Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Fakta Jenderal ke 8 Korban G30S/PKI

Published

on


Sejarah mencatat ada tujuh jenderal yang diculik 53 tahun lalu atau tepatnya pada 30 September 1965 malam hingga 1 Oktober 1965 dini hari. Sejumlah petinggi militer itu diculik dan dibunuh dalam sebuah usaha kudeta. (Fakta Jenderal ke 8 Korban G30S/PKI)

Peristiwa itu kemudian dikenal dengan nama Gerakan 30 September/PKI atau G30S/PKI. Enam jenazah jenderal dan satu perwira TNI AD dikubur dalam sebuah sumur tua yang sempit, berdiameter 75 senti meter dengan kedalaman 12 meter.

Sumur itu kemudian dikenal dengan nama Lubang Buaya, berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur.

Jenazah tujuh TNI yang kemudian diberi gelar Pahlawan Revolusi itu, baru ditemukan pada 3 Oktober 1965. Namun, laporan intelijen CIA bertajuk The President’s Daily Brief tahun 1965 kemudian mengungkap bahwa semestinya ada delapan jenderal yang diculik saat G30S/PKI, bukan tujuh.

Siapa dia?

1. CIA ungkap nama Brigjen Ahmad Sukendro
Berdasarkan laporan intelijen CIA bertajuk The President’s Daily Brief pada 1965 (kini sudah bisa diakses publik di situs resmi CIA), dalam rangka memberantas PKI, rupanya jenderal-jenderal AD aktif berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat dan masuk dalam laporan CIA.

“Jenderal Sukendro, satu-satunya yang selamat dari Brain Trust AD setelah pembunuhan 30 September, mengatakan kepada pejabat Amerika kemarin bahwa dia pikir situasi cukup baik. Dia mengakui, pertanyaan besar apakah AD bisa memberantas Komunis dengan Sukarno yang merasa keberatan,” kata CIA dalam laporan tanggal 15 Oktober 1965.

2. Lolos dari maut karena sedang tugas ke China
Dalam buku Sukarno File karya Antonie CA Dake, menyebutkan Sukendro lolos dari maut karena saat itu sedang menjalankan tugas dinas ke Beijing, China. Sukendro juga disebut-sebut sebagai jenderal intelijen yang dekat dengan CIA dan pejabat AS.

Dalam laporan CIA kepada Presiden Johnson pada 20 Oktober 1965, CIA cemas Sukendro ditendang Sukarno setelah kejadian G30S/PKI sebagai bagian dari pertarungan AD dan PKI.

“Mantan PANGAU Omar Dani yang terlibat urusan 30 September, meninggalkan Indonesia kemarin untuk kunjungan yang diperpanjang di luar negeri karena didesak AD. Untuk kompensasinya, Sukarno meminta Jenderal Sukendro mengasingkan diri. Kalau dia pergi, AD akan kehilangan otak politik terbaiknya,” kata CIA.

3. Sukendro menolak mengasingkan diri
Laporan CIA pada 26 Oktober 1965 menyebutkan Sukendro menolak mengasingkan diri. Namun akhirnya pada 29 Oktober 1965, Sukarno berhasil memaksa Sukendro meninggalkan tanah air.

Alasan lain kenapa nama Sukendro menghilang adalah diketahui bahwa Soeharto menjebloskannya ke penjara di awal Orde Baru.

4. Dicurigai jadi dalang G30S/PKI
Dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto tulisan FX Baskara Tulus Wardaya disebutkan bahwa Sukendro merupakan jenderal yang dikenal dekat dengan CIA. Lantaran ia ditugaskan belajar ke Amerika Serikat, maka kedekatan dengan CIA kemudian terjalin baik.

Beberapa program kerja sama TNI dan CIA bahkan berhasil lewat kemampuan komunikasinya. Sampai-sampai ada anggapan pada masa itu, sosok Sukendro-lah temali utama yang menghubung Nasution dan juga Achmad Yani dengan CIA.

Bahkan dalam salah satu versi skenario Gestok, karena kecerdasan dan lobi baiknya dengan CIA, Sukendro disebut-sebut sebagai salah satu orang yang layak dicurigai sebagai dalang.

5. Diincar PKI karena keintelektualannya
Sukendro termasuk sosok penting di tubuh militer. Namanya masuk dalam grup jenderal elite yang dekat dengan Nasution maupun Achmad Yani.

Grup ini dikenal dengan julukan Dewan Jenderal, yang terdiri dari 25 orang. Namun motornya adalah Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, dan Brigjen Sukendro sendiri.

Masih dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto, grup disebut aktif melakukan counter politik untuk menandingi dominasi PKI. Peran Sukendro yang mendominasi ini tentu saja membuat PKI geram. Bagi PKI, perwira intelektual yang satu ini adalah bahaya laten.

Sayangnya, Sukarno meminta Sukendro menjadi anggota delegasi Indonesia untuk peringatan Hari Kelahiran Republik China pada 1 Oktober 1965, sehingga dia selamat dari penculikan berdarah itu.

Advertisement Valbury

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Dukung DKI Terapkan PSBB Total

Published

on

FINROLL.COM – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia. Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

Ia meminta masyarakat untuk disipilin menerapkan protokol kesehatan. “Pembatasan aktivitas ini harusnya kita lakukan bersama sejak awal sehingga bisa menekan kasus positif dan kematian. Tapi ternyata kondisi belum sempurna terjadi beberapa waktu lalu,” kata dia.

“Mari kita bangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali,” sambung Wiku. Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (KOMPAS.com)

Continue Reading

Nasional

Menaker Minta Subsidi Gaji Ada yang Dikembalikan

Published

on

Pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta kepada 9 juta pekerja. Namun, jika ada dari pekerja tersebut yang tidak memenuhi syarat maka diminta untuk dikembalikan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, semua proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, jika ada pemberi kerja dan pekerja tidak memberikan data yang benar kepada BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi.

Bagi pemberi kerja atau perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan, bagi pekerja akan dikenakan sanksi dengan mengembalikan subsidi gaji yang telah diterima.

“Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara,” ujar Ida melalui keterangan resmi, Kamis (10/9/2020).

Baca: Keringanan Iuran BPJS Nongol Setelah Corona 6 Bulan, Kenapa?

Adapun subsidi gaji telah diberikan pemerintah kepada 9 juta pekerja melalui III tahap dan akan terus berkembang. Pada tahap I pemerintah memberikan kepada 2,5 juta pekerja dan pada tahap II kepada 3 juta pekerja.

Selanjutnya, tahap III diberikan kepada 3,5 juta pekerja yang diserahkan pada 8 September 2020.

“Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses,” kata Ida.

Penyaluran tahap I sudah terealisasi kepada sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima. Sedangkan tahap II sudah terealisasi kepada sebanyak 1,38 juta pekerja atau 46,2% dari total penerima.

“Penyaluran subsidi gaji dilakukan melalui bank Himbara yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI,” jelasnya.  (CNBC INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending