Rabu, 19 Desember 2018

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kritiki Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Penindasan Etnis Muslim di Uighur China


Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengkritik pemerintah Indonesia yang tak cukup bersuara terkait penindasan etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China.

Finroll.com – “Jika tidak bersikap dan berdalih itu masalah internal China, maka betapa lemahnya pemerintah Indonesia,” ujar Din sebagaimana dikutip kantor berita Antara, Selasa (18/12).

Melanjutkan pernyataannya, Din berkata, “Jangan karena investasi, kita jadi bungkam. Jangan karena takut, lidah kita kelu.”

Din melontarkan pernyataan ini tak lama setelah Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan segala bentuk pelanggaran HAM.

Namun, JK menganggap Indonesia tak dapat ikut campur dalam permasalahan ini karena merupakan masalah dalam negeri China.

Senada dengan Din, pengamat politik internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga menganggap Indonesia tak dapat berbuat banyak karena masih bergantung pada China.

“Ketergantungan ekonomi yang tinggi atas China di bidang perdagangan dan investasi, dalam konteks bilateral dan CAFTA, memaksa RI berpikir amat panjang dan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang,” kata Teuku dikutip CNNIndonesia.com.

Selain ketergantungan ekonomi, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kemitraan komperhensif strategis bersama China pada 2008 lalu.

Menurut Teuku, perjanjian itu mensyaratkan hubungan bilateral di berbagai bidang harus terpelihara dan tidak boleh terganggu akibat peristiwa baru di masa depan yang mengganjal kedua negara, termasuk kasus dugaan pelanggaran HAM ini.

Etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah China dikabarkan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan indoktrinasi. Para etnis Uighur itu dilaporkan dipaksa mencintai ideologi komunis.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Jababeka industrial Estate

Pemerintah China sendiri memaksa etnis Uighur masuk ke kamp khusus dengan alasan tidak normal sehingga harus dimasukkan ke kamp untuk ‘mendidiknya’ agar kembali normal.

Mereka menyangkal tudingan pelanggaran HAM dan menyatakan kamp itu cuma bagian dari “pelatihan.”

BACAAN TERKAIT