Connect with us

Business

Gojek Dapat Lampu Hijau Beroperasi di Malaysia

Published

on


Finroll.com – Pemerintah Malaysia memberi lampu hijau kepada perusahaan aplikasi asal Indonesia, Gojek, untuk beroperasi di negara tersebut. Menteri Pengembangan Wirausaha Datuk Seri Mohd Redzuan Yusof mengatakan izin prinsip ini telah disepakati seluruh kabinet dalam rapat yang digelar Rabu, 21 Agustus 2019.

“Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Perhubungan telah diminta bekerja bersama dan membahas payung hukum yang perlu diubah atau dibuat. Regulasi itu memungkinkan layanan (Gojek) diimplementasikan di negara ini,” katanya seperti dikutip dari Malaymail.

Yusof mengatakan payung hukum bakal segera dirembuk untuk melindungi keamanan usaha Gojek bila perusahaan bervaluasi Unicorn itu sudah beroperasi di Malaysia. Adapun alasan pemerintah mengizinkan Gojek beropersi ialah untuk mengembangkan ekonomi, khususnya bagi milenial.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq Abdul Rahman telah mengumumkan kabar izin operasi Gojek di Malaysia melalui akun Instagram pribadinya.

“Kabinet sebulat suara meluluskan modal Ekonomi Gojek-DegoRide. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam merealisasikan impian ini, khususnya YAB Dr Mahathir Mohamad & Menteri Pengangkutan, Anthony Loke,” tulisnya, yang langsung disambut ribuan respons dari warganet.

Syed Saddiq berharap beroperasinya Gojek di Malaysia akan membuka peluang kerja bagi puluhan ribu warga. Selain itu, Gojek melalui sejumlah layanannya juga digadang-gadang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha masyarakat sekelas UMKM.

Vice President Gojek Indonesia Kristy Nelwan mengatakan entitasnya mengapresiasi peluang izin operasi dari Malaysia. Gojek, ujar dia, dapat menciptakan iklim usaha positif di negeri jiran tersebut.

“Gojek akan membawa pilihan bagi pelanggan, membuka kesempatan kerja baru bagi para pelaku ekonomi mandiri, dan membantu SME Malaysia untuk berkembang,” ujarnya dalam pesan pendek kepada Tempo, Kamis, 22 Agustus 2019.

Saat ditemui di kantornya pada Juli lalu, Presiden Gojek Grup Andre Soelistyo mengatakan proses menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Malaysia tak terlampau mudah. Ia mengaku perusahaannya telah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah setempat.

Di Malaysia, Gojek bersaing dengan setidaknya tiga perusahaan serupa. Pesaing beratnya ialah Grab, yakni perusahaan penyedia aplikasi lokal yang juga telah berekspansi ke sejumlah negara di ASEAN.

Business

12 Persen Ekspor RI Terancam, Disebabkan dicoret dari Negara Berkembang

Published

on

By

Kemenko Perekonomian menyebut kebijakan AS mencabut status RI sebagai negara maju ancam 12 persen ekspor nasional. (CNN Indonesia/Wella Andany)

FINROLL – Jakarta, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menyebut keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bakal berdampak pada kinerja ekspor dalam negeri. Pasalnya, pencabutan tersebut bisa berdampak pada pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau keringanan bea masuk impor dari AS.

Dikhawatirkan, pencabutan tersebut bisa menghilangkan fasilitas GSP yang telah diterima Indonesia dari AS. Dan kalau kekhawatiran tersebut benar terjadi, ekspor Indonesia ke AS berpotensi tertekan.

Apalagi, nilai ekspor Indonesia ke AS cukup besar. Data BPS pada sepanjang 2018 lalu, nilai ekspor RI ke AS mencapai US$18,439 miliar atau setara Rp253,674 triliun (kurs Rp13.757 per dolar AS). Nilai tersebut mencapai 12,9 persen dari total ekspor Indonesia.

“Keputusan US itu terkait fasilitas perdagangan. Konsekuensinya masalah GSP dan sebagainya. Indonesia keluar dari itu (negara berkembang), ada konsekuensi dari fasilitas. Pasti ada pengaruh, kan 12,9 persen ekspor RI ke AS,” kata Susiwijono, di Jakarta, Senin (24/2).

Susiwijono mengatakan dampak ekspor tersebut berpotensi memperparah defisit neraca dagang antara AS dengan Indonesia. Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah.

Sayangnya, ia tak menjelaskan detil apa saja yang bakal dilakukan pemerintah. Ia hanya mengaku, pihak Kementerian Perdagangan kini sedang mengkaji cara untuk menanggulangi defisit tersebut.

“Teman-teman (Kementerian) Perdagangan sedang menghitung semuanya, karena pasti berpengaruh ke GSP,” pungkasnya.

Sebelumnya, AS mencabut status negara berkembang Indonesia di WTO. Pencabutan status ini berpotensi membuat RI kehilangan fasilitas perdagangan ekspor dan impor yang umumnya diterima oleh negara-negara berkembang.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyebut pencabutan status negara berkembang membuat Indonesia berpotensi tidak menerima fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Padahal, melalui ODA sebuah negara berkembang tidak hanya mendapat pendanaan dari pihak eksternal melainkan juga memperoleh bunga rendah dalam berutang.

