Rabu, 6 Februari 2019

Perlukah Menghilangkan Pasal Pidana Dalam UU ITE?


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sudah banyak memakan korban. Berdasarkan data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), hingga 31 Oktober 2018 setidaknya ada 381 korban yang dijerat dengan UU ITE.

Terbaru UU ITE menjerat musisi yang juga Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR dari Partai Gerindra, Ahmad Dhani karena ujaran kebencian melalui media sosial twitter. Kasus ini bermula dari laporan Jack B. Lapian yang mengaku pendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Ia melaporkan twit Dhani pada 7 Februari, 6 Maret, dan 7 Maret 2017.

Pada 7 Februari, misalnya, Dhani menulis: “Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma’ruf Amin…”

Pada 6 Maret, Dhani kembali menulis: “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya.”

Terakhir, pada 7 Maret, Ahmad Dhani ini menulis: “Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi gubernur… Kalian waras???”.

Atas twit tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 28 Januari 2019 memvonis pentolan band Dewa 19 ini satu tahun enam bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Pasal 45A Ayat 2 UU ITE berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 28 Ayat 2 UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 55 Ayat 1 UU KUHP berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Atas kasus yang menjerat suami dari Mulan Jameela ini, berbagai kalangan mengusulkan dilakukannya revisi UU ITE. Dalam acara “Indonesia Lawyers Club” pada Selasa kemarin membahas masalah ini. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dalam acara tersebut menceritakan pembahasan lahirnya UU ITE ini.

CIMB NIAGA

Awalnya UU ITE ini membahas digitalisasi, terutama terkait maraknya penipuan melalui transaksi eletronik. Misalnya melalui mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Ketika itu juga tidak terpikirkan akan terjadi banyak kasus pelaporan pencemaran nama baik ke aparat kepolisian.

Sebab itu, Fahri Hamzah mengusulkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU ITE yang mengatur kasus pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lainnya dihilangkan dan diganti dengan sanksi perdata. Sebab hal itu sudah diatur dalam Pasal 154-158 UU KUHP.

Aktivis Haris Azhar menimpali usulan Fahri Hamzah tersebut bahwa kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik, lebih kepada hubungan personal yang tidak perlu masuk ranah pidana. Cukup dibawa ke ranah perdata yang sudah diatur dalam UU KUHP.

Laporan-laporan kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik hanya menghabiskan anggaran negara. Yang sebenarnya lagi-lagi cukup ditangani secara perdata. Misalnya bisa dikenakan sanksi denda, pengambilan aset-aset atau kerja-kerja sosial.

Haris Azhar yang juga pendiri kantor hukum dan HAM Lokataru Foundation ini juga mengkaitkan kasus ini dengan sudah over capacity penjara di Indonesia. Seharusnya dengan kondisi penjara seperti hukuman pidana diganti dengan hukuman perdata.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Andi Hamzah menambahkan bahwa ketentuan dalam Pasal 154-158 UU KUHP sudah tidak perlu dipergunakan. Pasalnya hal itu merupakan pasal kolonial peninggalan Belanda. Di Belanda sendiri pasal tersebut tidak dipergunakan. Prof Andi Hamzah juga sudah mengecek bahwa 20 KUHP di dunia tidak mengatur masalah ujaran kebencian. Yang ada hanya mengatur penghinaan dan fitnah.

UU ITE disebut Prof Andi Hamzah adalah UU administrasi yang tidak boleh mengancam pidana berat. Paling tinggi diancam pidana satu tahun. Sanksi pidana itu pun dimaksudkan agar aturan itu ditaati. Prof Andi mencontohkan sanksi denda dalam perpanjangan STNK. Apabila terlambat maka dikenai sanksi denda.

Menurut Prof Andi, DPR dan pemerintah sebagai pembuat UU sudah menyeleweng jauh dalam pemberian sanksi pidana terkait masalah adminitrasi. Misalnya UU Narkotika yang bersifat administrasi, justru memberikan sanksi pidana berat. Bahkan sanksinya dalam UU Narkotika sampai pada hukuman mati.

Seharusnya dibuatkan UU khusus yang mengatur pidana narkotika. Begitu juga untuk sanksi pidana dalam UU ITE harus dibuatkan UU baru atau dimasukan ke dalam KUHP yang kini juga sedang di revisi oleh DPR dan pemerintah.

BACAAN TERKAIT