Rabu, 28 November 2018

AFPI Dukung Pemerintah Blokir Fintech Ilegal yang Meresahkan


Finroll.com – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk memblokir fintech ilegal.

“Kami setuju, karena sudah ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016 yang menyatakan jika ingin beroperasi di Indonesia maka harus terdaftar. Sekarang fintech yang sudah terdaftar ada 73 perusahaan, nah yang belum terdaftar harusnya tidak boleh beroperasi,” papar Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi yang dilansir dari Antara.

Ia menambahkan, AFPI sendiri adalah organisasi penyelenggara yang anggotanya meliputi penyelenggara fintech yang terdaftar di OJK.

Adrian menilai, sejumlah fintech ilegal enggan mendaftar atau mengurus proses perizinan karena tidak sejalan dengan POJK Nomor 77 tahun 2016.

“Mungkin bisnis proses, bagaimana cara mereka mengambil data, menerapkan suku bunga dan sebagainya tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam POJK Nomor 77,” imbuhnya.

Dia menuturkan, fintech yang beroperasi di Indonesia selain harus terdaftar juga harus menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK, sebagaimana yang tertera di POJK.

“Di sinilah kehadiran AFPI sebagai asosiasi penyelenggara,” tambahnya.

Di sisi lain Adrian menyarankan, masyarakat agar bisa mengecek 73 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Kemudian melihat latar belakang mereka, begitu juga dengan alamat kantornya.

“Sebelum menggunakan, sebaiknya masyarakat harus melakukan background check (perusahaan fintech), itu yang kami anjurkan kepada masyarakat,” sambungnya.

Source: Antara

CIMB NIAGA

BACAAN TERKAIT