Connect with us

News

Fenomena Anggota Dewan Gadaikan SK Juga Terjadi di DPRD DKI

Published

on


Fenomena anggota Anggota Dewan Gadaikan SK demi kredit ternyata juga terjadi di DKI Jakarta. Para anggota dewan menjaminkan SK-nya untuk meminjam uang di Bank DKI.

“Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di bank DKI,” kata Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Meski demikian, Herry enggan menyebut istilah gadai. Dia mengatakan Bank DKI memberi fasilitas berupa kredit.

“Mungkin bahasa mengadaikan diganti dengan fasilitas kredit. Karena bank DKI bukannya pegadaian. Fasilitas tersebut diberikan terkait dengan program kredit multiguna. Karena gaji atau payroll-nya dibayarkan melalui Bank DKI,” tuturnya.

Herry enggan mengungkapkan jumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang menjaminkan SK-nya. Dia menyebut hal itu sebagai rahasia nasabah.

“Untuk yang ini adalah bagian yang harus kami lindungi terkait dengan kerahasian nasabah,” sebutnya.

Sebelumnya diketahui, muncul fenomena dari para anggota dewan, menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat dana dari bank. Kejadian ini tak hanya muncul di satu daerah saja, melainkan di DPRD yang berlainan daerah.

Berbagai alasan pun diutarakan para anggota dewan ini, mulai dari untuk membeli rumah, renovasi rumah hingga melunasi hutang kampanye. Bahkan, ada beberapa anggota DPRD yang menilai fenomena itu wajar. Karena kebutuhan biaya politik saat ini sangat mahal. Bahkan persaingan antar caleg cenderung brutal.

“Fenomena itu wajar. Karena dalam sistem Pemilu yang sekarang diterapkan, yang cenderung liberal dan individualistik, kebutuhan biaya politik sangat tinggi. Bahkan, beberapa caleg menyebut, persaingan antar-caleg pada Pemilu 2019 cenderung brutal,” kata Ketua DPRD Sementara Surabaya Adi Sutarwijono.

Advertisement

Business

Akal Licik Mencabut Status Indonesia Dari Daftar Negara Berkembang

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adinegara menilai langkah Presiden AS Donald Trump mencabut status Indonesia dari daftar negara berkembang sebagai muslihat menekan defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia.

Dengan demikian, fasilitas yang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang, seperti pemotongan bea masuk, ikut dicoret. “Barang ekspor Indonesia ke pasar AS nanti akan dikenakan bea masuk yang lebih mahal, ini akal liciknya Trump saja,” terang Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/2).

Selama ini, sambung dia, RI menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP). GSP atau fasilitas pengurangan insentif tarif preferensial umum adalah fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.

Pelaku usaha negara-negara berkembang kerap menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. “Kalau Indonesia tidak masuk GSP lagi, kita akan kehilangan daya saing pada ribuan jenis produk,” ujarnya.

Ia khawatir, ekspor tujuan AS terancam turun, khususnya sektor tekstil dan pakaian jadi. Ujung-ujungnya, akan memperlebar defisit neraca dagang. Indonesia sendiri mencatat defisit neraca dagang pada Januari 2020 sebesar US$864 juta.

“Tercatat dari Januari-November 2019 ada US$2,5 miliar nilai ekspor Indonesia dari pos tarif GSP, dengan total 3.572 produk indonesia yang menikmati GSP,” kata Bhima.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas pengurangan bea masuk.

“Dalam konteks ini, saya rasa pertimbangannya lebih ke politis daripada teknis, yaitu ingin mengeluarkan Indonesia dari fasilitas yang biasa diterima oleh negara berkembang. Kita sekarang menerima fasilitas GSP. Pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status RI,” imbuh dia.

lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau USTR. Selain Indonesia, China dan India juga dicoret dari daftar tersebut.

Trump mengkritisi mengenai negara-negara ekonomi besar, seperti China dan India, yang dikategorikan sebagai negara berkembang, sehingga mendapat preferensi khusus.

Menurut Trump, hal itu tidak adil, mengingat negara-negara yang menyandang status negara berkembang memperoleh pemotongan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor dan impor.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Menteri Terbaik Versi Survei, Prabowo Tak Mau Besar Kepala

Published

on

By

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menganggap hasil Survei Indo Barometer yang menempatkan dirinya sebagai menteri dengan kinerja paling baik, adalah sebuah cambukan untuk  bekerja lebih baik. Prabowo disebut tak mau besar kepala atas hasil survei tersebut.

FINROLL.COM — Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Pertahan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditanya wartawan di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (20/2).

“Pak Prabowo posisinya ingin kerja saja. Selebihnya silakan dinilai positif dan negatifnya,” kata Dahnil.

Sebelumnya, Indo Barometer merilis hasil surveinya terkait isu-isu nasional era Jokowi-Ma’ruf Amin, pekan lalu. Salah satu isu yang disurvei soal kinerja para menteri.

Berdasarkan pendapat 1.200 responden dari 34 provinsi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri paling populer di jajaran kabinet periode kedua Presiden Jokowi.

Prabowo juga menempati posisi teratas sebagai Menteri dengan kinerja yang bagus di mata masyarakat. Untuk kategori pertanyaan menteri terbaik, Prabowo mendapatkan 26,8 persen suara, tertinggi dari menteri lain seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dahnil berkata Prabowo melihat hasil survei Indo Barometer dari dua kacamata berbeda. Meski hasilnya memang cukup baik, tetapi Prabowo menilai pendapat responden sebagai hasil yang positif sekaligus negatif.

“Bagi beliau itu cambuk. Artinya kalau dia positif dia cambuk, artinya ada ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Harapan yang tinggi dari masyarakat. Harapan itu bisa negatif, bisa positif,” kata dia.

Dahnil menambahkan survei Indo Barometer juga akan memacu Prabowo bekerja lebih baik lagi agar menjawab harapan masyarakat atas kerja yang telah dilakukan selama empat bulan ini.

“Karena ketika kemudian kita tidak mampu menjawab harapan, mereka juga bisa membenci lebih,” ujar Dahnil. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Nasional

Tony Blair Akan Temui Jokowi Urusi Ibu Kota Baru

Published

on

FINROLL.COM — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Tony Blair akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuan kedatangan mantan perdana menteri Inggris itu untuk membahas rencana investasi di ibu kota baru.

Selain Tony, ia menyebut CEO Softbank Masayoshi Son juga akan menemui kepala negara.

“Nanti tanggal 28 kami berharap Masayoshi Son datang menghadap presiden bersama Tony Blair,” katanya, Rabu (19/2).

Untuk diketahui, Jokowi meminta Masayoshi Son dan Tony Blair untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Selain keduanya, ia juga meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai anggota dewan pengarah.

Selain menjadi dewan pengarah, Luhut menuturkan Tony juga menyatakan minat investasi di ibu kota baru.

“Ya komitmen dia ada, mereka sudah sebutkan. Saya tidak mau buka angkanya,” ucapnya.

Guna melanjutkan persiapan ibu kota baru, Luhut telah memanggil kementerian teknis terkait. Meliputi, Kementerian ATR, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian PPN atau Bappenas.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan mereka membahas struktur finansial, belanja modal (capital expenditure), dan desain ibu kota baru. Namun, pembicaraan belum final.

“Intinya kan lagi merencanakan perpindahan populasinya berapa, kemudian kebutuhan capex baik untuk perumahan, pusat pemerintahan, maupun juga infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan sebagainya,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menetapkan lokasi ibu kota baru. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending