Connect with us

Hukum & Kriminal

Gerindra Bantah Prabowo Ditetapkan Sebagai Tersangka

Published

on


Capres Prabowo: Selama Ini Kita Diframing Isu SARA, Padahal Pancasilais

Finroll.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah bahwa Ketum Partai Gerindra menjadi tersangka makar. Dia menegaskan dalam bahwa dalam Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) itu Prabowo tertulis sebagai terlapor. Sementara Eggi Sudjana adalah tersangka.

Dasco memberikan penjelasan. “Tidak benar telah terbit SPDP terhadap pak Prabowo terkait kasus makar. Yang ada adalah SPDP terhadap pak Eggy Sudjana.

Dia menjelaskan, Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor tapi status Prabowo bukan tersangka bahkan juga bukan saksi

“Tidak ada setitik faktapun yang bisa mengaitkan pak Prabowo dengan tuduhan makar. Sebagaimana kita tahu bahwa Pak Prabowo senantiasa berjuang dalam koridor hukum dan konstitusi,” lanjutnya.

Hal tersebut disampaikan Dasco merespons soal beredarnya surat polisi yang menyebutkan bahwa Prabowo menjadi tersangka. Surat terindikasi hoax tersebut beredar di grup WhatsApp tanpa konfirmasi.

Advertisement

Hukum & Kriminal

SP JICT Ajukan Penangguhan Tahanan Rio Wijaya

Published

on

Finroll.com – Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT), M Firmansyah, mengajukan surat penangguhan penahanan Rio Wijaya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok (KP3).

“Kami mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan dari puluhan serikat buruh nasional dan internasional,” kata Firman, saat aksi menolak kriminalisasi Rio Wijaya di depan pos 1 pelabuhan Tanjung Priok, Kamis, 5 Desember 2019.

Firman bersama ratusan buruh pelabuhan datang ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis, 5 Desember 2019, sekitar pukul 08.30 WIB, untuk mengajukan surat penangguhan tahanan untuk Rio Wijaya.

“Kami menghormati proses hukum namun kami meminta kebijakan dari penyidik,” kata Firman.

Menurutnya, jaminan ini dibuat agar penyidik mau memberi Rio penangguhan dan bisa kembali ke rumah.

“Keluarga dan teman-teman serikat buruh lainnya meminta agar polisi percaya bahwa mereka bisa menjamin Rio tidak akan kabur,” ucapnya.

Kasus Rio, menurut Firman, kemungkinan besar ada kaitan dengan aktifnya Rio menyuarakan penolakan perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan kontrak tersebut melanggar berbagai aturan dan terindikasi merugikan negara minimal Rp 4,08 trilyun.

DPR sudah menyerahkan hasil audit investigasi BPK atas kasus kontrak JICT kepada Menteri BUMN Erick Tohir. Sebelumnya laporan tersebut juga sudah diterima KPK dan Kepolisian.

Sebelumnya, Rio dikeroyok oleh tiga sekuriti perusahaan namun atas laporan manajemen, Rio ditahan di polres pelabuhan Tanjung Priok sejak 21 November 2019.

Rio dikenakan pelanggaran terhadap UU ITE dan penganiayaan terhadap salah seorang pelaku pengeroyokan dirinya. Saat ini, Rio dititipkan di tahanan polda dan telah menjalani masa tahanan selama 15 hari.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Ini Alasan Warga China Pilih Indonesia Jadi Lokasi Aksi Sindikat Penipuan

Published

on

By

Alasan warga negara asing (WNA) asal China memilih Indonesia jadi lokasi melancarkan aksi penipuan lewat telepon adalah agar menghindari kecurigaan masyarakat dan polisi. Pasalnya menurut mereka ada kesamaan antara warga China dengan WNI.

“Kulit (orang) Indonesia dan mereka (WNA China) sama. Banyak keturunan China di sini. Makanya mereka enggak terlalu mudah dicurigai oleh warga-warga di sini,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 26 November 2019.

Sejumlah 66 WN China yang dicokok pun merasa kalau jaringan internet di Indonesia mudah diakses. Atas hal itu juga mereka menjadikan Tanah Air sebagai tempat beraksi. Sejauh ini mereka masih diperiksa intensif di Mapolda Metro Jaya. Polisi masih melakukan pengembangan akan adanya pelaku lain.

“Indonesia ini jaringannya paling gampang, jaringan internet di sini paling mudah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus dan Narkoba tengah melakukan penggerebekan di enam lokasi di Jakarta Barat.

“Penggerebekan salah satu di kawasan Kemanggisan. Ini kasus tentang penipuan menggunakan media telepon di mana para pelakunya WNA dari China,” ujar Yusri di lokasi, Senin 25 November 2019.

Yusri menambahkan, korbannya bukan hanya WNI namun juga WNA khsususnya warga China. Sementara itu modus operandinya diketahui dengan cara mengada-ada terlibat kasus.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Fakta Terbaru Kasus Satpol PP Bobol Bank DKI Rp 32 M

Published

on

By

Bank DKI melaporkan kasus dugaan pembobolan ATM ke polisi oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Pembobolan ini merugikan Bank DKI hingga Rp 32 miliar.

Setidaknya ada 12 Satpol PP yang diduga membobol ATM. Modusnya, dengan mengambil uang di ATM jaringan bersama tanpa membuat saldo rekening mereka berkurang.

Untuk lebih jelasnya, berikut kumparan merangkum mengenai pembobolan Bank DKI:

Sudah Diketahui OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima laporan terkait kasus pembobolan rekening di Bank DKI. Otoritas pun telah meminta perbaikan untuk transaksi melalui ATM ke bank tersebut.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan, pihaknya sudah mengetahui kasus tersebut beberapa bulan lalu. Menurutnya, OJK juga telah meminta perbaikan kepada Bank DKI untuk transaksi melalui ATM bank lain.

“Kejadian tersebut sudah beberapa bulan yang lalu dan telah dilakukan langkah perbaikan untuk transaksi melalui ATM Bank lain,” ujar Sekar ketika dikonfirmasi kumparan, Kamis (21/11).

Namun demikian, Sekar enggan memberikan komentar lebih lanjut saat ditanya mengenai pengawasan OJK terhadap kasus pembobolan rekening di bank yang kerap terjadi, seperti yang dialami Bank DKI.

Pada saat bersamaan, Bank DKI hingga kini belum merespons konfirmasi kumparan terkait kasus pembobolan ATM oleh oknum Satpol PP itu.

Bukan di ATM Bersama
Corporate Secretary Artajasa, Zul Irfan menegaskan, transaksi yang dilakukan oleh oknum Satpol PP dilakukan di jaringan ATM lain, bukan ATM Bersama.

“Melalui penelusuran kami, termasuk juga setelah konfirmasi kepada Bank DKI, transaksi-transaksi tersebut bukan dilakukan di jaringan ATM Bersama,” ujar Zul saat dikonfirmasi kumparan.

Sebagai informasi, Artajasa merupakan penyedia jaringan infrastruktur bagi perbankan. Selain Artajasa, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan switching lain yang beroperasi di Indonesia, seperti PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT Daya Network Lestari ( ATM Alto), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).

“Jadi tampaknya karena brand atau merk ATM Bersama sudah demikian common di masyarakat, sehingga kalau melakukan transaksi di ATM beda bank, dikatakan bahwa itu dilakukan di ATM bersama. Padahal maksudnya di terminal ATM yang bisa digunakan bersama-sama,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI, Arifin, mengatakan 12 anggotanya tak keinginan untuk membobol ATM. Sebab, menurut Arief, mereka hanya berniat mengambil uang. Namun, karena saldo ATM tak berkurang, mereka kembali mengambil uang.

“Saya luruskan tidak ada itu pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang, tapi saldo tidak berkurang. Dan ini menurut pengakuan mereka sudah lama. Bukan dalam sekali ambil sebesar itu, tidak,” kata Arifin kepada wartawan, Senin (18/11).

“Informasi yang saya dapatkan mereka mengambil uang di ATM Bersama, bukan ATM Bank DKI. ATM Bersama yang mana dia mengambilnya pertama dia salah PIN. Yang kedua baru PIN-nya benar dan uangnya keluar namun saldonya tidak berkurang. Lalu dia ambil lagi,” tambahnya.

Pelaku Sudah Dipecat
Badan Kepegawaian Negara (BKD) DKI Jakarta sudah memecat 10 oknum Satpol PP yang sudah bobol Bank DKI. Saat ini sedang menunggu dua orang lain yang statusnya masih menunggu hasil pemeriksaan polisi.

Menurut Kabid Pengendalian BKD, Wahyono, 10 anggota yang sudah dipecat tersebut merupakan pegawai tidak tetap, sementara dua lainnya sudah berstatus PNS.

“12 orang itu kan 10 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan dua orang PNS. Yang 10 orang PTT itu dipecat karena PTT. Itu sudah clear,” ungkap Wahyono saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

“Kalau yang PNS itu masih menunggu putusan karena mereka kan diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka kita berhentikan sementara. Kalau berurusan dengan hukum nanti kita lihat, kalau sudah ada keputusan inkrah, barulah keputusan kita berhentikan atau tidak,” imbuhnya lagi.

Pelaku Sudah Dipecat
Badan Kepegawaian Negara (BKD) DKI Jakarta sudah memecat 10 oknum Satpol PP yang sudah bobol Bank DKI. Saat ini sedang menunggu dua orang lain yang statusnya masih menunggu hasil pemeriksaan polisi.

Menurut Kabid Pengendalian BKD, Wahyono, 10 anggota yang sudah dipecat tersebut merupakan pegawai tidak tetap, sementara dua lainnya sudah berstatus PNS.

“12 orang itu kan 10 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan dua orang PNS. Yang 10 orang PTT itu dipecat karena PTT. Itu sudah clear,” ungkap Wahyono saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

“Kalau yang PNS itu masih menunggu putusan karena mereka kan diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka kita berhentikan sementara. Kalau berurusan dengan hukum nanti kita lihat, kalau sudah ada keputusan inkrah, barulah keputusan kita berhentikan atau tidak,” imbuhnya lagi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending