Selasa, 30 Oktober 2018

Tangung jawab Siapa Lingkungan Hutan di Freeport?


Finroll.com – Terlepas hingar bingar Freeport yang sahamnya 51% telah dimiliki Indonesia atau tidak.

PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap harus bertanggung jawab atas hilangnya nilai jasa ekosistem dan lingkungan di Papua. Hal itu menjadi kerugian negara.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Kontrak Karya Freeport Indonesia 2013-2015 yang diterbitkan BPK tertera, aktivitas tambang Freeport Indonesia telah menyebabkan hilangnya nilai jasa ekosistem senilai Rp185 triliun. Ini berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) 1988-1990 dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 2015-2016.

Namun, BPK menyatakan perhitungan tersebut masih perlu didiskusikan lagi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Maka itu, BPK tidak mencantumkan nilai tersebut sebagai kerugian atau potensi kerugian negara.

Memang, di dalam temuan BPK tidak menyebutkan kerugian negara tetapi mereka (BPK) menyebutkan ekosistem yang dikorbankan senilai Rp185 triliun.

Perlu diketahui PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia, dan PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper & Gold Inc. dimana Freeport melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia.

Freeport menerapkan dua teknik penambangan, yakni open-pit atau tambang terbuka di Grasberg dan tambang bawah tanah di Deep Ore Zone (DOZ). Bijih hasil penambangan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus, menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Indonesia tinggal selangkah lagi untuk kuasai 51% saham PT Freeport Indonesia, yakni tinggal bayar uang divestasi yang dibutuhkan untuk resmi kuasai tambang emas terbesar di Papua itu.

Setidaknya 8 bank asing sudah setuju untuk beri pinjaman ke RI agar bisa kuasai Freeport, nilainya sebesar US$ 3,85 miliar atau setara Rp 56 triliun. Untuk pinjaman puluhan triliun ini, bank asing sukarela meminjamkan dana ke PT Inalum (Persero), selaku holding BUMN Pertambangan, tanpa perlu jaminan apapun.

Tidak ada yang dijadikan jaminan. Kenapa? Karena pemberi pinjaman tahu kalau bisnis Freeport, menguntungkan, dan selama ini Freeport tidak punya utang.

Jababeka industrial Estate

Tetapi, masih ada risiko sindikasi bank asing ini menunda pencairan pinjamannya, yakni jika PT Freeport Indonesia belum selesaikan masalah lingkungannya.

Soal masalah lingkungan ini, Inalum dan Freeport terdapat potensi kerusakan lingkungan sebesar Rp 185 triliun.

Menjadi pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini, dan apakah dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut juga membahas secara spesifik terkait masalah lingkungan.

Berdasarkan isu itu tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan divestasi PTFI, termasul PT Inalum (Persero) juga menelusuri seluk beluk temuan tersebut, yang intinya menyimpulkan bahwa nilai Rp 185 triliun itu bukanlah kerugian atau denda yang harus dibayar Freeport ke RI.

Berdasar dokumen BPK, angka Rp 185 triliun ini tidak ada penyebutan kerugian negara atau denda yang harus dibayarkan. Tidak spesifik itu, Rp 185 triliun itu adalah hitungan akan jasa potensi ekosistem yang hilang.

Jasa potensi ekosistem yang hilang dicontohkan misalnya seperti membangun MRT, maka harus ada pohon yang ditebang maka hal ini yang disebut potensi jasa yang hilang. Kedua, angka Rp 185 triliun ini tidak dimasukkan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan BPK.

Ketiga, di dokumen BPK angka Rp 185 triliun ini Menteri KLHK sebaiknya untuk klarifikasi apakah angka itu wajar atau tidak.

Perlu diketahui saat ini PTFI tengah menyusun peta jalan terkait pengelolaan limbah tailing sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tidak ada hambatan dalam penyelesaian masalah lingkungan ini. Saat ini PTFI sedang menyiapkan roadmap pengelolaan tailing, sesuai arahan KLHK.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan saat ini para pihak tengah menyelesaikan roadmap penanganan limbah Freeport, dan itu sudah tertangani 60%.

Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan, di dalam dokumen yang diterbitkan dalam BPK memang waktu itu BPK menyampaikan delapan rekomendasi untuk Freeport, sementara angka Rp 185 triliun itu adalah alasan dilakukannya audit oleh BPK. Angka itu berdasarkan hitungan dari IPB, dan pembukaan lahan dari satelit LAPAN, jadi bukan audit yang dilakukan BPK, dan itu bukan temuan BPK yang direkomendasikan kepada kami.

Tony pun mengaku, saat ini delapan rekomendasi tersebut sudah dalam tahap penyelesaian, enam dari delapan rekomendasi sudah selesai, dan dua sisanya sedang dalam proses. “Sisa dua ini sedang dalam proses, yaitu dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Mestinya sudah siap diterbitkan oleh KLHK, jadi saya optimistis akhir tahun proses divestasi selesai,” ujar Tony.

Komentar

mood_bad
  • Belum ada komentar.
  • Tambahkan komentar

    BACAAN TERKAIT