Rabu, 6 Mei 2020

Jokowi dan Kebutuhan Rp160 T untuk ‘Sembuhkan’ Ekonomi RI


Dampak negatif pandemi virus corona (Covid-19) kepada perekonomian dalam negeri mulai terukur secara kuantitatif. Ukuran terlihat dari data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020.

Data BPS menunjukkan pada tiga bulan pertama 2020, ekonomi dalam negeri hanya mampu tumbuh 2,97 persen. Angka yang mengenaskan.

Maklum, pada periode yang sama tahun lalu, ekonomi mampu tumbuh 5,07 persen. Bahkan, pada kuartal IV 2019 pertumbuhan ekonomi kuartal masih tercatat 4,97 persen.

“Bisa kita lihat tampaknya tidak ada negara yang kebal dengan Covid-19, jadi Covid-19 tidak kenal negara maju, berkembang semua kena dampaknya tak terkecuali Indonesia,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.

Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka. Lebih dari itu, dia merepresentasikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Untuk diketahui, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara mayoritas, setara 58,14 persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Sayangnya, motor penggerak pertumbuhan ekonomi itu hanya mampu tumbuh 2,84 persen. Konsumsi rumah tangga turun hampir separuh, tepatnya 43,42 persen dari tahun lalu yakni 5,02 persen.

Karena porsinya yang besar kepada PDB, maka tak ayal jika pertumbuhan ekonomi juga mengalami kontraksi 41,42 persen secara tahunan. BPS mencatat komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi yakni konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya yaitu minus 3,29 persen dibandingkan kuartal I 2019 yakni 4,48 persen.

Lalu, komponen transportasi dan komunikasi kontraksi 1,81 persen, dibandingkan 5,13 persen di kuartal I 2019. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi.

Seperti diketahui, sejumlah daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun imbauan tetap di rumah bagi warga. Imbasnya, konsumsi sektor transportasi menjadi minus.

Jababeka industrial Estate

Selain itu, masyarakat cenderung melakukan konsumsi hanya untuk kebutuhan primer dan menahan pembelian barang sekunder karena ketidakpastian ekonomi akibat pandemi. Imbasnya, konsumsi pakaian dan alas kaki sebagai barang sekunder juga minus.

Meski kontraksi pada dua komponen konsumsi rumah tangga itu terjadi karena pandemi, namun bukan tidak mungkin akan berlanjut hingga jangka menengah panjang jika pandemi tak kunjung usai.

“Kalau ini berlarut-larut, maka konsumen lebih prioritaskan pengeluaran kebutuhan pokok. Untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan menunggu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Oleh sebab itu, kunci menahan kejatuhan ekonomi adalah menopang sisi permintaan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan stimulus pada calon kelas menengah (aspiring middle class).

Pasalnya, golongan itu cukup banyak terdampak pandemi. Kalau dihitung, jumlah calon kelas menengah kurang lebih mencapai 120 juta orang.

Dalam hitungannya, stimulus yang dibutuhkan untuk golongan ini kurang lebih Rp1,4 juta per individu per bulan untuk menopang konsumsi mereka.

“Berarti pemerintah harus mengeluarkan stimulus kurang lebih Rp160 triliun untuk kelas ini, jadi Rp1,4 juta per kepala untuk bisa menopang permintaan,” jelasnya.

Cara lainnya, memberikan subsidi gaji maupun keringanan tarif listrik untuk pelaku usaha. Tujuannya, agar perusahaan tidak melakukan PHK kepada karyawan.

Skema subsidi gaji sendiri sudah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Jerman, dan Kanada. Akan tetapi, pemberian subsidi gaji harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal Indonesia.

“Tergantung kapasitas fiskal kita, perhitungan saya kita bisa subsidi sekitar 25 persen-50 persen dari gaji karyawan industri yang betul-betul terdampak,” katanya.

Menurutnya, APBN masih mampu untuk menggelontorkan stimulus tersebut. Untuk membiayai APBN, kata dia, pemerintah masih memiliki ruang untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

Nantinya, Bank Indonesia (BI) dapat bertindak sebagai pembeli SUN di pasar perdana melalui instrumen kuantitas (quantitative easing/QE). Dalam pasal 16 Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, disebutkan bank sentral boleh membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana (primer).

Sejak Januari-April, bank sentral sendiri tercatat telah melakukan quantitative easing dengan suntikan sebesar Rp503,8 triliun.

“Inflasi kita rendah sehingga stimulus fiskal dan moneter masih terbuka? Uangnya dari mana? Pemerintah dapat menerbitkan SUN nanti dibeli BI di pasar perdana dengan quantitative easing sampai Rp500 triliun lebih,” ucapnya.

Ia juga mewanti-wanti pemerintah terhadap pelemahan lebih tajam konsumsi rumah tangga di kuartal II 2020. Menurutnya, indikasinya tampak pada rendahnya inflasi pada April yaitu 0,08 persen secara bulanan.

Padahal, periode April ini mulai memasuki Ramadan dimana bisanya konsumsi masyarakat lebih tinggi dari bulan biasanya. Sebagai perbandingan, tahun lalu inflasi mencapai 0,44 persen.

Senada, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pelemahan konsumsi pada dua sektor tersebut mencerminkan kondisi yang dialami masyarakat saat ini.

“Pada masa wabah ini yang kena langsung itu terkait dengan transportasi, pergerakan orang, karena orangnya hanya diam di rumah sehingga sektor transportasi berhenti dan mengalami dampak paling parah,” ucapnya.

Ia bilang masyarakat juga cenderung menahan belanja pada masa pandemi. Ini terbukti dari Indeks penjualan riil (IPR) yang dilaporkan BI mengalami kontraksi 0,8 persen per Februari 2020 secara tahunan. Tren lesunya penjualan riil diprediksi masih berlanjut di Maret 2020. Proyeksi bank sentral IPR pada Maret 2020 menjadi minus 5,4 persen.

Survei itu menyebut kelompok sandang alias pakaian terkontraksi hingga minus 45,9 persen. Tren penjualan eceran pakaian memang terus lesu sejak awal tahun, yakni negatif 27,5 persen pada Januari dan negatif 40,4 persen pada Februari.

Namun, Piter meyakini ini merupakan dampak pandemi, bukan pelemahan daya beli dalam jangka panjang. Setelah kondisi normal, ia meyakini daya beli kembali bangkit.

“Utamanya karena mereka membelinya hanya untuk kebutuhan saja, bukan karena mengencangkan ikat pinggang. Kelompok kelas bawah misalnya, mereka kehilangan pendapatan akibat pandemi,” paparnya.

Secara umum, ia mengakui pertumbuhan ekonomi kali ini lebih rendah dari konsensus pengamat ekonomi di kisaran 4 persen maupun proyeksi CORE Indonesia sendiri yaitu 3,6 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 bisa lebih buruk, yakni di rentang minus 1,9 persen dan skenario terburuk minus 7,5 persen secara tahunan.

Pasalnya, pada periode yang sama tahun lalu kuartal II juga jatuh pada periode Ramadan dan Lebaran sehingga konsumsi masyarakat lebih tinggi dan mengerek pertumbuhan ekonomi.

Tahun ini pun, kuartal II juga bertepatan dengan periode Ramadan dan Lebaran. Bedanya, konsumsi masyarakat pada Ramadan dan Lebaran kali ini dipastikan lesu akibat pandemi.

Dengan demikian, akan terjadi selisih (gap) yang besar antara pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019 dengan periode yang sama tahun ini.

Belum lagi, pemerintah mulai memberlakukan PSBB, imbauan stay at home, maupun karantina wilayah sejak Maret dan masih berlanjut hingga saat ini yang notabene sudah memasuki kuartal II 2020.

“Kami meyakini akan lebih buruk lagi, ini baru pintunya, baru masuk ke pintu menuju perlambatan ekonomi yang lebih buruk lagi. Januari-Februari belum ada PSBB baru dampak dari lockdown China itu saja kita mengalami perlambatan luar biasa, apalagi di kuartal II ini akibat PSBB, larangan mudik akan lebih besar dampaknya,” ucapnya. (CNNindonesia) 

BACAAN TERKAIT