Senin, 27 September 2021

Setelah TMII, Ini Dia Aset Negara Disita dari Anak Soeharto


Pemerintah rupanya tak mau tanggung-tanggung menyita aset negara yang selama ini dikuasai oleh Keluarga Soeharto, yang merupakan penguasa orde baru selama 32 tahun.

Setelah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pemerintah juga mengambil alih aset Gedung Granadi dan vila Megamendung.

TMII sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Yayasan yang didirikan Soeharto ini ditugaskan hanya sebagai pengelola, dengan catatan aset tersebut tetap milik negara.

Sedangkan aset Gedung Granadi dan vila Megamendung milik Yayasan Supersemar juga didirikan oleh Soeharto. Namun harus disita negara pada 2018 karena terkait kasus hukum penyelewengan duit negara.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan selama TMII dikelola Yayasan Harapan Kita tidak pernah setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selama ini yang dibayarkan hanya berupa pajak.

“Penerimaan negara kan ada dua, pajak dan non pajak. Kalau pajak mereka bayar pajak, tapi kalau PNBP memang selama ini belum ada,” kata Encep dalam bincang bareng DJKN bertema ‘Pengambilalihan TMII’, Jumat (16/4/2021).

Alasan TMII tak pernah bayar PNBP dikarenakan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang pengelolaan TMII yang dilakukan Yayasan Harapan Kita belum diatur bagaimana PNBP tersebut. Dengan beralihnya kelola, diharapkan aset milik negara itu ke depannya dapat berkontribusi menghasilkan PNBP.

“Karena di Keppres 77 tadi memang tidak (ada), maklum mungkin saat itu yang Keppres 51 Tahun 77 itu di sana belum mengatur mengenai bagaimana PNBP-nya. Jadi sekarang kita harus jelas kalau BMN digunakan, dimanfaatkan oleh pihak lain apalagi pengusaha itu harus ada kontribusi tetapnya, profit sharing-nya,” tuturnya.

Encep juga mengatakan barang yang sudah disita oleh negara itu otomatis memang menjadi BMN dan dikelola oleh pemerintah.

“Gedung Granadi dan aset di Megamendung, sepanjang itu BMN dikelola DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),” tuturnya.

Jababeka industrial Estate

Sejauh ini PN Jaksel telah menyita aset senilai sekitar Rp 242 miliar dari total 113 rekening milik Yayasan Supersemar. Sementara Yayasan Supersemar diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 4,4 triliun.

Encep mengatakan setelah bangunan resmi jadi BMN maka akan diasuransikan. Seperti TMII, saat ini sedang diaudit bagian mana saja yang dirasa perlu duluan untuk diasuransikan.

“BMN kan rencananya memang diasuransikan termasuk TMII. Nanti kalau sudah ketahuan semua mana yang perlu diasuransikan, prinsipnya semua BMN harus diasuransikan, namun bertahap ada gedung, kantor dulu,” kata Encep.

Encep menambahkan, pemerintah memberikan waktu tiga bulan kepada Yayasan Harapan Kita untuk menyerahkan penguasaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke negara. Dalam masa transisi ini, Yayasan Harapan Kita harus memberikan laporan pengelolaannya selama ini.

“Yayasan Harapan kita diberi waktu tiga bulan untuk menyerahkan (TMII) melalui serah terima,” ujar Encep Sudarwan, Jumat (16/4/2021).

Menurutnya, saat ini Kementerian Keuangan tengah melakukan valuasi untuk menghitung nilai aset yang ada di TMII. Sebab, aset di TMII ada banyak mulai dari tanah dan bangunan.

Untuk tanah sudah diketahui nilainya yakni Rp 20,5 triliun. Sedangkan bangunan yang ada disana masih dalam proses penghitungan.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melihat kerjasama pengelolaan TMII selama ini dilakukan dengan siapa saja dan sudah berapa lama. Pemerintah akan melihat berapa jumlah pegawainya saat ini.

“Nanti akan diaudit semua. Setelah itu jelas baru kita lakukan serah terima,” jelasnya.

Lanjutnya, setelah serah terima secara resmi dilakukan maka Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) bisa kembali melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam mengelola salah satu aset negara tersebut.

Sebagai informasi, selama ini TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama hampir 44 tahun. Untuk diketahui Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden RI ke-2 Soeharto, Tien Soeharto.

Di tahun ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021 tentang TMII
yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah akan mengambil alih pengelolaan TMII.

Komentar

mood_bad
  • Belum ada komentar.
  • Tambahkan komentar

    BACAAN TERKAIT