Jumat, 2 November 2018

Arab Saudi Zona Merah Bagi Tenaga Kerja Indonesia


Miris merupakan kata yang tepat untuk mendeskripsikan peristiwa eksekusi mati tanpa notifikasi yang dilakukan Arab Saudi terhadap TKI, Tuti Tursilawati. Namun respon pemerintah terhadap peristiwa tersebut dapat dibilang sama saja dengan eksekusi sebelumnya, hanya mengirimkan nota protes.

Kasus eksekusi mati terhadap TKI yang berada di Arab Saudi bukanlah kali pertama, dan bukan sesuatu yang baru juga jika negara tersebut tidak memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia terkait dilaksanakannya hukuman mati.

tenaga kerja indonesia

Senin (29/10) kemarin, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan eksekusi mati terhadap TKI asal Majalengka di kota Taíf, tanpa notifikasi resmi kepada perwakilan pemerintah Indonesia, baik KBRI di Riyadh maupun KJRI di Jeddah.

Tuti Tursilawati terkait kasus pembunuhan terhadap majikannya pada tahu 2010 dan dirinya dijatuhkan vonis hukuman mati oleh Pengadilan Arab Saudi pada tahun 2011 silam. Setelah tujuh tahun ditahanan, akhirnya Tuti menghadapi eksekusi mati yang dijatuhkan kepadanya.

Berdasarkan data yang diperoleh masih terdapat 104 Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi dalam waktu 2018 hingga 2018. Sebanyak 85 WNI berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati. 13 WNI masih terancam eksekusi hukuman mati, sedangkan 6 WNI telah dieksekusi pemerintah Arab Saudi tanpa notifikasi resmi.

Noda Darah 6 TKI yang dieksekusi mati tanpa notifikasi:

  1. Pada 11 Januari 2008 seorang TKI bernama Yanati Irianti  binti Joko Sukardi dieksekusi tembak mati terkait kasus pembunuhan majikan.
  2. 18 Juni 2011 TKI bernama Ruyati binti Salubi harus menjalani eksekusi mati dengan cara dipancung terkait kasusu pembunuhan majikan.
  3. Kemudian pada 14 April 2015 seorang TKI bernama Siti Zaenab binti Duhri Rupa, harus menjalani hukuman pancung terkait kasus pembunuhan majikan.
  4. Selisih dua hari kemudian tepatnya, 16 April 2015 Karni binti Medi Tasrim juga harus menjalani hukuman pancung dalam kasus yang sama.
  5. 18 Maret 2018 kembali seorang TKI bernama Muhammad Zaini Misrin Arsad harus menghadapi algojo pancung dalam kasus pembunuhan majikan
  6. Terbaru 29 Oktober 2018 kemarin Tuti Tursilawati harus berhadapan dengan regu tembak pemerintah Arab Saudi pada kasus pembunuhan majikan.

Dari rangkaian data masalah hukum dan peristiwa eksekusi mati selama 10 tahun belakangan, yang menjadi pertanyaan berapa banyak lagi TKI yang akan dikirim untuk bekerja di Arab Saudi? Sedangkan terlihat jelas selama dekade tersebut pemerintah terlihat lemah terhadap pemerintah Arab Saudi.

Peristiwa ini pun menjadi desakan kepada pemerintah untuk tetap melaksanakan moratorium TKI ke negara-negara Timur Tengah. Jika sebelumnya pemerintah hendak mengirim 30 ribu TKI ke Timur Tengah sebaiknya menjadi momentum mengirim TKI ke Zona Merah seperti, Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, dan Pakistan.

Jaminan perlindungan TKI terhadap 21 negara Zona Merah ini memang sebaiknya ditangguhkan, karena banyaknya ribuan kasus yang menimpa TKI setiap tahunnya, hanya karena pemerintah belum maksimal menjalin kesepakatan dalam melindungi tenaga kerjanya.

Jababeka industrial Estate

Bahkan pemerintah seharusnya lebih dahulu menjamin terpenuhinya parameter pengiriman TKI seperti diatur dalam pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2017  tentang Perlindungan Tenaga Migran. Dimana salah satu isinya, negara tujuan pengiriman TKI harus memenuhi beberapa syarat diantaranya memiliki hukum yang melindungi tenaga kerja asing.

tenaga kerja indonesia

Selain itu pemerintah negara tujuan TKI juga harus memiliki perjanjian bilateral secara tertulis terkait dengan perlindungan dan masalah hukum yang terjadi pada TKI. Ditambah adanya sistem jaminan sosial terhadap TKI yang bekerja di negara tersebut.

Bahkan persyaratan pengiriman TKI ke zona merah harus diperketat pemerintah dengan menerapkan negara-negara Timur Tengah mendekati konvensi ILO sepertinya adanya pembatasan jam kerja dan adanya waktu libur selama satu minggu.

Tak hanya itu, pemerintah juga meminta negara tujuan wajib memberikan informasi secara detail calon penerima kerja yang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara tujuan. Bahkan Indonesia juga harus menuntut pendapatan minimal TKI tidak kurang dari US$ 400 per bulan, atau setidaknya sama dengan tenaga kerja dari Filipina, yang harus dibayarkan melalui bank.

Namun yang paling penting bagi seorang TKI di zona merah adanya jaminan kepada TKI untuk mendapatkan akses konsultasi kepada atase tenaga kerja yang berada di Kedutaan Besar. Hal ini penting karena 90% negara Timur Tengah tidak tergabung dalam ILO, dan mereka masih menggunakan sistem kafalah atau perbudakan yang telah berjalan selama berabad-abad.

Komentar

mood_bad
  • Belum ada komentar.
  • Tambahkan komentar

    BACAAN TERKAIT