DP Kredit Motor/Mobil Nol Persen, Benci Tapi Cinta

  • Bagikan
DP Kredit Motor/Mobil Nol Persen, Benci Tapi Cinta

Finroll.com – Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberlakukan peraturan nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam aturan ini dijelaskan jika uang muka kendaraan bermotor bisa 0%, tergantung dari kondisi perusahaan leasing.

Jelas, aturan ini pun seakan jadi angin surga bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan roda dua atau empat namun memiliki keterbatasan dana.

Selain konsumen, para produsen kendaraan bermotor juga bisa “cengar cengir” dengan bebas, untuk menawarkan produk andalannya, sehingga tren penjualan bisa meroket.

“Harapannya tentu bisa membantu pasar otomotif. Namun perlu dilihat dari sisi lembaga keuangan, bagaimana menyikapi dan melaksanakan program ini,” ungkap Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmy yang dilansir dari Detik Oto.

Kabar ini pun sampai ke telinga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengkhawatirkan kebijakan DP nol persen ini justru akan menimbulkan masalah baru, yaitu kredit macet.

“Kalau DP nol persen bisa menimbulkan banyak kredit macet. High risk, jangan pula begitu,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/1).

“Kalau terjadi high risk begitu yang bekerja nanti para penagih hutang,” sambungnya seraya bercanda.

Di sisi lain, tuntutan datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Mereka bahkan mengancam akan menggugat peraturan OJK (POJK) no.35/2018 itu.

Baca Lainnya: Pemerintah Siapkan Rumah Dp 0 Persen Bagi PNS

“Jika OJK tidak membatalkan POJK yang dimaksud, YLKI dan Jaringan Lembaga Konsumen Nasional akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung,” papar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam siaran persnya.

Pihaknya menilai jika aturan tersebut harus dibatalkan, karena berbagai alasan seperti dirasa tidak tepat untuk kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil.

Selanjutnya, YLKI memandang jika DP nol persen tersebut bisa memicu kemiskinan baru. Tulus menambahkan, dari catatannya dalam 10 tahun terakhir kredit sepeda motor, banyak rumah tangga kurang mampu terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah.

Tidak jarang, kondisi perekonomian yang terbatas pun akhirnya menjadi kredit yang dijalankan berujung macet.

“YLKI mendesak dengan sangat agar OJK membatalkan POJK  no.35/2018. Salah satu tugas utama OJK adalah melindungi konsumen jasa finansial, bukan malah menjerumuskan,” tandasnya.

Sumber: Berbagai sumber

  • Bagikan
-->