Connect with us

Business

Fix! Aturan Baru Tax Holiday Sudah Terbit, Pemerintah Perluas Sektor

Published

on


Fix! Aturan Baru Tax Holiday Sudah Terbit, Pemerintah Perluas Sektor

Finroll.com  – Pemerintah memastikan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru mengenai fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (PPh) atau “tax holiday” yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid XVI.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pajak yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan peraturan “tax holiday” ini tercantum dalam PMK 150/PMK.010/2018 yang terbit pada 26 November 2018 dan merupakan revisi dari PMK 35/PMK.010/2018.

Melalui ketentuan baru ini, pemerintah memperluas sektor yang berhak mendapatkan fasilitas “tax holiday”, menyederhanakan proses pengajuan fasilitas insentif perpajakan ini, dan memperkenalkan skema pengaturan mini “tax holiday”.

Perluasan sektor penerima “tax holiday” dilakukan dengan menambah dua sektor usaha dalam daftar industri pionir, yaitu industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan dan industri ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan.

Selain memperluas cakupan sektor usaha, pemerintah juga mempermudah prosedur penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria untuk mendapatkan fasilitas “tax holiday” melalui sistem layanan terintegrasi secara elektronik (OSS).

baca juga: Kemendag Bidik Pasar Alternatif Buat CPO RI, Kemana Saja?

Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu lagi mengajukan permohonan permintaan fasilitas insentif perpajakan ini secara terpisah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Melalui sistem OSS tersebut, maka Wajib Pajak yang memenuhi kriteria akan mendapat notifikasi pemenuhan kriteria serta jangka waktu fasilitas yang dapat diperoleh. Selanjutnya, apabila Wajib Pajak telah menyampaikan seluruh persyaratan kelengkapan melalui sistem OSS maka dalam waktu paling lama lima hari kerja sejak diterimanya usulan, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat keputusan penetapan pemberian fasilitas “tax holiday”.

Beleid ini juga memperkenalkan skema baru yaitu mini “tax holiday” bagi penanaman modal baru dengan nilai Rp100 miliar hingga kurang dari Rp500 miliar. Penanaman modal dalam kategori ini dapat memperoleh pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen selama lima tahun, dan 25 persen untuk dua tahun berikutnya.

Pemerintah mengimbau para pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan melalui skema “tax holiday” maupun mini “tax holiday”. Pemerintah juga mengharapkan penanaman modal di industri pionir tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga dapat meningkatkan daya saing ekonomi serta menghasilkan efek ganda bagi perekonomian nasional.

(source wartaekonomi)

Advertisement Valbury

Business

30 Cukong Siap Danai Ibu Kota Baru, Begitu Kata Luhut

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada sekitar 30 investor atau cukong yang tertarik ikut membangun ibu kota baru. Investor tersebut tak hanya berasal dari dalam tapi juga luar negeri.

Investor tersebut rata-rata perusahaan besar. Mereka memiliki bisnis beragam, mulai dari listrik hingga kendaraan.

“Saya baru dikirim list-nya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi. Mereka dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi (UEA) masuk, Singapura, banyak sekali,” katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (26/2).

Namun, Luhut belum membuka siapa investor tersebut. Ia hanya mengatakan investor itu harus memberikan kontribusi terhadap konsep “green city” yang diusung pemerintah di ibu kota baru.

“Semua kami lanjutkan dengan ‘high quality’,” katanya.

Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Presiden Jokowi menyebut total kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun.

Dari total kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai 19 persen saja. Jokowi berharap kekurangan pembiayaan ibu kota baru nantinya bisa ditutup oleh investasi swasta dan BUMN.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Sri Mulyani Pastikan Tahun Ini Jiwasraya Tak Di Suntik Dana

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak menyediakan dana untuk menyelesaikan masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Ia mengungkapkan intervensi dari pemerintah akan dimasukkan secara rinci dalam Undang-Undang (UU) APBN. Artinya, apabila ada suntikan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), pos bantuan itu paling cepat masuk APBN 2021.

