Jumat, 28 Juni 2019

Izin Auditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dibekukan 1 Tahun, Terkait Isu Laporan Keuangan


Keterangan foto : Ilustrasi kantor PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Finroll.com – Terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018. Kementerian Keuangan akhirnya menjatuhkan dua sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan sanksi-sanksi tersebut terdiri dari, pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea. Alasannya, melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI).

Tak hanya itu, akuntan Garuda juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP. Selanjutnya, dilakukan peninjauan ulang oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Lebih lanjut Hadiyanto menjelaskan, “Jadi di sini ada dua isu penting, pertama dari auditor, akuntan publiknya ada dugaan pelanggaran berat terhadap pengaruh signifikan terhadap laporan publik, kemudian KAP bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu,” jelasnya di Kementerian Keuangan, Jumat (28/6/2019).

Untuk sanksi pembekuan izin, hal tersebut dimuat di dalam Keputusan Menteri Keuangan No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019. Kemudian, peringatan tertulis diatur sesuai Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017.

Hadiyanto menambahkan, keputusan ini diambil setelah Kemenkeu melakukan pemanggilan terhadap manajemen Garuda, KAP, dan AP terkait. Saat itu, pemerintah sudah meyakini ada pelanggaran yang dilakukan oleh auditor, yang berpengaruh terhadap opini laporan independen.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kami bekerja sama dalam memastikan dua hal, pertama memastikan akuntan publik meningkatkan kualitas profesi, dan audit berdasarkan prinsip yang diakui dan menjadi acuan,” jelas dia.

Sementara pada kesempatan lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku telah selesai melakukan audit laporan keuangan (lapkeu) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hasilnya, ada sejumlah temuan yang akan dipublikasikan, terutama terkait financial engineering atau rekayasa keuangan.

Anggota BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia dilakukan berdasarkan laporan yang telah diterbitkan perusahaan. Selain itu, lembaga audit itu pun turut memeriksa kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan tersebut.

CIMB NIAGA

“Kami sudah setuju, laporan (hasil pemeriksaan) akan dirilis. Salah satu (temuan) terjadinya financial engineering (rekayasa keuangan),” kata Agung di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (25/6/2019)lalu.

Agung enggan merinci berbagai temuan yang didapat lembaganya. “Temuannya banyak, data detailnya lengkap,” katanya.

Sebelumnya, BPK turun tangan memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia karena menunjukkan kejanggalan dari sisi pencatatan piutang menjadi pendapatan. Dalam pemeriksaan, BPK juga berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bursa Efek Indonesia.

Semula, BPK berniat mengumumkan beberapa hari setelah perayaan hari raya Idul Fitri, namun belum juga dikeluarkan. Lebih lanjut, ia juga enggan memastikan apakah ada kesalahan atau pelanggaran ketentuan akuntansi keuangan negara dalam laporan tersebut.

Sementara di sisi lain, Anggota BPK Achsanul Qosasi pernah menyatakan sekalipun ada kejanggalan yang ditemukan, maka nantinya BPK akan memberikan rekomendasi terkait perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan maskapai nasional tersebut.

“Jangan indikasi dulu, saya ingin komprehensif. Intinya nanti kami akan beritahu laporan keuangan Garuda itu harus diperbaiki atau sudah dianggap cukup begitu,” ungkapnya.(red)

BACAAN TERKAIT