena sudah bisa memproduksi hingga 3,5 juta ton garam, tapi kebutuhan komoditas tersebut terus meningkat.

Menurut Safri, peningkatan kebutuhan garam sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan industri.

Untuk itu, upaya untuk meningkatkan produksi garam juga terus dilakukan. Dengan luas lahan yang meningkat hampir 30 ribu hektare lebih, ia mengatakan pemerintah juga terus mendorong intensifikasi lahan garam.

Pemerintah juga telah meminta PT Garam (Persero) untuk mendorong metode pergaraman yang lebih modern sehingga produktivitas bisa meningkat.

“Kami sudah sampaikan ke PT Garam, umur mereka sudah lebih dari 75 tahun, kami minta pergaraman tidak lagi dilakukan secara tradisional,” ujar Safri seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/5).

Ia mengungkapkan, dengan proses tradisional hasilnya 50-60 ton per ha per tahun. Kalau intensif, bisa 100-150 ton per ha.

“Kalau punya 30 ribu ha, dengan produksi 100-150 ton, seharusnya kita bisa swasembada,” jelasnya.

Lebih lanjut, meski kebutuhannya cukup tinggi, pemerintah tetap memasang target produksi di kisaran 3,5 juta ton hingga 4 juta ton tahun ini.

Pemerintah juga terus berupaya untuk menekan impor garam dengan mendorong produksi tanpa lahan garam seperti dengan metode memanfaatkan PLTU batu bara di Cilegon, Banten.

“Semua cara mengurangi impor, bagaimana mengurangi seoptimal mungkin, kami lakukan,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending