Connect with us

Politik

Fadli Zon Pertanyakan Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Jokowi

Published

on


Fadli Zon Pertanyakan Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Jokowi

Finroll.com – Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku heran dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia pun mempertanyakan klaim keberhasilan yang selalu digaungkan pemerintah dan paslon nomor urut 01 itu.

“Yang dibanggakan infrastruktur, coba cek infrastruktur yang dibanggakan itu apa?” ujarnya di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (12/2) lalu.

Lalu ia pun menyoroti salah satu proyek infrastruktur yang sering dibanggakan Jokowi, yaitu pembangunan jalan tol. Baginya, jalan tol tidak ubahnya dengan mall, sebab keduanya tidak bisa di akses publik secara gratis.

“Itu enggak ada bedanya dengan mall, karena jalan tol itu berbayar. Itu adalah berbisnis dengan rakyat, bukan pelayanan,” paparnya.

Baca Lainnya: Cari Kerja Susah, Sandiaga Tawarkan Program OK OCE di Pekalongan

Politikus Gerindra ini pun memandang, semestinya pemerintah bisa membangun infrastruktur yang bisa dinikmati semua golongan masyarakat secara gratis. Sehingga proyeknya tidak hanya bisa ditujukan bagi sekelompok orang saja.

“Kecuali jalan (tol) gratis, (membangun) jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, itu baru (bisa dibilang berhasil),” lanjutnya lagi.

Fadli juga mengkritik soal pembangunan infrastruktur yang masih belum jelas pengerjaannya, salah satunya proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta.

“Sampai sekarang tidak jelas yang namanya kereta api cepat itu. Dulu dibangga-banggakan, sekarang coba tanya kereta api cepat sudah sampai mana?” tutupnya.

Sumber: CNN Indonesia

Politik

Rebut Kursi Ketum PAN, Sandiaga Uno Bisa Ciptakan Sejarah Baru

Published

on

By

Sandiaga

Finroll.com –  Apabila berhasil menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Sandiaga Salahudin Uno disebut akan menciptakan sejarah baru.

Sejarah diciptakan karena Sandiaga adalah pendatang baru tetapi sudah bisa berada di kursi kekuasaan tertinggi partai.

Hal itu disampaikan Direktur Periskop Data Muhamad Yusuf Kosim saat berbincang tentang peluang Sandiaga merebut kursi Ketum PAN, beberapa saat lalu.

Meski Sandi nantinya mendapat dukungan penuh dari Amien Rais, mantan pasangan Prabowo di Pilpres 2019 kemarin harus segera berkomunikasi dengan elite pendiri dan pejabat teras PAN.

“Tokoh-tokoh awal PAN apakah legowo menerima Sandi jadi Ketum? ini pertanyaan besarnya ini tugas berat juga buat Sandi,” tandas Yuko, Senin (26/8).

Yuko -sapaan akrabnya- menyebut untuk merebut kursi Ketum PAN, Sandi harus mampu melakukan lobi politik terhadap seluruh elite senior PAN selain Amien Rais.

Hal itu penting untuk mengurangi potensi penolakan dari kader internal partai.

“Sandi masih sangat mungkin tetapi dia harus menyelesaikan berbagai potensi penolakan seluruh kader internal PAN,” pungkasnya.

Diketahui, Sandiaga Uno mengaku akan istirahat dari politik praktis usai menjalani Pilpres selama dua bulan. Namun demikian, Sandi mengaku sudah dipinang oleh beberapa partai seperti Gerindra, PAN, dan PKB.

Continue Reading

Politik

Politikus PKB Rusdi Kirana Memutuskan Mundur Dari Keanggotaan Partai

Published

on

Finroll.com — Rusdi Kirana Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan mundur dari keanggotaan partai.

“Benar, saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” kata Rusdi seperti dikutip Antara, Rabu (21/8/2019).

Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir yang sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, menambahkan, bosnya sedang membuat surat pengunduran diri. “Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” ujarnya.

Surat pengunduran diri tersebut nantinya akan dialamatkan kepada Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi lainnya.

Menurut Djadjuk, Rusdi terpaksa mundur dari PKB lantaran sudah sangat sibuk menjalankan aktivitasnya saat ini sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia.

Rusdi diketahui sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019. Namun, pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963, ini memutuskan mundur dari jabatan itu.

Sebab, dia dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015.

Setelah dilantik menjadi Wantimpres, status pengusaha yang menggagas konsep penerbangan berbiaya murah (low cost carrier) itu di PKB adalah sebagai anggota biasa.

Saat yang sama, Rusdi juga mengundurkan diri sebagai CEO Lion Air Group dan saat ini hanya sebagai founder saja.

Ia meninggalkan pucuk pimpinan perusahaan yang pada 2012 yang membawanya menjadi salah satu dari 40 orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaan Rusdi tahun itu sebesar US$ 900 juta.

Pada Mei 2017, Rusdi melepaskan jabatannya sebagai anggota Wantimpres.

Presiden Jokowi menugaskannya menjadi Duta Besar RI untuk Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur.

Kepada wartawan, usai pelantikan kala itu, Rusdi terang-terangan mengungkapkan bahwa ia meminta kepada Presiden Jokowi jabatan dubes ini.

Ia memilih Malaysia karena sejak dulu ingin mengurus berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di sana.

Rusdi mengatakan, kelak Kedubes Indonesia di Malaysia akan membantu TKI untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka tidak harus selamanya bekerja di negeri orang.

“Harapannya mereka kembali ke Indonesia, tidak berpikiran untuk kembali ke Malaysia. Kami berpikir bahwa mereka akan membuka UKM,” kata Rusdi.

Kariernya sebagai pengusaha di dunia penerbangan juga sempat membuat nama Rusdi digadang-gadang menjadi menteri perhubungan.

Terlebih ketika ia sempat berseteru dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada akhir 2015 terkait penutupaan Bandara Budiarto.(red)

Continue Reading

Politik

Menteri Partai vs Profesional; Perbandingan Era SBY dan Jokowi

Published

on

By

Finroll.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan telah selesai menyusun anggota kabinet, untuk periode kedua di pemerintahannya. Ia menyebut, pengumuman nama-nama menteri itu bisa dilakukan kapan saja.

“Bisa segera diumumkan, karena pasar juga sudah menunggu untuk kepastian,” kata Jokowi kepada para pemimpin redaksi media massa, yang diundang dalam jamuan makan siang di Istana Merdeka, Rabu, 14 Agustus 2019.

Jokowi juga membocorkan komposisi kabinetnya, yakni 45 persen dari partai dan 55 persen berasal dari kalangan profesional. Jika dipersentasekan dengan anggota kabinet yang berjumlah 34 orang, maka menteri dari partai jumlahnya sekitar 15 orang, sisanya dari profesional.

Lalu, bagaimana perbedaan komposisi antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan era sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY? Berikut perbandingannya:

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)

Menteri non-parpol: 21 orang
Menteri parpol: 16 orang (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, Demokrat 2, PKPI 1)

– Nama menteri dijaring dari usulan partai koalisi dengan besaran dua kali lipat dari kursi yang dijatahkan.
– Dua kali perombakan kabinet.

Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)

Menteri non-parpol: 16 orang
Menteri parpol : 21 orang (2 PAN, 4 Golkar, 6 Demokrat, 4 PKS, 2 PKB, 3 PPP)

– Kandidat dijaring dari partai mitra koalisi dan ditawarkan ke non-koalisi, birokrasi, organisasi masyarakat, dan akademikus.
– Tiga hari menjalani proses psikotes hingga wawancara dan meneken pakta integritas.
– Dirombak dua kali karena kasus korupsi.

Joko Widodo-Jusuf Kalla
(2014-2019)

Menteri non-parpol: 18 orang
Menteri parpol : 16 orang

Joko Widodo-Ma’ruf Amin
(2019-2024)

Menteri non-parpol: 19 orang
Menteriparpol : 15 orang

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending