Minggu, 18 November 2018

Pendidikan Gratis Yang Tidak Benar-Benar Gratis


Menurut Anda apa yang ada di pikiran masyarakat yang bukan pengelola sekolah ketika mendengar berita dimana-mana bahwa pendidikan dasar 9 tahun itu gratis? Jelas yang ada di benak mereka adalah bahwa seluruh urusan sekolah anak-anak mereka usia 7-15 tahun ditanggung oleh negara. Padahal kenyataannya tidak benar-benar demikian adanya. Masalahnya, karena jargon-jargon pendidikan dasar gratis ini, rakyat, dalam hal ini wali murid menjadi sangat mudah berburuk sangka ketika pihak sekolah membutuhkan dukungan pendanaan dari mereka demi terjaganya mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Anak saya sekolah di SD negeri kecamatan yang jauhnya 25 km dari pusat kabupaten. Tidak ada iuran sekolah setiap bulannya. Orang tua murid hanya mengeluarkan biaya untuk 3 stel seragam di awal masuk sekolah, dan biaya LKS tiap semester. Selain itu hanya ada iuran yang ditarik setahun sekali waktu penerimaan raport kenaikan kelas. Lima puluh ribu rupiah. Khusus kelas VI dibebankan biaya lebih besar, terakhir tahun 2017 lalu, 200 ribu rupiah per anak.

Murah ya? Banget. Tapi apakah dengan bantuan dana yang seminim itu kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik? Nanti dulu.

Tahun lalu, waktu kelulusan kelas VI tahun ajaran 2016-2017 kami (komite+sekolah) berharap wali murid bersedia membayar iuran 250.000 rupiah per orang. Uang itu sedianya akan digunakan untuk membangun kantin sekolah sekaligus isinya. Tapi pada rapat kelulusan yang dihadiri oleh komite sekolah, wali murid kelas VI dan pihak sekolah, yang kami hadapi adalah wali murid yang rata-rata bekerja sebagai petani, kuli bangunan, tukang kayu, tukang batu, kernet atau sopir itu berdiri, berteriak menolak membayar iuran yang kami ajukan. “Pendidikan katanya gratis kok mboyar mbayar mboyar mbayar saja” begitu protes mereka. Itu belum kasak-kusuk tetangga yang menyangka kami pihak komite sekolah ini ikut kecipratan uang dari tarikan iuran itu. Lha ini kan jadi nyebelin. Kenyang enggak, seneb iya.

Pemerintah melalui Dana BOS memang sudah membiayai kebutuhan operasional sekolah. Tapi ya terbatas saja. Seperti misalnya pembiayaan untuk pembelian ATK sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, ujian sekolah, ujian nasional, listrik, telepon, dan sejenisnya. Pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar seperti computer, printer, proyektor dan lain sejenisnya sekaligus perawatannya. Plus juga membayar gaji guru honorer. Cukup? Cukup. Jika gaji guru honorer 350.000 per bulan itu dianggap cukup. Sementara mereka bekerja sama kerasnya dengan guru PNS. Apalagi kebutuhan dana lain untuk menjamin sekolah tetap berfungsi dengan baik (sesuai standar mutu yang ditetapkan pemerintah sendiri) masih banyak tapi tidak bisa dibiayai oleh Dana BOS karena terbentur aturan penggunaan dana.

Misalnya begini. Berdasarkan standar BANSM (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah) yang melakukan penilaian akreditasi 4 tahun sekali itu, sekolah/madrasah semestinya memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas minimum 12 m2  dan sarana berupa: (1) perlengkapan ibadah, (2) lemari, (3) jam dinding, (4) air dan tempat berwudu. Lha kalo belum punya dibangun pake apa? Dana BOS? Tidak bisa, Bro. Trus? Ya trus wali murid harus iuraan lah, menurut nganaa? Misalnya lagi. Berdasarkan standar BANSM jumlah jamban di sekolah harus memenuhi rasio 1 unit untuk setiap 60 siswa laki-laki, 1 unit untuk setiap siswa 50 perempuan, 1 unit untuk guru dan karyawan. Jika kami memiliki 120 siswa laki-laki dan 140 siswa perempuan semestinya kami memiliki total 5 jamban siswa dan 1 jamban untuk guru dan karyawan. Kalau belum punya? Ya bikin laah. Dana BOS? Maaf, lagi-lagi tidak bisa digunakan. Wali murid harus gotong royong.

Sebenarnya ada Dana Alokasi Khusus yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Tetapi tentu saja pengajuan permohonan dana seperti ini sarat KKN. Saya pernah mendapat cerita dari seorang teman yang anaknya bersekolah di sekolah negeri favorit di kota. Bukan kota tempat saya tinggal. Di sekolah anaknya itu, pelepasan siswa kelas VI-nya saja diselenggarakan di hotel. Sudah begitu yang bersekolah di sana itu ya seputar anaknya sekda, cucunya mantan ketua DPRD, anaknya anggota DPRD Fraksi XYZ, anaknya dekan fakultas X Universitas Z dan sekelasnya. Jadi ketika sekolah membutuhkan prasarana X, kepala sekolah tinggal sepik-sepik saja ke orang tua murid bersangkutan yang sangat memiliki kemampuan untuk memuluskan proposal pengajuan. Lain hal dengan yang terjadi di sekolah kami. Sekali-sekalinya kami memperoleh DAK untuk pembangunan jamban yang katanya anggarannya 7 juta per jamban, yang kami dapat adalah jumbleng. Ya, jumbleng sodara. Tahu jumbleng? Jamban yang tempat penampungan tai nya tepat berada di bawah lubang kloset. Tanpa septictank, bahkan temboknya saja tidak disemen. Berapa sebenarnya dana yang diterima pemborong sampai hasil jadinya demikian, kami sama sekali tidak tahu.

Jadi kan konyol sekali ya. Pemerintah melalui BANSM membuat standar mutu pelayanan fasilitas pendidikan, tapi pendanaannya pihak sekolah disuruh jungkir balik sendiri, plus tidak boleh menarik iuran dari wali murid. Pihak sekolah memang tidak boleh. Tapi kami, komite boleh. Makanya kami ini sering dianggap sebagai kaki tangan sekolah dalam memeras rakyat. Lha kalo ndak boleh narik iuran dari wali murid trus apa anak-anak kalo kebelet eek di sekolah harus numpang di rumah warga?

Semester ini, kami dihadapkan pada banyak sekali permasalahan (sebenarnya ini masalah yang sudah lama tapi baru sempat diurus sekarang). Lapangan sekolah yang banjir tiap kali hujan datang, tembok belakang sekolah yang rawan ambruk karena tanah di samping pondasi tergerus air, pagar sekolah yang belum juga jadi, plus area sirkulasi tertutup yang menghubungkan seluruh ruang sesuai standar BANSM. Memang posisi lapangannya lebih rendah dari jalan raya sehingga air limpasan jalan masuk ke lapangan sekolah. Iuran pasti akan lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Dan untuk mengantisipasi protes wali murid, kami sedang merencanakan melakukan sosialisasi tentang mengapa Pendidikan Dasar Gratis di negeri ini tidak pernah benar-benar gratis.

Ya kecuali kita mau menyepakati bahwa sekolah ala Laskar Pelangi itu pun sudah cukup. Saya sih setuju-setuju saja. Malah kalau perlu bubarkan saja sekalian BANSM dan proses akreditasi-akreditasi yang lebih mementingkan urusan fisik itu. Siapa tahu dengan begitu malah kita bisa melahirkan lebih banyak lagi Andrea Hirata – Andrea Hirata yang lain.

FHI indonesia 2021

Komentar

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACAAN TERKAIT