Senin, 3 Desember 2018

Cuci Tangan Parpol Terhadap Korupsi Politikus


Pemberantasan korupsi di Indonesia sepertinya mengalami jalan panjang yang tak berkesudahan. Berita yang membosankan dengan konten yang menjenuhkan. Selalu berulang, Operasi Tangkap Tangan (OTT) selalu menimpak kepala pemerintah atau politikus yang seharusnya mengawasi.

Lobi-lobi dan kong kalikong sepertinya kegiatan lumrah yang banyak dilakukan kepala pemerintah daerah, DPRD, maupun pengusaha untuk menguras uang negara. Bahkan angkanya sudah mencapai taraf yang memprihatinkan.

Coba tengok fenomena korupsi yang terjadi di Kota Malang. Gemas bukan, Bupatinya ternyata tikus negara. Di perparah dengan lembaga yang seharusnya mengawasi kinerja pemerintah daerah, malah berkolaborasi untuk mendapatkan cipratan proyek. Hasilnya sungguh wow, dari seluruh anggota DPRD Malang, hanya tiga orang yang lolos dari gratifikasi, itu pun dikarena ada anggota yang mengisi paruh waktu.
politikus
Cape deh kalo kita membahas korupsi politikus di Indonesia, lantas bagaimana caranya agar korupsi para politikus ini dapat dicegah atau diberantas? Jika kita beranggapan KPK memiliki kewenangan yang super power untuk mengatasi korupsi sepertinya laksana menguras air laut.

Yup, kegiatan yang dilakukan KPK dalam menangani pemberantasan korupsi sepertinya tidak memiliki tepian. Bayangkan saja sejak tahun 2004, hingga Bupati Cirebon telah menjadi politikus ke-100 yang ditangkap lembaga anti rasuah tersebut.

Mirisnya lagi tiap tahun bukannya berkurang malah terus bertambah. Bahkan KPK telah menorehkan OTT terbanyak sepanjang tahun 2018. Dari 2016 hingga 2018 saja KPK berhasil melakukan OTT 43 orang. 9 Orang ditahun 2016, 8 orang tahun 2017, dn 26 orang pada tahun 2018.

Membaca indikasi peningkatan kasus korupsi setiap tahunnya, maka tidak salah kalau kita mengambil kesimpulan, KPK tidak mampu memberantas korupsi. Bukan Karena kinerja lembaga tersebut yang bernilai merah, tapi para pelakunya yang memang tidak memiliki rasa takut dan budaya malu.

So, solusinya apa dong?

Menganalisis para pelaku korupsi adalah para politikus tentunya yang bisa mengatasi gurita korupsi ini para politikus yang memiliki kenegarawanan. Dimanakah orang-orang tersebut? Mereka yang memiliki integritas dan idealisme terhadap bangsa ini juga berkumpul di satu wadah kok, iya namanya partai politik.

Membasmi tikus-tikus negera ini memang harus dimulai sejak dalam kandungan. Partai politik merupakan ibu dari para politikus yang lahir pada saat ini. Sudah saatnya kita mengarahkan telunjuk kita kepada partai politik yang melahirkan dan membesarkan tikus-tikus.

Jika mengamati apa yang terjadi dengan politikus yang tersangkut korupsi, Parpol sebagai induk semang kelahiran para kepala daerah sudah waktunya mengambil tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar memecat dan tidak memberikan bantuan hukum belaka.
politikus
Sudah waktunya bumi pertiwi ini melahirkan manusia-manusia paripurna, manusia yang telah selesai dengan kehidupannya, dan membaktikan kehidupannya untuk bangsa Indonesia, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Jababeka industrial Estate

Dimana Chandra Dimuka manusia-manusia paripurna berada di partai politik. Negarawan yang kini menjabat sebagai ketua partai sudah seharusnya memikul tanggung jawab jikalau ada kadernya yang terjerat korupsi.

Para pendiri dan ketua partai politik sudah saatnya berkumpul menjalin sumpah bersama untuk mencegah korupsi. Bukan cuci tangan seperti sekarang ini, parpol sudah harus melakukan seleksi yang ketat, menelurkan bibit-bibit yang tangguh terhadap rayuan memperkaya diri sendiri, doktrinasi kader-kadernya terkait budaya malu.

Bukan hanya sebuah slogan-slogan anti korupsi yang disebarkan di televisi, parpol sudah dituntut untuk menelurkan langkah nyata berupa kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada diri sendiri – parpol terhadap sanksi yang dapat diperoleh jika kadernya tersangkut masalah korupsi.

Selama ini tidak ada aturan-aturan yang dibuat parlemen untuk mengawasi partai politik. Beranikah para politikus membuat UU yang mampu menghukum partai politik. Sanksi apa yang dapat diterima partai politik yang kadernya tersangkut korupsi, sehingga parpol lebih bertanggung jawab terhadap kader-kader yang dicalonkan, bukan karena kegiatan transaksional seperti yang selama ini menjadi rahasia umum.

Hukuman tidak mendapatkan slot untuk berlaga dalam suatu pemilu merupakan hukuman yang sangat berat bagi partai politik. Sanksi eleminasi pada pemilihan kedepannya tentu memaksa partai politik untuk mengajukan putra putri terbaiknya.

Bagaimana jika hal tersebut tidak dilakukan? Meski berjalan lambat namun seleksi alam akan terjadi, melalui penghukuman rakyat. Meskipun saat ini ada secercah cahaya dengan munculnya parlemen threshold atau ambang batas parlemen. Bahkan prediksi tahun 2019 hanya terdapat 5 partai politik yang mampu menduduki kursi DPR RI.

Walau tak langsung memberantas korupsi, namun rakyat mampu menumpahkan kegeramannya terhadap parpol yang tidak konsisten memberantas korupsi, sehingga akhirnya menjadi partai politik yang punah melawan kehendak rakyat.

BACAAN TERKAIT