Senin, 28 Juni 2021

Akademisi: Penanganan kejahatan narkoba harus melibatkan semua pihak


Pintu masuk peredaran narkoba ini dimulai dari gampong-gampong sehingga perlu upaya preventif dari masyarakat gampong secara berkesinambungan

Banda Aceh (ANTARA) – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Dr M Adli Abdullah menyatakan kejahatan penyalahgunaan narkoba terus merajalela di wilayah Provinsi Aceh sehingga perlu penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

“Penanganan kejahatan narkoba harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berkesinambungan dan masif,” kata Adli Abdullah di Banda Aceh, Minggu.

Adli menjelaskan kejahatan narkotika telah dijadikan ladang bisnis yang menjanjikan sehingga berkembang pesat di tengah masyarakat daerah berjulukan Serambi Mekkah itu. Apalagi didukung dengan letak geografis Aceh sebagai pintu gerbang dari ujung barat.

Baca juga: DKI Jakarta optimalkan pencegahan narkotika
Baca juga: Selamatkan generasi dari narkoba dan COVID-19

Sangat disayangkan, kata Adli, penyalahgunaan narkotika tersebut menyasar generasi muda sehingga berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis.

Penegakan hukum, kata Adli, seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap peningkatan perdagangan gelap serta peredaran narkotika di tengah-tengah masyarakat.

“Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut belum dapat diredakan,” katanya.

Adli menilai hukuman yang didapatkan bandar dan pengedar narkoba selama ini belum memberikan efek jera bagi setiap orang, sehingga dengan demikian banyak lahir pelaku-pelaku atau bandar lainnya.

“Bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan, bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya,” katanya.

CIMB NIAGA

Karena itu keseriusan aparat penegak hukum sangat penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba ini baik di Aceh maupun di Indonesia secara umum, katanya lagi.

Selain itu, Adli juga meminta pemerintah provinsi lebih aktif menjalankan program-program yang mengedukasi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya preventif harus dimulai dari dari gampong-gampong atau desa.

“Pintu masuk peredaran narkoba ini dimulai dari gampong-gampong sehingga perlu upaya preventif dari masyarakat gampong secara berkesinambungan dan masif,” katanya.

Baca juga: Satgas TNI sosialisasi pencegahan narkoba di perbatasan RI-PNG
Baca juga: Kemenkumham Aceh bentuk tim khusus pencegahan narkoba di lapas

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Mulyo Sunyoto
Sumber : ANTARA

Komentar

mood_bad
  • Belum ada komentar.
  • Tambahkan komentar

    BACAAN TERKAIT