Selasa, 6 Oktober 2020

Ancaman Krisis Utang Usai Pandemi dan Beban Presiden Penerus Jokowi


FINROLL.COM – Virus corona memakan banyak korban jiwa. Hampir semua negara di dunia dibuat kalang kabut. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk menangani dan memutus mata rantai penularan virus asal Wuhan ini. Namun, kebijakan yang dibuat seperti lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) malah berdampak pada perekonomian. Kebijakan global yang melarang untuk berkerumun dan jaga jarak juga berdampak pada ekonomi negara.

Untuk menyelematkan ekonomi, banyak negara memilih untuk menambah utang. Utang ini dibutuhkan untuk dana penanganan Covid-19, di samping pendapatan negara yang anjlok.

Presiden Bank Dunia, David Malpass menyebut bahwa pandemi Covid-19 memicu krisis utang di beberapa negara. Para investor dunia diminta untuk bersiap memberikan beberapa bentuk keringanan, termasuk pembatalan atau penghapusan utang.

Malpass bahkan menyebut bahwa beberapa negara tidak dapat membayar kembali utang yang mereka tanggung.

“Karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat utang. Ini bisa disebut keringanan atau pembatalan utang. Menjadi penting juga agar jumlah utang dikurangi melalui restrukturisasi, ” ucap Malpass dikutip dari Reuters.

Langkah serupa juga pernah dilakukan dalam krisis keuangan sebelumnya seperti di Amerika Latin dan inisiatif Heavily Indebted Poor Country (HIPC) yang diinisiasi Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan beberapa kreditor multilateral lain. Inisiatif ini diberikan ke negara-negara yang memiliki utang besar pada 1990-an.

Indonesia juga tak luput dari penumpukan utang akibat pandemi. Bahkan, pertama dalam sejarah penarikan utang dilakukan secara besar-besaran akibat pandemi.

Defisit Melebar Utang Nambah

Kementerian Keuangan memprediksi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 6,3 persen tahun ini. Pelebaran defisit tersebut menandakan penarikan utang tahun ini cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, defisit sebesar 6,3 persen belum pernah terjadi. Bahkan, pada saat krisis 1998 Indonesia hanya mengalami defisit APBN sebesar 4 hingga 5 persen.

“Indonesia, kita push ke 6,3 persen defisitnya. Belum pernah kita begitu defisitnya, dalam konteks krisis pun. 1998 pun kita defisitnya paling cuma 4 atau 5. Jadi belum pernah kita sedalam itu kita introduce fiskal,” ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (25/9).

CIMB NIAGA

Febrio mengatakan, pelebaran defisit terjadi karena penerimaan negara melambat bahkan tumbuh negatif. Sementara belanja yang dikeluarkan membengkak sehingga pilihan yang harus diambil adalah menambah utang.

“Kita lihat semua negara itu tergantung kemampuannya meminjam. Ingat defisit itu artinya meminjam uang karena uangnya nggak cukup sehingga dia belanja lebih banyak berarti ngutang,” paparnya.

Dia menambahkan, pelebaran defisit ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga beberapa negara di dunia. “Jadi banyak negara memang agresif sekali dalam menghadapi krisis ini secara fiskal dan moneter,” tandasnya.

Tambah Utang Hampir Rp700 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2020 mencapai Rp500,5 triliun. Bersamaan dengan defisit tersebut, pemerintah juga sudah menarik utang sebesar Rp693,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah melakukan penarikan SBN neto sebesar Rp671,6 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp22 triliun. Utang baru tersebut menandakan beban yang luar biasa pada APBN.

“Defisit Rp500 triliun pemerintah sudah melakukan issuance SBN neto Rp671,6 triliun dan menarik pinjaman neto sebesar Rp22 triliun. Pembiayaan utang kita capai Rp693,6 triliun dari yang diperkirakan capai Rp1.220 triliun,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/9).

“Ini kenaikan luar biasa untuk SBN yakni 143 persen dari tahun lalu. Beban APBN kita luar biasa berat dan ini terlihat dari sisi pembiayaannya,” tutup Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa utang yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari suatu pembangunan. Sebab, tanpa adanya utang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menutup kebutuhan pembiayaan dalam negeri.

“Di Indonesia ini pembahasan utang bermacam-macam dimensinya utang itu sebagai sesuatu yang haram, riba, ada yang benci sama utang, ada yang dia tidak bisa menerima seolah-olah hutang itu sesuatu yang menakutkan,” kata Sri Mulyani dalam siaran akun Instagramnya, Sabtu (18/7). (Merdeka.com)

BACAAN TERKAIT