Kamis, 31 Januari 2019

BKN: Kepala Daerah yang Tidak Pecat PNS Koruptor Bakal Disanksi


Finroll.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan, setiap kepala daerah yang tidak memecat PNS korup akan dikenai sanksi.

Terlebih sejumlah lembaga pemerintahan beberapa waktu lalu telah meneken keputusan bersama, untuk memecat PNS yang terlibat kasus korupsi.

“Untuk sanksinya mungkin bisa teguran, skors, dan impachment atau diberhentikan. Itu kewenangan Mendagri untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin bisa dengan UU Otonomi Derah, atau dengan UU Administrasi Pemerintahan,” papar Bima di Kantor Regional II BKN Surabaya, Kamis (31/1).

Ia menambahkan sanksi pemecatan bisa dilakukan setelah lembaga pemerintahan mengeluarkan surat edara ke setiap kepala daerah.

Surat edaran tersebut dikatakannya bisa dikeluarkan bersama oleh Mendagri Menteri PAN RB dan BKN, atau bisa dikeluarkan Mendagri saja.

“Jadi bisa saja nanti hanya Mendagri saja yang akan memerintahkan PPK dalam hal ini kepala daerah, sesegara mungkin menindaklanjuti dengan memecat PNS Tipikor,” sambungnya.

Bima menegaskan BKN tidak memberikan batas waktu pemecatan PNS koruptor. Ini dikarenakan batas waktunya sudah diputuskan dalam surat keputusan bersama yang dibuat tahun lalu.

Baca Lainnya: Pemberhetian ASN yang Terlibat Korupsi Masih Lemot, KPK Angkat Bicara

Ini berarti surat edaran yang dikeluarkan hanya merupakan imbauan agar pemecatan PNS yang terjerat kasus Tipikor dilakukan secepat mungkin. Apabila tidak dilakukan dengan cepat maka PPK atau Kepala Daerah bisa terkena sanksi.

Sementara dengan sanksi yang akan diberikan, Bima belum bisa memastikannya. Ia menyebut pemberian sanksi kepada kepala daerah menjadi kewenangan Kemendagri.

Jababeka industrial Estate

Sebelumnya hingga September 2018, terdapat 2.357 PNS Tipikor BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)  yang belum diberhentikan.

Kemudian sampai 29 Januari 2019, masih ada 1.879 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat kasus Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Ribuan PNS itu juga belum dipecat

“Baru 478 PNS Tipikor yang sudah ditindaklanjuti dengan diberhentikan,” tandasnya.

Sumber: Republika

BACAAN TERKAIT