Connect with us

News

Gerak-gerik Kivlan Zen, Terduga Dalang Rencana Pembunuhan 4 Jendral

Published

on


Gerak-gerik Kivlan Zen, Terduga Dalang Rencana Pembunuhan 4 Jendral

Finroll.com – Dilansir sumber, Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jendral TNI (Purn) Kivlan Zen. Disebut-sebut sebagai salah satu dalang kerusuhan 22 Mei di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta. Kivlan juga disebut sebagai otak di balik rencana pembunuhan empat jendral serta direktur lembaga survei Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Kivlan sejak 27 Mei sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus makar dan senjata api ilegal. Serta ditahan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta. Penetapan tersangka ini dilakukan sebelum kepolisian membongkar andil Kivlan dalam rencana pembunuhan dan kerusuhan pada 21-22 Mei.

Penetapan tersangka dan dugaan menjadi dalang ini bukan satu-satunya jejak kontroversialnya. Nyatanya, tak hanya kali ini Kivlan dianggap membuat kericuhan. Beberapa kali, pria kelahiran Pangsa, Aceh, 74 tahun silam ini, dikaitkan dengan beberapa kasus.

Gus Dur dan Mayjen ‘Kunyuk’

Meski tak disebutkan secara gamblang, Kivlan pernah dikait-kaitkan dengan kerusuhan Ambon, Maluku yang terjadi pada 1999. Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah menyebut inisial ‘Mayjen K’ sebagai dalang kerusuhan Ambon.

Alih-alih mengungkap identitas secara gamblang, Gus Dur kala itu malah menjelaskan ‘Mayjen K’ sebagai ‘Mayjen Kunyuk’.

Cerita ini juga tertuang dalam buku ‘Ge-geran bersama Gus Dur’ (2010). Gus Dur yang masih menjadi Ketua PBNU. Menyebut ada anggota TNI berpangkat Mayor Jendral berinisial K yang menjadi dalang kerusuhan Ambon hingga Poso.

Kala itu, Kivlan juga tersulut emosi meski Gus Dur tak pernah gamblang menyebut namanya. Kivlan langsung mendatangi Gus Dur dan meminta penjelasan soal maksud dari penyebutan ‘Mayjen K’.

Aksi 411

Kivlan juga sempat tersangkut dengan salah satu aksi untuk melengserkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yakni Aksi 411. Saat itu Ahok disangkakan dalam kasus penodaan agama. Lantaran ucapannya terkait surat Al Maidah ayat 51.

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menyampaikan beberapa pernyataan kontroversial. Saat menjadi pembicara di beberapa daerah setelah gelaran aksi 411. Salah satunya pernyataan terkait bahaya komunis dan PKI yang berkaitan dengan kasus Ahok dan sejumlah partai di Indonesia.

Sumpah Pocong

Kivlan juga menuduh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebagai dalang di balik kerusuhan 1998. Saat menjadi pembicara dalam acara ‘Tokoh Bicara 98’ di Jakarta, Februari.

Pernyataan Kivlan pun ditanggapi Wiranto. Dia menyebut Kivlan keluar dari fakta yang terjadi sesungguhnya saat 1998. Wiranto pun menantang Kivlan untuk melakukan sumpah pocong.

Bisnis Penggalangan Demonstran

Soal bisnis penggalangan massa di medio 1998 silam ini pernah diungkapkan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief.

Kala itu Andi mengatakan bahwa Kivlan merupakan komandan dari Bisnis Pamswakarsa bentukan ABRI. Kivlan mendapat keuntungan ketika Pamswakarsa membunuh puluhan orang.

Makar dan Senpi Ilegal

Terakhir, Kivlan tersangkut kasus makar. Pada 10 Mei, polisi melakukan pencegahan perjalanan ke luar negeri terhadap Kivlan. Saat ia berada di Bandara Soekarno Hatta untuk terbang ke Brunei Darussalam.

Dia pun gagal terbang dan digelandang ke polisi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan.

source: cnn

Advertisement

Peristiwa

Layanan Data Di Papua Mulai Diblokir

Published

on

Finroll.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir layanan data telekomunikasi sementara di Papua dan Papua Barat menyusul insiden bentrok yang kembali terjadi di Fak-fak hari ini, Rabu, 21 Agustus 2019. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran bakal dilakukan pada Rabu petang ini.

“(Pemblokiran) Mulai Rabu (21 Agustus) hingga suasana Papua kembali kondusif dan normal,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu petang.

Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan situasi. Selain itu, pemblokiran oleh kementerian juga menimbang alasan keamanan dan ketertiban.

Ferdinandus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Kominfo belum dapat memastikan kapan kebijakan pemblokiran bakal dicabut.

Massa pada Rabu pagi kembali meradang setelah aksi di Manokwari dan Sorong Papua Barat kondusif. Dalam aksi protesnya hari ini, demonstran membakar kios yang berada di kawasan Pasar Fakfak dan jalan menuju pasar tersebut.

