Connect with us
[adrotate group="1"]

Politik

Fadli Zon: Fantastis, Ada 17,5 Juta DPT Manipulatif

Published

on


Fadli Zon: Fantastis, Ada 17,5 Juta DPT Manipulatif

Finroll.com – Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap perhelatan pemilu menjadi masalah yang krusial.

Maka dari itu DPR menyelenggarakan seminar terkait karut marut masalah DPT yang nantinya hasil ini menjadi masukan ke KPU.

“Masalah saya kira ini merupakan masalah penting bagi penyelenggaraan Pemilu 17 April mendatang. Ini masalah kita bersama,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di sela-sela seminar itu di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (26/3).

Wakil Ketua Gerindra ini menyebutkan ada banyak data manupulatif. Dari yang namanya sama, tanggal lahir sama, orang yang sudah meninggal, satu ada puluhan anggota, dan orang yang lahir di waktu lampau, seluruhnya ditemui di DPT saat ini.

“Temuan ini sudah sangat detail, nama-namanya yang manipulatif itu sudah ditemukan. Kalau enggak salah datanya 17.5 juta. Ini angka yang sangat fantastis jumlahnya kurang lebih 10 persen dari jumlah pemilih kita,” tegas Fadli.

Masih kata dia, padahal sudah seharusnya KPU mencari solusi terhadap masalah itu mengingat pemilu sudah hitungan kurang dari sebulan lagi.

“Seharusnya sudah ada solusi terhadap masalah ini,” tandas Fadli.(rmol)

Politik

PKS Nilai Anies Dapat Simpati Publik Usai Diperiksa Polisi

Published

on

FINROLL.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara soal tagar #Anies4PresidenRI2024 menggema di jagad media sosial Twitter usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, tagar itu bisa jadi menggema karena Anies mendapatkan simpati setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Menurutnya, figur yang dipersepsikan telah dizalimi biasanya mendapatkan simpati oleh publik.

“Figur yang dipersepsi dizalimi biasanya dapat simpati. Bisa jadi Mas Anies dapat simpati setelah pemanggilan kemarin,” ujar Mardani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Namun, ia mengatakan penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama dan akan melalui proses yang berliku.

Meskipun memiliki kedekatan dengan Anies, Mardani menyatakan PKS belum menentukan sikap terkait calon yang akan diusung di Pilpres 2024.

“Mas Anies salah satu figur yang dekat dengan PKS. Tapi 2024 masih panjang,” katanya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera di acara diskusi Polemik “Utak Atik Manuver Elit”, Jakarta, 27 Juli 2019Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Sebelumnya, tagar #Anies4PresidenRI2024 menggema di jagad Twitter pasca Anies selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Awalnya tagar ini diramaikan oleh akun Twitter FPI yang mengunggah foto Anies. FPI juga menyematkan tagar #Anies4PresidenRI 2024.

Dalam unggahan itu foto Anies juga dibubuhi kutipan QS Surat Al-Insyirah lengkap dengan 8 ayat dan terjemahannya. FPI menyebut surat itu dibacakan Anies saat menunaikan salat magrib di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11).

Tagar ini masuk ke jajaran trending topic di Indonesia. Banyak warganet yang memberikan dukungan kepada Anies setelah ia diperiksa polisi karena datang ke acara pernikahan putri Rizieq.

Anies dipanggil pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa di wilayahnya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, Najwa Shihab, di kediamannya kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11) malam. Kerumunan massa ini dikecam karena mengabaikan protokol kesehatan dan tanpa menjaga jarak. (cnn)

Continue Reading

Politik

Diperiksa Polisi, FPI Gaungkan #Anies4PresidenRI2024

Published

on

FINROLL.COM – Front Pembela Islam (FPI) mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun Twitter resminya, Rabu (18/11). FPI juga menulis tagar #Anies4PresidenRI2024.

Dalam unggahan itu foto Anies juga dibubuhi kutipan QS Surat Al-Insyirah lengkap dengan 8 ayat dan terjemahannya. FPI menyebut surat itu dibacakan Anies saat menunaikan salat maghrib di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11).

Di Markas Polda, Anies dimintai keterangan oleh polisi terkait kerumunan massa di acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizieq Shihab yang dihelat di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

“Dilantunkan syahdu oleh Pak Anies Baswedan saat menunaikan sholat Maghrib di Polda Metro Jaya (17/10),” demikian dikutip CNNIndonesia.com dari akun @DPPFPI_ID.

Tak hanya itu, unggahan foto itu juga dibubuhi kutipan dukungan FPI kepada Anies untuk maju dalam kontestasi politik Pilpres 2024. Kemudian, FPI menulis sindiran pemeriksaan Anies oleh polisi.

“Gasssss….. Guncang Istana! #Anies4PresidenRI2024,” tulis akun tersebut.

“Yang penting HRS & Anies Baswedan. Yang lain mah aman… Ada yang bisa bantah statement paling simple ini?” lanjut FPI di cuitan berbeda yang diunggah pukul 09.59 WIB.

Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menyebut unggahan tersebut merupakan representasi dukungan FPI kepada Anies terkait panggilan pemeriksaan soal kerumunan acara yang diinisiasi Rizieq di Petamburan.

“Itu dukungan untuk Pak Anies dalam menghadapi ketidakadilan yang ia hadapi,” kata Aziz saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Lebih lanjut, Aziz menjelaskan frasa ‘guncang istana’ sebagai bentuk ketidakadilan atau tebang pilih penegakan hukum.

Ia pun mengungkit kerumunan massa putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo. Juga pelanggaran yang dilakukan oleh menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang dinilai melanggar protokol kesehatan dan aturan Pilkada Serentak 2020 pada hari pertama masa kampanye, Sabtu (26/9).

Aziz mempertanyakan kenapa saat itu pemerintah tidak melakukan penindakan serius seperti pemanggilan para pihak dalam kasus kerumunan Rizieq.

“Di Solo tidak ada wali kota dipanggil, padahal kerumunan melanggar protokol kesehatan. Di Surabaya juga tidak ada Gubernur Jatim yang dipanggil, padahal waktu konvoi September lalu Eri Cahyadi melakukan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan,” jelas Aziz.

Kendati demikian, Aziz enggan mengomentari tagar #Anies4PresidenRI2024. Ia hanya menegaskan unggahan itu hanya untuk menunjukkan dukungan kepada Anies yang dinilai mendapat ketidakadilan.

Sebelumnya, Rizieq Shihab menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, Najwa Shihab, di kediamannya kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11) malam. Kerumunan massa ini dikecam karena mengabaikan protokol kesehatan dan tanpa menjaga jarak.

Pemprov DKI Jakarta kemudian menjatuhkan sanksi denda Rp50 juta kepada Rizieq Shihab. Pemprov menyatakan Rizieq melanggar dua Peraturan Gubernur DKI Jakarta sekaligus, yakni Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi.

Selain itu, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada Anies. Dalam hal ini, Anies mengaku sudah menjawab seluruh pertanyaan pihak Polda Metro Jaya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu enggan mengungkap lebih lanjut materi klasifikasi tersebut.

“Saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan proses berjalan dengan baik, ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan, menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman,” kata Anies usai diperiksa.

Merespons pemanggilan Anies, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai pemanggilan itu tak wajar dan bernuansa politik alih-alih menjalankan proses penegakan hukum.

Din menyatakan pemanggilan tersebut sebagai sebuah drama dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian di Indonesia. Sebab, baru kali ini terjadi institusi Polda memanggil seorang gubernur yang berstatus sebagai mitra kerja di daerah hanya untuk kepentingan klarifikasi.

Sementara itu, polisi menyatakan Selain Anies ada beberapa pejabat lain yang turut diperiksa menyusul kerumunan di acara Rizieq Shihab. Pemeriksaan tersebut merupakan tahap pertama dari proses penyelidikan.

Selain Anies, ada delapan orang lain yang turut dimintai klarifikasi, yakni Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, Camat Tanah Abang, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Satpol PP serta Bhabinkamtibmas.
(khr/pmg)

Continue Reading

Politik

Mahfud Sebut Masyumi Tak Punya Hubungan dengan yang Dulu

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Partai Masyumi yang baru dibentuk tak sama dengan yang dulu pernah ada.

Mahfud mengatakan Partai Masyumi telah bubar pada 1960 dan tak punya kaitan dengan yang baru dibentuk saat ini.

“Jika nanti ada Masyumi lagi, tentu tak ada kaitan organisatoris dengan Masyumi yang dulu,” imbuhnya lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (8/11).

Mahfud menjelaskan bahwa Masyumi diminta bubar oleh Presiden Soekarno usai terlibat dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kala itu, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang diminta bubar.

Mahfud mengatakan pengurus Masyumi dan PSI saat itu menolak keputusan Sukarno. Sebab orang-orang yang ikut PRRI sudah lama tak menjadi kader mereka.

Meski begitu, dua partai itu tetap dibubarkan. Sukarno memerintahkan Ketua MA Wirjono Prodjodikoro mengeluarkan fatwa bahwa Masyumi dan PSI membubarkan diri sesuai PNPS.

“Tapi setelah 6 tahun kemudian, Bung Karno jatuh (1966), Wirjono Prodjodikoro mengeluarkan petisi bahwa perintah pembubaran Masyumi dan PSI oleh presiden itu bertentangan dengan konstitusi,” ujar Mahfud.

Ia menuturkan sah-sah saja jika ada kelompok yang ingin membentuk kembali Masyumi. Mahfud menyebut kasus Masyumi berbeda dengan kasus Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Masyumi bukan partai terlarang, melainkan partai yang diminta bubar oleh Bung Karno. Beda dengan PKI yang jelas-jelas dinyatakan sebagai partai terlarang. Bagi Masyumi, yang penting memenuhi syarat dan verifikasi faktual,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh dan aktivis mendeklarasikan Masyumi Reborn. Mereka membangkitkan kembali partai yang lama bubar dengan alasan tak ada partai Islam yang ideologis di Indonesia.

Partai itu kini diisi oleh sejumlah tokoh yang dikenal berseberangan dengan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Abdullah Hehamahua, M.S. Kaban, dan Tengku Zulkarnain. (CNN INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending