Connect with us

News

Fadli Zon Sebut Lembaga Survei yang Sering Salah Harus Bersikap Harakiri

Published

on


Fadli Zon

Finroll.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, kebanyakan lembaga survei di Indonesia seharusnya melakukan harakiri (bunuh diri ala Jepang) lantaran sudah menanggung malu akibat banyak hasil survei mereka yang meleset jauh.

Di Jepang, harakiri diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup dengan cara menusukkan belati atau samurai ke perut atau jantung sendiri oleh orang-orang yang merasa kehilangan kehormatan akibat melakukan kejahatan, aib, dan atau mengalami kegagalan dalam menjalankan kewajiban.

Hal itu diungkapkan Fadli merujuk pada banyaknya lembaga survei yang meleset jauh dengan hasil sebenarnya. Sebagai contoh, kata dia, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 hampir semua lembaga survei memprediksi jika pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok–Djarot) bakal memenangkan kompetisi demokrasi tersebut. Bahkan, ada pula lembaga survei yang memprediksi pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies–Sandi) bakal langsung tersisih di putaran pertama Pilkada DKI.

Faktanya, hasil survei yang mayoritas dirilis itu ternyata meleset, bahkan jauh melampaui angka margin of error (toleransi kesalahan ukur). “Yang namanya lembaga survei harus ada akuntabilitas. Kalau devisiasi (penyimpangan) kesalahannya terlalu besar. Kalau di Jepang itu harusnya kita kasih samurai, kita suruh harakiri lembaga survei itu,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut dia, lembaga survei harusnya mempunyai rasa malu ketika hasil prediksi mereka meleset jauh. Apalagi, ada metodologi ilmiah dan aspek akademis yang harus dipertanggungjawabkan ketika mereka melakukan survei. Kendati demikian, Fadli menyadari bahwa belakangan ini lembaga survei justru dijadikan sebagai alat kampanye dari pihak tertentu dalam menghadapi kontestasi pemilu.

“Malu harusnya, karena mereka sudah memprediksi dan kesalahannya ratusan persen. Ya, tapi kita tahu lah lembaga survei di Indonesia sekarang jadi alat kampanye. Ada yang terang-terangan declare (deklarasi ke kandidat tertentu), ada juga yang sembunyi-sembunyi,” ujarnya.

Wakil ketua DPR itu berpendapat, harus ada regulasi yang tetap untuk mengatur lembaga-lembaga survei ke depan. “Misalnya, ada urusan pajak segala macam. Jadi, harus ada regulasi supaya ini tidak dijadikan alat kampanye,” tuturnya.(Inews)

Nasional

Pangkohanudnas Tutup Latihan Perkasa “D” Tahun 2019

Published

on

Keterangan Gambar : Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., beserta staf di ruang Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas), menutup Latihan Hanudnas Perkasa “D” melalui video conference (vicon) dengan seluruh Kosekhanudnas dan unsur-unsur Hanud Kosekhanudnas IV, Biak, Papua, di Ruang Yudha Popunas, Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (23/9). 

Finroll.com — Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., menutup Latihan Hanudnas Perkasa “D” melalui video conference (vicon) dengan seluruh Kosekhanudnas dan unsur-unsur Hanud Kosekhanudnas IV, Biak, Papua, di ruang Yudha Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas), Makohanudnas, Halim Perdanakusuma Selasa (24/9).

Panglima didampingi Kas Kohanudnas Marsma TNI Arif Mustofa beserta pejabat Kohanudnas. Melalui vicon tersebut Pangkohanudnas selain menyampaikan apresiasi atas terlaksanananya latihan dengan aman juga memberikan arahan serta menutup Latihan Hanudnas Perkasa “D” tahun 2019.

Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., selaku Direktur Latihan (Dirlat) menyatakan “Selama beberapa hari para peserta Latihan Hanudnas Perkasa “D” telah mencurahkan tenaga dan pikirannnya semaksimal mungkin, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan. Dari dinamika latihan, kita mengetahui dan memahami pentingnya koordinasi dan mengasah kemampuan secara terus-menerus agar kemampuan kita mengaplikasikan perangkat lunak maupun perangkat keras hanud dapat diwujudkan secara nyata.

Selain itu juga dari pelaksanaan Latihan Hanudnas Perkasa “D” ini dapat ditemukan berbagai permasalahan yang terkait dengan kesiapan hardware serta software yang dimiliki, untuk dijadikan bahan pemikiran dalam upaya pembangunan kemampuan dan kekuatan, jika dihadapkan pada tugas-tugas yang sebenarnya di masa mendatang”, tegas Pangkohanudnas.

Lebih lanjut disampaikan “melalui latihan ini profesionalisme kita diuji seberapa baik kita mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Hanud serta menjalin koordinasi dan interoperabilitas dengan unsur-unsur Hanud juga pihak terkait lainnya. Mengingat tugas-tugas kedepan akan terus berkembang, maka wajib bagi kita untuk terus belajar dan meng up date pengetahuan maupun keterampilan, sehingga kita professional dalam bidang tugas kita.

Personel terlibat dalam latihan tersebut yang meliputi personel dari Kosekhanudnas IV, Satrad jajaran Kosekhanudnas IV (Satrad 242, Satrad 243, Satrad 244 dan Satrad 245), juga unsur-unsur hanud seperti unsur tempur 1 flight SU 27/30 dari Lanud Hasanuddin, 1 flight Fokker 28 dari Lanud Pattimura, 1 Heli Penerbad dan SAR Paskhas dari Lanud Hasanuddin serta 1 Heli Penerbad dan SAR Paskhas di Lanud Pattimura.(red)

Continue Reading

Peristiwa

Paksa Masuk Gedung DPR, Mahasiswa Jebol Kawat Berduri

Published

on

By

Sejumlah mahasiswa yang berunjuk di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat menjebol barier kawat berduri yang dipasang di depan Gedung DPR RI.

Mereka memaksa untuk masuk ke dalam gedung DPR RI. Pantauan dilapangan pada pukul 12.28 WIB, mereka tampak menginjak-injak kawat berduri yang terpasang di depan pagar Gedung DPR RI.

Mereka juga tampak menggoyang-goyangkan kawat itu dan menerobos ke arah gerbang Gedung DPR. Massa juga mengetok bahkan menggoyang gerbang di Gedung DPR RI

Beberapa mahasiswa lainnya berupaya untuk memanjat gerbang itu. “Buka, buka, buka, buka pintunya sekarang juga,” teriak mahasiswa kompak.

Meski demikian, massa yang lainnya langsung mengingatkan untuk tidak terprovokasi aksi tersebut. “Hati hati provokasi,” ucapnya.

Adapun, mahasiswa dari sejumlah universitas kembali turun ke jalan di Gedung DPR RI untuk menolak pengesahan Undang-Undang KPK dan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Continue Reading

News

Boeing Akan Beri Rp2 Miliar ke Setiap Keluarga Korban Lion Air 737 Max

Published

on

By

Setiap keluarga yang kehilangan kerabatnya dalam peristiwa jatuhnya pesawat Boeing 737 Max di Indonesia dan Ethiopia akan menerima US$144,500 atau sekitar Rp2,04 miliar dari perusahaan Boeing.

Uang itu berasal dari dana bantuan keuangan sebesar US$50 juta yang diumumkan Boeing pada Juli lalu.

Boeing dilaporkan mulai menerima klaim dari pihak keluarga. Klaim-klaim tersebut harus diajukan sebelum 2020 mendatang

Para pengacara keluarga korban, yang menuntut Boeing ke pengadilan, menyebut pemberian uang tersebut sebagai gembar-gembor demi pencitraan di media.

“US$144.000 sama sekali tidak cukup mengompensasi keluarga yang kami wakili atau keluarga lainnya,” kata Nomaan Husain, pengacara yang mewakili 15 keluarga korban.

“Ini bukanlah sesuatu yang akan memuaskan para keluarga. Para keluarga benar-benar menginginkan jawaban.”

Taktik pengalihan?

Boeing 737 Max dilarang mengudara sejak Maret lalu, selagi para penyelidik mengevaluasi keamanan pesawat tersebut menyusul insiden fatal di Indonesia dan Ethiopia yang menewaskan lebih dari 340 orang.

Pada Juli lalu, Boeing berikrar akan mengeluarkan uang sebesar US$100 juta kepada para keluarga korban dan komunitas yang terdampak oleh peristiwa nahas tersebut.

Belakangan, perusahaan itu mengatakan setengah dari US$100 juta akan dialokasikan untuk pembayaran langsung kepada keluarga. Adapun sisanya akan disalurkan pada program pendidikan dan pembangunan di komunitas terdampak.

Robert A Clifford, pengacara utama dalam kasus Ethiopian Airlines 302, mengatakan kurangnya rincian waktu dalam pengumuman awal menunjukkan Boeing berupaya mengalihkan perhatian dari pertanyaan-pertanyaan soal keselamatan.

Menurut Clifford, para keluarga korban, yang sebagian di antara mereka ingin ada pembangunan prasasti, terus mempertanyakan apa rencana Boeing dalam membelanjakan US$50 juta.

“Salah satu hal paling mengerikan dari bencana penerbangan seperti ini adalah dalam banyak kasus keluarga tidak mendapat apa-apa,” ujarnya.

`Langkah penting`

Dalam pernyataannya, Direktur Eksekutif Boeing, Dennis Muilenberg, menyebut pembukaan dana untuk klaim-klaim dari pihak keluarga adalah “langkah penting” upaya perusahaan untuk membantu keluarga korban.

Meski demikian, keikutsertaan pihak keluarga dalam pemberian dana bersifat sukarela.

Para keluarga yang mengajukan klaim tidak akan diabadikan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Boeing, kata Kenneth R Feinberg selaku pengelola dana bantuan keuangan.

Sebelumnya, Feinberg pernah mengawasi distribusi keuangan untuk keluarga korban serangan 11 September 2001 di AS.

Pada pertengahan tahun ini, BBC menemukan sejumlah keluarga korban menandatangani formulir kompensasi.

Untuk menerima uang kompensasi, keluarga korban harus menandatangani perjanjian yang tidak memungkinkan mereka mengambil upaya hukum terhadap Boeing sebagai produsen pesawat dan Lion Air, maskapai yang mengoperasikan pesawat yang mengalami kecelakaan.

Boeing menolak berkomentar tentang adanya “kesepakatan-kesepakatan ini”.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending