Minggu, 21 November 2021

Pemerintah Siap Terbitkan 43 Aturan Pelaksana UU HPP


Financeroll, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan 43 aturan pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Perangkat aturan itu diharapkan menjadi motor pendorong reformasi perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa pemerintah mengesahkan UU HPP pada 29 Oktober 2021. Saat ini, aturan-aturan pelaksana dari UU tersebut sedang disusun dan akan segera diterbitkan.

“Direncanakan akan ada 43 aturan pelaksana UU HPP, delapan dalam bentuk Peraturan Pemerintah [PP] dan 35 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan [PMK],” ujar Suryo pada Jumat (19/11/2021).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah mengharapkan Sumberan dari para pemangku kepentingan dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut. Suryo menilai bahwa aturan tersebut harus meningkatkan kinerja perpajakan sekaligus tetap menjaga pertumbuhan dunia usaha.

“Sosialisasi kepada para pengusaha asosiasi juga dilakukan sembari menyerap aspirasi untuk penyusunan aturan pelaksanaan dari UU HPP,” ujar Suryo.

Menurutnya, Sumberan dari berbagai pemangku kepentingan turut diakomodir dalam UU HPP, seperti perubahan pada ketentuan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ketentuan cukai, pajak karbon, dan perubahan Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

DJP pun akanmelakukan rangkaian kegiatan sosialisasi UU HPP, khususnya PPS yang jangka waktunya hanya enam bulan sejak 1 Januari 2022.

Simak berita lainnya seputar topik
artikel ini, di sini :

Pajak djp UU HPP



Sumber / Bisnis.com

Jababeka industrial Estate

Komentar

mood_bad
  • Belum ada komentar.
  • Tambahkan komentar

    BACAAN TERKAIT