Senin, 15 Maret 2021

Mengapa Utang Luar Negeri RI Jebol Rp 5.900 Triliun


Bank Indonesia (BI) melaporkan total utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir Januari ini mencapai US$ 420,7 miliar. Menggunakan asumsi kurs Rp 14.000/US$, maka total ULN mencapai hampir Rp 5,9 kuadriliun.

Secara rinci BI mencatat ULN sektor publik yang terdiri dari Pemerintah dan Bank Sentral sebesar US$ 213,6 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 207,1 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6% (yoy) atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN Pemerintah dan ULN swasta.

Posisi ULN Pemerintah bulan Januari 2021 mencapai US$ 210,8 miliar atau tumbuh 2,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo. Per Januari 2021 total pembayaran ULN pemerintah mencapai US$ 946 juta dengan rincian US$ 279 juta pokok dan US$ 667 juta bunga.

Artinya pemerintah telah merogoh kocek Rp 13,24 triliun pada Januari, di mana 70%-nya digunakan untuk membayar bunga. Pembayaran ULN pinjaman bilateral pemerintah sebesar US$ 207 juta dengan pokok sebesar US$ 166 juta dan bunga US$ 41 juta. 

Sementara untuk ULN multilateral pemerintah membayar US$ 77 juta yang terdiri dari US$ 59 juta pokok dan sisanya kurang lebih US$ 19 juta bunga dari pinjaman. Sebanyak US$ 605 juta digunakan untuk membayar bunga dari surat berharga negara (SBN) internasional yang diterbitkan. 

Posisi surat utang pemerintah masih meningkat. Posisi surat utang pemerintah Indonesia per Januari 2021 mencapai US$ 151,3 miliar atau lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Desember sebesar US$ 146,8 miliar.

Peningkatan posisi surat utang pemerintah terjadi seiring dengan peningkatan posisi surat utang negara (SUN) dengan denominasi valuta asing. BI mencatat posisi SBN internasional RI mencapai US$ 81,23 miliar di Januari. Posisinya naik dari US$ 77,71 miliar di bulan Desember.

Kenaikan posisi SBN internasional ini dikarenakan ada penerbitan SUN dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun. Setidaknya ada 4 SUN berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah di awal tahun. Ada tiga yang berdenominasi dolar AS dan satu yang berdenominasi euro. 

Keempat seri yang diterbitkan tersebut memiliki tenor panjang lebih dari 20 tahun dan akan jatuh tempo nantinya di tahun 2050 dan 2070. Nilai penerbitannya mencapai US$ 4,21 miliar dengan kupon mulai dari 1,1% hingga 3,35%.

CIMB NIAGA

Penerbitan SUN Berdenominasi Valas Januari 2021

Pemerintah memanfaatkan momentum likuiditas di pasar global yang berlimpah akibat kebijakan moneter akomodatif serta sentimen positif implementasi vaksinasi Covid-19 secara global untuk menerbitkan obligasi.

Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik. 

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 berada di kisaran 39,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4%. Struktur ULN Indonesia didominasi oleh pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4% dari total ULN.

Soal utang memang menjadi sorotan banyak pihak. Ada perbedaan pendapat terkait apakah utang Indonesia terutama pemerintah sudah berada di level yang mengkhawatirkan atau belum. 

Bagi kubu pro-pemerintah, kondisi utang saat ini masih bisa dibilang berada dalam batas aman mengingat rasio utang pemerintah terutama untuk ULN masih berada di bawah rasio utang negara-negara lain terutama anggota G20.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut ex-bos Bank Dunia tersebut, utang Indonesia masih dikelola secara prudent alias bijaksana. Sri Mulyani mencontohkan kasus di negara-negara lain.

Misal di AS, rasio utangnya sudah melampaui output perekonomian (PDB) di negara tersebut karena proporsi utang mencapai 103% PDB. Begitu juga di Prancis dan Jepang. 

Di saat defisit anggaran dipatok di angka 6%, Indonesia masih mampu untuk mempertahankan rasio utang yang tetap rendah. Lebih lanjut Sri Mulyani juga mencontohkan tentang AS yang merupakan negara adikuasa saja defisit anggarannya jebol lebih dari 10%. Artinya pertambahan utang Indonesia masih relatif kecil.

Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB (%)

Sekilas memang benar, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dari negara lain. Namun rasio ini bukan satu-satunya indikator yang paling utama untuk melihat apakah utang dikelola dengan baik atau tidak.

Sebagai negara yang masih bergantung pada sektor komoditas yang rentan akan berbagai gejolak di pasar global, memiliki rasio utang yang tinggi tentu tidaklah aman. Risikonya besar. 

Apalagi saat ini dolar AS cenderung mulai menguat dibarengi dengan kenaikan yield surat utang pemerintah AS. Ketika dolar AS terus menguat dan rupiah ikut melemah, maka beban utang yang ditanggung jelas menjadi lebih besar. 

Indonesia sangat rentan terkena capital outflow. Hal yang harus diwaspadai adalah ketika ekonomi mulai membaik dan inflasi terus naik dan pengetatan moneter dilakukan maka rasio utang yang tinggi bisa menjadi bahaya. Sejatinya inilah yang harus diwaspadai, jadi bukan melulu seberapa besar rasio utang terhadap output perekonomian.

Selain itu hal lain yang harus dicermati adalah, seberapa banyak dari utang tersebut dialokasikan untuk belanja produktif. Apabila jumlahnya kecil dan lebih banyak digunakan untuk belanja konsumtif maka rasanya utang yang seharusnya bisa mengerek pertumbuhan ekonomi jadi kurang efektif penggunaannya. 

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Komentar

mood_bad
  • Belum ada komentar.
  • Tambahkan komentar

    BACAAN TERKAIT