“Kalau sampai akan ada intervensi dari ultimate shareholder yakni Kementerian Keuangan dalam bentuk apapun, maka itu masuk ke UU APBN. Jadi, lihat di UU APBN 2020 kan tidak ada pos nya. Kalau masuk ke 2021 pasti disampaikan dan dibahas oleh Komisi XI dan Komisi VI,” papar Sri Mulyani di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020, Rabu (26/2).

Sementara, untuk masalah hukum akan dibahas oleh pemerintah dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu, penyelesaian masalah Jiwasraya akan tergambar jelas dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan UU APBN.

“Sehingga nanti ada gambaran jelas mengenai tahap perbaikan oleh pemerintah, mulai dari corporate governance, law enforcement dan ultimate shareholder,” ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, beredar kabar pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar polis nasabah dan menyelamatkan keuangan Jiwasraya.

Menteri BUMN Erick Thohir tak menampik bahwa PMN dibutuhkan untuk menyelesaikan keuangan Jiwasraya. Namun, ia belum bisa memastikan apakah ada opsi PMN untuk Jiwasraya tahun ini.

“Enggak dong. Itu opsinya kami melakukan business to business tetapi tentu ada juga kebutuhan PMN,” ucap Erick.

Senada, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirdjoatmodjo menegaskan pihaknya belum memutuskan apakah ada suntikan dana dari pemerintah untuk Jiwasraya. Sebab, kementerian masih membahas sejumlah opsi menyelesaikan permasalahan Jiwasraya dengan DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemenkeu.

“Belum, belum (diputuskan suntik Rp15 triliun),” kata Kartika.

Sebagai informasi, Jiwasraya menunda pembayaran klaim nasabah jatuh tempo pada Oktober 2018 sebesar Rp802 miliar. Hal itu dilakukan karena keuangan perusahaan bermasalah.

Berdasarkan data Jiwasraya, ekuitas perusahaan negatif sebesar Rp10,24 triliun dan defisit sebesar Rp15,83 triliun pada 2018. Kemudian, ekuitas per September 2019 tercatat negatif sebesar Rp23,92 triliun.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2020 Bisa Turun ke 4,7 Persen

Published

on

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik berpotensi melambat jadi 4,7 persen pada tahun ini. Jika itu terealisasi, maka angkanya turun dibandingkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 5,3 persen dan realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perlambatan itu terjadi karena penyebaran wabah virus corona beberapa waktu terakhir. Pasalnya, virus yang mulai mewabah di China itu juga akan berdampak negatif pada Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Apabila pertumbuhan ekonomi China turun 1 persen maka dampaknya ke dalam perekonomian Indonesia sekitar 0,3 persen. Ini sedang kami kurangi dampaknya yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga ke 4,7 persen,” ungkap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2).

Untuk meminimalisir dampak virus corona terhadap ekonomi domestik, Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp10 triliun. Insentif itu diberikan untuk sektor pariwisata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah (pemda).

Lihat juga: Jokowi Mulai Bagikan Kartu Parkerja Maret 2020 di 3 Kota
“Cukup atau tidak Rp10 triliun itu kami lihatnya ini kan bukan satu-satunya instrumen fiskal. Kami juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari sisi sektor keuangannya,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan insentif yang akan diberikan pemerintah, antara lain menambah tunjangan Kartu Sembako dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan. Penambahan itu menghabiskan anggaran Rp4,56 triliun untuk 6 bulan ke depan.

Kemudian, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 30 persen ke 10 destinasi yang telah ditentukan. Dengan pemberian diskon itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp443,39 miliar.

Kemudian, pemerintah mengucurkan dana Rp72 miliar untuk influencer demi menarik wisatawan mancanegara. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan dana Rp103 miliar untuk promosi dan kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar.

Lalu, pemerintah juga mengucurkan dana untuk maskapai hingga biro perjalanan sebesar Rp98,5 miliar. Dengan demikian, pemerintah menganggarkan dana tambahan khusus untuk menarik wisatawan mancanegara sebesar Rp298 miliar.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending