Sabtu, 20 Maret 2021

OJK Terbitkan Aturan Baru Direksi Emiten Nakal yang Rugikan Investor Bisa Dipidana


Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Aturan tersebut terutama diperuntukkan bagi para petinggi emiten yang tindakannya dapat memberikan kerugian buat emiten maupun investor.

“Kami tentu saja menyambut baik regulasi ini, karena akan meningkatkan aspek good governance corporate (GCG) bagi emiten, termasuk dorongan bagi para direksi dan komisaris untuk mendorong GCG tersebut,” ungkap Direktur Utama BEI Inarno Djajadi, Jumat (19/3/2021).

Dalam beleid tersebut juga diatur, emiten yang hengkang dari bursa mesti melakukan pembelian saham kembali alias buyback kepada investor ritel.

OJK kini gencar memperketat pengawasan terhadap pasar modal guna melindungi investor publik. Sebab, akhir-akhir ini banyak investor yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan terbuka.

Salah satunya, bursa sedang menghadapi skandal besar yang dilakukan mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Dua direksi AISA yaitu Joko Mogoginta dan Budhi Istanto diduga memalsukan laporan keuangan perseroan 2017, dengan melebihkan nilai (overstatement) piutang kepada enam distributor yang ditulis sebagai pihak ketiga. Padahal nyatanya merupakan afiliasi perseroan.

Kondisi perseroan nyatanya tengah bermasalah. Hal ini terbukti saat Tiga Pilar pada 2018 gagal membayar bunga obligasi dan sukuk ijarah. Ini yang kemudian membuat saham Tiga Pilar dibekukan selama 2 tahun dari perdagangan bursa.

Adapun saat ini Joko dan Budhi telah ditetapkan sebagai terdakwa dan dalam proses menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Theo Lekatompessy pun menyambut baik ketentuan anyar ini, meskipun masih ada beberapa kelemahan sehingga masih perlu disempurnakan. Contohnya, masih disamaratakannya sanksi buat direksi dan komisaris. Padahal kedua posisi ini punya tanggung jawab dan kewajiban berbeda.

Selain itu, perlu adanya mekanisme pemeriksaan awal bagi emiten yang diduga melakukan tindakan fraud untuk menginventarisasi kesalahan masing-masing pihak, sehingga tanggung jawab menjadi jelas.

Penerapan GCG Mendesak

Adapun, penerapan praktik GCG di pasar modal Indonesia sangat mendesak, karena posisi perusahaan-perusahaan Indonesia yang tercatat di bursa masih kalah jauh dibanding peer-nya di ASEAN. Berdasarkan hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard pada 2019 yang merupakan penilaian tata kelola tingkat ASEAN, dari 100 perusahaan Indonesia listing di bursa, hanya terdapat 10 perusahaan yang masuk dalam daftar ASEAN Aset Class atau memilki skor di atas 97,5.

Jababeka industrial Estate

“Namun dari 10 perusahaan itu belum ada yang masuk dalam top 20 berdasarkan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard itu,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen.

Komentar

mood_bad
  • Belum ada komentar.
  • Tambahkan komentar

    BACAAN TERKAIT