Fithra melanjutkan, dampak terburuknya akan muncul terhadap perdagangan, karena Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi akibat tidak mendapat fasilitas sebagai negara berkembang.

“Apalagi kita sekarang sudah menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status ini,” tutur dia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Rapat Negara Akan Dipindah ke Bali, Karena Darurat Corona

Published

on

By

Finroll – Bali,  Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana mengatakan beberapa acara kenegaraan akan dipindah ke Bali. Upaya tersebut dilakukan demi mengangkat Bali dari keterpurukan sektor pariwisata karena wabah virus corona di China.

Ari, panggilan akrab Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana, mengklaim rencana itu telah dibahas sebanyak dua kali dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencana ini bagian dari contingency plan atau rencana darurat yang diambil pemerintah untuk menekan kerugian Bali karena covid-19.

“Sudah dua kali ratas ada arahan Presiden terkait contingency plan untuk menangani virus corona. Bukan satu-satunya, tetapi berbagai langkah. Tentu kami harap juga promosi Bali untuk negara-negara atau pasar lain juga digencarkan,” imbuhnya, di Gedung Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Minggu (23/2).

Menurut Ari, Jokowi juga berkunjung ke Australia untuk mendorong pemerintah di sana mencabut peringatan perjalanan (travel advice) untuk ke beberapa daerah di Indonesia.

Dengan langkah diplomasi yang sudah dilakukan, Ari mendorong Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan peluang sebaik-baiknya untuk meraih pangsa wisata Australia.

“Tidak mungkin semua daerah diberikan travel advice yang sama. Nah seperti itulah langkah-langkah diplomasi yang harus dilakukan supaya lebih banyak mendorong wisatawan datang ke Bali,” terang dia.

Ari mengungkapkan bahwa pemerintah betul-betul memikirkan Bali agar aman dari ancaman virus corona. Apalagi, isu kesehatan dan keamanan adalah hal yang sensitif bagi turis.

Ia menyarankan persepsi yang dibangun sekarang harusnya positif, mengingat Indonesia sampai saat ini belum ditemukan kasus positif virus corona.

Selain Bali, sejumlah agenda kenegaraan juga akan dibawa ke Sulawesi Utara dan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau yang kini merasakan dampak dari wabah virus corona.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan fasilitas lain, seperti penurunan harga tiket pesawat kepada wisatawan domestik.

“Ini masih dibahas, masih dikaji arahan Presiden. Masih dicari strategi untuk menarik wisatawan untuk datang ke Bali dan ke tempat lain,” ujarnya.

Ari berharap wisatawan yang berencana mengunjungi negara-negara yang sudah terpapar virus corona, seperti China, Singapura, dan Thailand, akan mengalihkan liburan mereka ke destinasi lain di Indonesia.

Namun, ia meminta Pemerintah Bali juga menawarkan diversifikasi pariwisata. Misalnya, dengan memberikan tawaran menarik, sehingga wisatawan mancanegara yang sedang mencari destinasi alternatif bisa memilih Bali.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Akal Licik Mencabut Status Indonesia Dari Daftar Negara Berkembang

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adinegara menilai langkah Presiden AS Donald Trump mencabut status Indonesia dari daftar negara berkembang sebagai muslihat menekan defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia.

Dengan demikian, fasilitas yang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang, seperti pemotongan bea masuk, ikut dicoret. “Barang ekspor Indonesia ke pasar AS nanti akan dikenakan bea masuk yang lebih mahal, ini akal liciknya Trump saja,” terang Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/2).

Selama ini, sambung dia, RI menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP). GSP atau fasilitas pengurangan insentif tarif preferensial umum adalah fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.

Pelaku usaha negara-negara berkembang kerap menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. “Kalau Indonesia tidak masuk GSP lagi, kita akan kehilangan daya saing pada ribuan jenis produk,” ujarnya.

Ia khawatir, ekspor tujuan AS terancam turun, khususnya sektor tekstil dan pakaian jadi. Ujung-ujungnya, akan memperlebar defisit neraca dagang. Indonesia sendiri mencatat defisit neraca dagang pada Januari 2020 sebesar US$864 juta.

“Tercatat dari Januari-November 2019 ada US$2,5 miliar nilai ekspor Indonesia dari pos tarif GSP, dengan total 3.572 produk indonesia yang menikmati GSP,” kata Bhima.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas pengurangan bea masuk.

“Dalam konteks ini, saya rasa pertimbangannya lebih ke politis daripada teknis, yaitu ingin mengeluarkan Indonesia dari fasilitas yang biasa diterima oleh negara berkembang. Kita sekarang menerima fasilitas GSP. Pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status RI,” imbuh dia.

lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau USTR. Selain Indonesia, China dan India juga dicoret dari daftar tersebut.

Trump mengkritisi mengenai negara-negara ekonomi besar, seperti China dan India, yang dikategorikan sebagai negara berkembang, sehingga mendapat preferensi khusus.

Menurut Trump, hal itu tidak adil, mengingat negara-negara yang menyandang status negara berkembang memperoleh pemotongan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor dan impor.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending