Tindakan Keras Pemerintah Buat Nigeria Tingkatkan Penggunaan Kripto

  • Bagikan
tindakan keras pemerintah buat nigeria tingkatkan penggunaan kripto 6109020a0f95d.jpeg
tindakan keras pemerintah buat nigeria tingkatkan penggunaan kripto 6109020a0f95d.jpeg

Proses adopsi cryptocurrency Nigeria terus meningkat terlepas dari tindakan keras pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya volume perdagangan peer-to-peer (P2P) untuk Bitcoin (BTC) yang mendapat rekor minggu terkuat kedua pada bulan lalu.

Menurut data dari Google Trends, Nigeria masih menempati peringkat No. 1 berdasarkan pencarian untuk kata kunci “Bitcoin”. Perdagangan Bitcoin P2P dalam mata uang naira Nigeria juga terus meningkat pada tahun 2021 dengan peringkat Nigeria hanya di belakang Amerika Serikat sebagai pasar terbesar kedua untuk perdagangan BTC peer-to-peer, menurut Useful Tulips.

Melansir dari Cointelegraph, adopsi Bitcoin yang berkembang di Nigeria telah membantu Afrika Sub-Sahara muncul sebagai wilayah terkemuka berdasarkan volume P2P. Wilayah tersebut membukukan volume mingguan US$18,8 juta untuk mengalahkan Amerika Utara US$18 juta minggu lalu.

Pertemuan antara krisis politik dan ekonomi telah mendorong adopsi kripto lokal, termasuk penindasan sosial, kontrol mata uang, dan inflasi yang merajalela. Ketegangan di Nigeria telah meningkat sejak Oktober. Hal ini terjadi setelah protes publik besar-besaran menentang kebrutalan polisi dan unit polisi “Sars” yang melanda negara itu.

Tindakan keras pemerintah bahkan sampai pada tahap pembekuan rekening bank karena mendukung demonstran dengan memberikan bantuan berupa makanan dan medis. Di tengah kekerasan tersebut, demonstran makin giat beralih ke mata uang kripto untuk menempatkan aktivitas ekonomi mereka di luar jangkauan pemerintah.

Adewunmi Emoruwa, pendiri dari Gatefield, organisasi kebijakan publik yang akunnya ditangguhkan karena memberikan hibah kepada jurnalis yang meliput demontrasi di Nigeria, juga melihat manfaat besar dari asset kripto.

“Saya pikir EndSars seperti katalis utama untuk beberapa keputusan yang dibuat pemerintah ini. Hal itu menyebabkan ketakutan. Mereka melihat, misalnya, bahwa orang dapat memutuskan untuk melewati struktur dan institusi pemerintah untuk dimobilisasi,” kata Emoruwa, seperti dikutip The Guardaian.

Sumber anonim yang mengaku mewakili organisasi sosial yang rekening banknya juga menjadi sasaran selama kekacauan, juga mengatakan kepada media bahwa kelompok mereka telah mampu membayar gaji anggota dengan kripto meskipun ada embargo keuangan.

“Kami menyimpan beberapa sekuritas di kripto, tidak terlalu banyak, tetapi cukup, semacam polis asuransi,” kata mereka. “Ketika larangan itu terjadi, kami, untungnya, mampu membayar gaji,” tambahnya lagi.

Pada bulan Februari, pemerintah melarang bank berlisensi untuk memproses transaksi mata uang kripto dalam upaya untuk menindak adopsi aset digital. Namun, volume P2P Bitcoin Nigeria yang terus meningkat menunjukkan bahwa basis pengguna kripto yang berkembang di negara itu sebagian besar telah didorong aksi bawah tanah dalam upaya untuk mengakses aset kripto dari luar lingkup pemerintah.

Sumber: investing.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

-->