Sabtu, 5 Januari 2019

Janji-Janji Para Politisi: Ngeri-Ngeri (Tidak) Sedap


Kalau tidak salah istilah ngeri-ngeri sedap pertama kali dipopulerkan oleh seorang mantan ketua umum sebuah partai politik dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV. “Pertanyaannya ngeri-ngeri sedap”, begitu ujarnya.

Ngeri-ngeri (tidak) sedap mendengar janji-janji para politisi yang mereka tau tidak akan bisa mereka tepati, tetapi bukan politisi namannya kalau tidak ‘jago’ berjanji.

Berikut adalah janji-janji para politisi yang penulis sempat ingat:

  • Sang mantan ketua umum yang ‘mempopulerkan’ ungkapan ‘ngeri-ngeri sedap’ pernah berjanji, “Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas”.
  • Pernah jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta? Seorang mantan ketua umum sebuah partai poltik dan mantan penggerak reformasi juga pernah berjanji akan jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta apabila Jokowi-Jk menjadi Presiden dan wakil Presiden.
  • Seorang musisi hebat (hebat dalam hal musik) yang kini terjun ke dunia politik akan memotong ‘anunya’ jika Jokowi-Jk menang dalam pemilihan presiden waktu itu.
  • Politisi dari partai yang ketua umumnya maju sebagai calon presiden tahun ini akan terjun dari puncak Monas bila TemanAhok dapat mengumpulkan 1 juta KTP buat Ahok.
  • Ada juga yang berjanji memotong telinganya jika mantan Gubernur DKI berani menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan terkait hasil audit pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.
  • Juga tentang memotong telinga. Seorang politisi ‘kutu loncat’ juga berjanji hal yang sama apabila pasangan calon Gubernur yang dia jagokan kalah.

Kita sudah dan akan mendengar banyak janji-janji dalam waktu dekat ini. Janji-janji yang akan disampaikan oleh mereka yang memperebutkan sebuah kursi. Janji- janji yang tidak perlu kita ‘amini’ akan terpenuhi.

Menarik membaca tulisan Jamaludin Ghafur, dosen Hukum Tata Negara dan peneliti pada Pusat studi Hukum dan konsultasi FH UII, yang berjudul Kampanye Pemilu dan Janji Politik.

 ‘Sebenarnya, ingkar janji dalam dunia politik bukan hanya fenomena khas Indonesia. Di beberapa negara lainpun hal ini juga terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Susan C. Stokes (2001), seorang guru besar ilmu politik Universitas Chicago terhadap 44 kasus pemilihan presiden di 15 negara Amerika Latin selama kurun waktu 1982-1995 menunjukkan adanya kecenderungan pengingkaran yang cukup tinggi atas janji-janji kampanye. Ada gejala bahwa para politisi memang berusaha mengambil hati para pemilih ketika berkampanye, tetapi segera setelah mereka terpilih, mereka menentukan kebijakan semau mereka tanpa mempedulikan preferensi para pemilihnya’.

‘Namun demikian, banyaknya jani-janji palsu dalam kampanye tidak berarti janji politik menjadi tidak penting. Dalam sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang niscaya. Politik tanpa janji adalah politik yang buruk (Paul B. Kleden: 2013). Setidaknya ada dua arti penting janji politik Pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik. Kedua, janji politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calaon pemimpin akan sulit dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya kelak. Karena itu dalam sistem politik otoriter seorang diktator tidak boleh berjanji kepada siapapun, sebab memang dia tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada siapa juga’.

Janji politisi bagi sebagian orang mungkin hanya menjadi pemanis bibir. Mungkin juga bagi sebagian yang lain janji politik sama dengan kebohongan.

Mario Cuomo, mantan Gubernur New York pernah mengatakan “You campaign in poetry, but you govern in prose”.

BACAAN TERKAIT