Connect with us
[adrotate group="1"]

Hukum & Kriminal

Gak Cuma Jakarta, E Tilang Akan Berlaku di Solo Mulai Esok

Published

on


Gak Cuma Jakarta, E Tilang Akan Berlaku di Solo Mulai Esok

Finroll.com – Pihak kepolisian akan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik di Solo mulai besok.

Kapolresta Surakarta, Kombes Ribut Hari Wibowo mengatakan sejumlah kamera pengintai CCTV telah dipasang pada 66 titik, untuk mendukung pemberlakuan tilang kendaraan bermotor itu.

“Kamera CCTV sudah kita pasang sejak setahun lalu. Besok baru mulai kita terapkan (tilang elektronik). Kami imbau masyarakat agar lebih tertib berkendara,” ujarnya ketika meninjau TMC Polresta Surakarta, Selasa (12/2).

Ia menjelaskan nantinya petugas TMC akan memperbesar gambar CCTV ketika menemukan pelanggar. Petugas akan mencatat nomor polisi kendaraan, jenis pelanggarannya dan mengirimkan bukti beserta surat tilang ke alamat pemilik kendaraan.

“Jika kendaraan tersebut ternyata dipinjam atau sudah pindah tangan, maka diberi waktu empat hari untuk mengkonfirmasi ke Satlantas. Jika tidak, maka akan kami blokir untuk sementara,” imbuhnya.

Baca Lainnya: Kemenhub: Berkendara Pakai GPS Bisa Ditilang Oleh Polisi

“Sementara untuk pengendara luar kota juga tetap kita kenakan tilang. Nanti akan kita koordinasikan dengan kepolisian di wilayah lain,” lanjutnya.

Dari 66 titik CCTV yang dipasang, diantaranya di Jln Slamet Riyadi, Jln Adi Sucipto, dan Jln Veteran.

Di sisi lain Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta, Ari Wibowo mengatakan ke-66 CCTV milik polisi ini berbeda dengan yang dimiliki Dishub.

Meski sama, namun ia menegaskan jika keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Sebab CCTV kepolisian lebih ditujukan bagi penegakan hukum.

“Kalau di Dishub lebih ke manajemen lalu lintas. Kami bisa mengatur agar lampu itu menyala merah atau hijau. Ke depan bisa saja keduanya saling terintegrasi, tapi saat ini belum,” paparnya.

Sumber: Detik

Hukum & Kriminal

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Published

on

FINROLL.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dengan pidana penjara seumur hidup.

Benny dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” kata ketua majelis hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/10).

Tak hanya itu, Benny juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp6,07 triliun. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita.

Dalam pertimbangannya, hakim menuturkan hal-hal yang memberatkan Benny antara lain melakukan korupsi secara terorganisir sehingga sulit terungkap, terdakwa menggunakan tangan orang lain dalam jumlah banyak.

Hakim menyebut perbuatan Benny bersama dengan lima terdakwa lain telah merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun atas korupsi di tubuh PT AJS.

Angka ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Benny terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Benny juga terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Benny disebut menyembunyikan dan menyamarkan hasil kekayaan untuk membeli empat unit apartemen di Singapura. Rinciannya satu unit di St. Regis Residence dengan harga SGD5.693.300 dan tiga unit di One Shenton Way dengan cara kredit dengan jangka waktu kredit selama 30 tahun, dengan pembayaran cicilan sebagian dari hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan saham dan Reksa Dana PT AJS.

Pada tahun 2015, Benny membuat kesepakatan dengan Tan Kian selaku pemilik PT Metropolitan Kuningan Properti untuk pembangunan apartemen dengan nama South Hill.

Pada saat proses pembangunan tersebut dilakukan penjualan secara pre-sale, di mana hasil penjualan itu, Benny telah menerima pembayaran sebesar Rp400 miliar dan Tan Kian menerima Rp1 triliun.

Terdapat pembagian hasil penjualan apartemen yang belum terjual disepakati Terdakwa Benny mendapat bagian 70 persen dan Tan Kian memperoleh 30 persen.

Ia juga disebut menerima bagian berupa 95 unit Apartemen dan mengatasnamakan orang lain.

Benny, yang juga merupakan pemilik PT Blessindo Terang Jaya (perusahaan properti), pada tahun 2016 melakukan pembangunan perumahan dengan nama Forest Hill mengatasnamakan bangunan berupa rumah toko (ruko) yang sudah terbangun sebanyak 20 unit atas nama Caroline.

Sementara itu, mereka yang terlibat dalam perbuatan kejahatan bersama Benny, yakni Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Kemudian tiga orang mantan petinggi PT Asuransi Jiwasraya yakni Direktur Utama Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Hary Prasetyo, serta Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Dituntut Bui Seumur Hidup, Benny Tjokro & Heru Bacakan Pleidoi

Published

on

FINROLL.COM – Dua terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat hari ini, Kamis (22/10/2020) dijadwalkan akan membacakan pleidoi di Sidang Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya sudah dituntut penjara seumur hidup dan denda karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Keduanya akan membacakan pleidoi setelah Jaksa menuntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Hukuman untuk Benjtok, Direktur Utama PT Hanson International Tbk, tidak hanya penjara tapi diharuskan membayar denda sebesar Rp 5 miliar, subsider selama 1 tahun kurungan serta uang pengganti Rp 6,07 triliun.

Sedangkan Heru, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, selain pidana penjara juga diharuskan membayar denda Rp 5 miliar, subsider 1 tahun kurungan serta membayar uang pengganti Rp 10,728 triliun.

PN Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan pleidoi Bentjok dan Heru akan berlangsung hari ini, Kamis (22/10/2020) mulai pukul 10.00 ini di Ruang Kusuma Admaja.

Seperti diketahui, dalam persidangan pekan lalu Kamis (15/10/2020), Jaksa Penuntut Umum menyatakan Bentjok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

Ini sesuai dalam Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan hukum maka harta benda disita oleh jaksa dan rela menjadi uang pengganti tersebut,” kata JPU dalam pembacaan tuntutan, Kamis (15/10).

“Jika terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain seumur hidup atau mati, serta terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 10 tahun.”

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini sebagaimana dalam dakwaan 1 primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 UU ayat 1 huruf C UU Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU. (CNBC INDONESIA)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Jaksa Agung Tak Larang Namanya Muncul di Kasus Jaksa Pinangki

Published

on

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono membenarkan terkait kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) perkara Djoko Tjandra.

Finroll.com – Ali menyebut dalam penyusunan surat dakwaan, Burhanuddin tidak pernah menghalangi Jaksa Penuntut Umum (jpu) untuk menuliskan namanya tersebut.

“Disebutkan bahwa inisial BR adalah Pak Burhanuddin, itu adalah Jaksa Agung saya. Jaksa Agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu,” kata Ali dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung secara virtual pada Kamis (24/9).

Namun, Ali mengklaim action plan pengurusan fatwa MA yang dirancang oleh Pinangki bersama sejumlah kroninya tidak dijalankan. Menurutnya, perencanaan tersebut belum masuk pada tahap eksekusi.

“Dalam action plan ini tidak dijalankan Pinangki, oleh karenanya rencana mengajukan fatwa di bulan Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. Nanti kita tunggu perkembangannya di sidang,” ujar Ali.

Sebelumnya, Pinangki memasukkan nama atasannya Burhanuddin ke dalam paket action plan alias rencana aksi permintaan fatwa MA atas putusan PK Djoko Tjandra.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Pinangki yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam kasus ini, Pinangki dijerat dengan tiga dakwaan berbeda. Ia didakwa dengan Pasal gratifikasi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pemufakatan Jahat. (CNN/HDYT)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending