Bertemu Komisaris Utama Pertamina, Bamsoet Dorong Pemerintah Ubah Skema Pemberian Subsidi Energi

  • Bagikan
Finroll_Bertemu Komisaris Utama Pertamina, Bamsoet Dorong Pemerintah Ubah Skema Pemberian Subsidi Energi2

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mempertimbangkan usulan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, terkait perubahan skema pemberian subsidi energi. Dari yang selama ini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu. Sebagaimana juga telah diterapkan pada pemberian subsidi minyak goreng.

Harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertamax dan juga Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama ini jauh di bawah harga keekonomian. Saat ini dipasaran, harga minyak RON 92 seperti Pertamax berada di kisaran Rp 16 ribuan, Pertamina menjualnya dengan harga di kisaran Rp 12.500 – Rp 13.000. Kini juga semakin banyak kalangan mampu yang mengalihkan bahan bakarnya dari Pertamax ke Pertalite yang disubsidi sekitar Rp 4.500 per liter oleh pemerintah. Sementara untuk Solar, pemerintah mensubsidinya hingga Rp 7.800 per liter.

“Harga minyak mentah dunia sudah menyentuh USD 119/barel, jauh berada diatas asumsi pemerintah dalam APBN 2022 yang berada di kisaran USD 65/barel. Kementerian ESDM melaporkan, melihat tren minyak mentah dunia yang terus naik, pemerintah harus bersiap mengeluarkan Rp 320 triliun untuk subsidi kompensasi BBM dan LPG. Penikmat subsidi tersebut, tidak seluruhnya berasal dari kalangan tidak mampu. Ditambah masih masifnya jual beli solar bersubsidi yang dilakukan industri. Menjadikan subsidi energi untuk BBM ataupun LPG tidak tepat sasaran,” ujar Bamsoet usai mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), di Jakarta, Selasa (19/4/22).

Turut hadir antara lain Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, Komisaris Pertamina sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, dan SVP PIECC Sigit.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu yang menurut laporan BPS jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang, akan memberikan multiplier effect economy yg besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Mengingat, menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari budget subsidi energi. Tetapi 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari budget subsidi energi.

“BPS melaporkan pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit. Terdiri dari 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus menerus membengkak setiap tahunnya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang mulai Go Digital dengan membentuk Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC). Menyajikan big data secara realtime terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi BBM. Sekaligus mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.

“Melalui PIECC, Pertamina juga bisa memonitor pergerakan kapal dan truk pengangkut minyak. Meminimalisir terjadinya jual beli minyak di jalan maupun pelanggaran hukum lainnya. PIECC juga menjadi salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi global energy champion. Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh demi memberikan efisiensi sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga akuntabilitas Pertamina Group tetap terjaga,” pungkas Bamsoet. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

-->