Jumat, 8 Februari 2019

Prabowo Klaim Anggaran Negara Bocor Sekitar 25%!, Jokowi Tantang Prabowo Buktikan!


Calon Presiden Prabowo Subianto menghitung sekitar 25% dari anggaran belanja negara bocor. Bahkan kalau dihitung lebih teliti lagi bisa lebih.

Finroll.com – Prabowo mengatakan bahwa anggaran negara bocor ini bermacam-macam jenisnya. Contohnya apabila proyek jembatan yang harganya Rp100 miliar, akan ditulis jadi Rp150 miliar.

“Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif. Masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi,” katanya saat menghadiri hari ulang tahun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Prabowo menjelaskan bahwa apabila anggaran Indonesia pada 2018 hampir mencapai Rp2.000 triliun, maka uang yang terbuang percuma sebanyak Rp500 triliun. Uang sebanyak itu baginya bisa untuk menyejahterakan dan memperbaiki ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

“Saya bicara dengan pakar industri. Dengan uang tadi $50 miliar [Rp500 triliun] kurang lebih kita bisa bangun 200 pabrik sehingga kita bisa ciptakan produk terbaik di Indonesia,” jelasnya.

Capres nomor urut 02 ini yakin bisa menambal dan memanfaatkan kebocoran ini dengan pengawasan pemerintah yang sangat ketat. “Kita mampu. Karena saya yakin kita mampu, maka saya bersedia maju menjadi capres,” ucapnya.

Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i menjelaskan ucapan calon presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang mengatakan ada kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen. Menurut Syafi’i, apa yang dikatakan Prabowo itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Baca Juga: Prabowo Subianto Berikan Semangat Dan Dukungan Kepada Sahabat Dan Keluarga Ahmad Dhani

“Sebenarnya kalau data-data dari BPN sendiri tentang pertumbuhan ekonomi, tentang rasio pajak. Sebenarnya kita harusnya mendapatkan anggaran pendapatan yang lebih dari apa yang termuat di APBN, karena kita bisa menghitung dari potensi yang sebenarnya harus masuk dengan apa yang tersaji di dalam APBN,” kata Syafi’i di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.

Dia menghitung berdasarkan jumlah yang seharusnya diperoleh dari pemasukan pajak yang dibayar oleh para wajib pajak yang taat, seperti pajak rumah makan dan pajak belanja. Jika itu semua masuk ke dalam APBN, dia menduga pendapatan negara dalam APBN akan lebih banyak dari yang dianggarkan saat ini. Jika tidak sesuai atau lebih sedikit dia menilai ada kebocoran.

“Paling tidak, paling rendah itu kebocorannya adalah sekitar 25 persen dari APBN kita sekarang, sekarang Rp2.020 triliun, jadi kalau 25 persen berarti seperempatnya, kurang lebih Rp505 triliun,” ujarnya.

Jokowi Menjawab!

Calon presiden petahana Joko Widodo menantang rivalnya Prabowo Subianto untuk melaporkan kebocoran anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

CIMB NIAGA

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut terjadi kebocoran anggaran sebesar 25 persen di Indonesia.

“Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu,” kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca Juga: 2018 Ekonomi RI Tumbuh 5,17%, Jokowi: Alhamdulillah, Jangan Kufur Nikmat

“Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. duitnya gede banget Rp 500 triliun,” tambah calon presiden nomor urut 01 ini.

Angka yang sangat besar ini, menurut Jokowi, kalau memang benar-benar terjadi maka seharusnya dibawa ke ranah hukum, bukan malah diumbar ke publik dan sekadar dibicarakan.

Laporin ke KPK dengan bawa bukti bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal (bicara),” kata mantan Gubernur DKI itu.

BPN Kritik Cara Jokowi Sikapi Isu Kebocoran Anggaran

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad mengkritik cara Presiden Joko Widodo dalam menyikapi klaim Prabowo terkait kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun.

Menurut dia, pernyataan Prabowo terkait kebocoran anggaran hingga Rp500 triliun ini seharusnya disikapi dengan memberikan solusi pencegahan bukan malah mempersilakan Prabowo untuk membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau saya justru bukan soal lapor melapor. Tapi bagaimana kita ini menghentikan atau mencegah kebocoran,” ucap Daso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Baca Juga: Tidak Terima Klaim PDIP, BPN: Jawa Barat Masih Kandang Prabowo

Menurutnya, bukti kebocoran anggaran itu dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi yang menyeret sejumlah tokoh baik di tingkat eksekutif dan legislatif dalam beberapa waktu terakhir.

Jokowi cukup melihat bukti-bukti dari kasus korupsi yang telah diungkap oleh KPK tersebut dan menyusun langkah-langkah pencegahan kebocoran anggaran.

“Tinggal bagaimana sekarang kita mencegah itu. Misalnya, Jokowi ya jangan sampai terjadi di eksekutif pemerintahan. Bukan soal lapor melapor bos,” katanya. (Berbagai Sumber)

BACAAN TERKAIT