Continue Reading

Nasional

Pangkohanudnas Lakukan Kunjungan Kerja Ke Satrad 211 Tanjung Kait

Published

on

Finroll.com — Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., didampingi Pangkosekhanudnas 1 Kolonel Pnb Zulfahmi, Pejabat Kohanudnas dan Kosekhanudnas I mengadakan Kunjungan Kerja (Kuker) ke Satrad 211 Tanjung Kait Tangerang, Rabu (21/8).

Kuker ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiap-siagaan Satrad 211 Tanjung Kait dengan personel yang mengawakinya dalam pengawasan dan pengamanan Wilayah Udara Nasional di wilayahnya.

Bertempat di ruang serbaguna Satrad 211 Tanjung Kait, Pangkohanudnas didampingi Pangkosekhanudnas I serta Komandan Satrad 211 Tanjung Kait Letkol Lek Rani Partono, memberikan pengarahan kepada anggota Satrad 211.

Sebagai unsur pelaksanaan operasional Kosekhanudnas I Satrad 211 Tanjung Kait memiliki tugas menyelenggarakan fungsi pembinaan kesiapan radar dan komlek dalam rangka hanud serta tugas khusus sesuai kebijaksanaan

Pangkohanudnas. Semua tugas ini, akan dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal, apabila personel di Satrad 211 Tanjung Kait memiliki kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas diiringi Integritas, serta Profesionalisme sebagai prajurit juga kepedulian pada lingkungan.

Artinya setiap personel Satrad 211 selain harus bersemangat dalam tugas hendaknya juga memahami dan menguasai bidang pekerjaannya masing-masing secara baik dan tanggap terhadap apa yang terjadi disekitarnya.

Pangkohanudnas juga memberi penekanan untuk menghindari pemakaian narkoba, tindakan asusila serta LGBT.

Pada bagian lain Pangkohanudnas juga mengingatkan sebagai personel yang bertugas di Satuan Radar, kalian perlu menguasai tugas kerena pekerjaan kita berhubungan erat dengan perkembangan teknologi modern.

Kembangkanlah terus kemampuan yang dimiliki, asah dengan pengetahuan terkini dengan mengikuti perkembangan, sehingga kalian benar-benar menjadi personel yang Profesional, Terampil,Trengginas dan Bermoral. “ujar Pangkohanudnas

Dalam Kukernya ke Satrad 211 Tanjung Kait, Pangkohanudnas juga memberikan kenang-kenangan berupa alat pemotong rumput dan perlengkapan olahraga dilanjutkan peninjauan ke ruang operasi, radar Thomson, komplek perumahan anggota serta asset tanah.

Demikian juga Ibu Erni Imran Baidirus sebagai Ketua Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini Cabang BS V Kohanudnas beserta pengurusnya turut pula ke Satrad 211 Tanjung Kait untuk Kuker ke ranting 001 Satrad 211 Tanjung Kait antara lain ke Paud dan Posyandu.(red)

Continue Reading

Politik

Politikus PKB Rusdi Kirana Memutuskan Mundur Dari Keanggotaan Partai

Published

on

Finroll.com — Rusdi Kirana Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan mundur dari keanggotaan partai.

“Benar, saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” kata Rusdi seperti dikutip Antara, Rabu (21/8/2019).

Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir yang sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, menambahkan, bosnya sedang membuat surat pengunduran diri. “Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” ujarnya.

Surat pengunduran diri tersebut nantinya akan dialamatkan kepada Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi lainnya.

Menurut Djadjuk, Rusdi terpaksa mundur dari PKB lantaran sudah sangat sibuk menjalankan aktivitasnya saat ini sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia.

Rusdi diketahui sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019. Namun, pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963, ini memutuskan mundur dari jabatan itu.

Sebab, dia dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015.

Setelah dilantik menjadi Wantimpres, status pengusaha yang menggagas konsep penerbangan berbiaya murah (low cost carrier) itu di PKB adalah sebagai anggota biasa.

Saat yang sama, Rusdi juga mengundurkan diri sebagai CEO Lion Air Group dan saat ini hanya sebagai founder saja.

Ia meninggalkan pucuk pimpinan perusahaan yang pada 2012 yang membawanya menjadi salah satu dari 40 orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaan Rusdi tahun itu sebesar US$ 900 juta.

Pada Mei 2017, Rusdi melepaskan jabatannya sebagai anggota Wantimpres.

Presiden Jokowi menugaskannya menjadi Duta Besar RI untuk Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur.

Kepada wartawan, usai pelantikan kala itu, Rusdi terang-terangan mengungkapkan bahwa ia meminta kepada Presiden Jokowi jabatan dubes ini.

Ia memilih Malaysia karena sejak dulu ingin mengurus berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di sana.

Rusdi mengatakan, kelak Kedubes Indonesia di Malaysia akan membantu TKI untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka tidak harus selamanya bekerja di negeri orang.

“Harapannya mereka kembali ke Indonesia, tidak berpikiran untuk kembali ke Malaysia. Kami berpikir bahwa mereka akan membuka UKM,” kata Rusdi.

Kariernya sebagai pengusaha di dunia penerbangan juga sempat membuat nama Rusdi digadang-gadang menjadi menteri perhubungan.

Terlebih ketika ia sempat berseteru dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada akhir 2015 terkait penutupaan Bandara Budiarto.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending