Connect with us

News

Gubernur DKI : Biaya Perawatan Pasien DBD Ditanggung Pemerintah

Published

on


Tingkatkan Kualitas Layanan, Pemprov DKI Luncurkan 3 Aplikasi Kesehatan

Finroll.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjenguk pasien demam berdarah dengue (DBD) di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (3/2). Anies menyebut, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 1 Februari 2019 kasus DBD di DKI Jakarta berjumlah 876.

Di tahun 2019 sampai hari ini jumlahnya 876. Di RSUD Pasar Minggu ini terbanyak ada 49 pasien yang dirawat,” ujar Anies di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (3/2).

Anies datang sekitar pukul 10.00 WIB ditemani istrinya, Fery Farhati Ganis. Ia didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dan Direktur RSUD Pasar Minggu Yudi Amiarno. Anies pun mengunjungi pasien DBD anak-anak di lantai 7 dan dewasa di lantai 11 RSUD Pasar Minggu.

Anies mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera lari ke rumah sakit atau puskesmaa terdekat jika menemukan gejala penyakit DBD. Ia memastikan, perawatan yang akan diberikan kepada pasien DBD di RSUD yang ada di DKI Jakarta gratis. Kendati demikian, Anies mengatakan, RSUD sudah memiliki fasilitas yang baik.

“Seluruh pembiayaan dicover oleh pemerintah jangan khawatir untuk kasus DBD, dari dulu selalu cover, sekarang pun sama. Jadi perawatan dan lain-lain akan dapat secara gratis,” jelas Anies.

Hukum & Kriminal

MK: Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK

Published

on

Mahkamah Konstitusi (MK) menyinggung masalah alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dalam pembacaan putusan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut MK, alih status tersebut tak boleh merugikan pegawai KPK.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 di Gedung MK, Selasa (4/5).”Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan dimaksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, maka dalam peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut,” kata Enny.

Enny mengatakan hal tersebut perlu diperhatikan sebab para pegawai selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

Pertimbangan hakim MK ini merespons poin gugatan mengenai persoalan usia pegawai KPK. Dalam gugatan, pemohon menyampaikan dalil bahwa sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun.

MK menyatakan, syarat sebagai ASN yang tercantum dalam UU ASN, seperti maksimal berusia 35 tahun tak berlaku bagi pegawai KPK.

Pasalnya, proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan seperti UU 19/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Argumen MK ini muncul di saat isu puluhan pegawai KPK tak lolos tes alih status sebagai ASN. Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, ada 75 pegawai yang tak lolos ujian dan terancam diberhentikan bekerja dari lembaga antirasuah.

Mereka yang tak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai (WP) KPK, hingga pegawai berprestasi lainnya. readyviewed Novel Baswedan termasuk satu di antara 75 pegawai tersebut.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN masih tersegel.

KPK telah menerima hasil asesmen TWK pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April 2021. Penyerahan hasil tes tersebut dilakukan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebanyak 1.349 pegawai KPK mengikuti tes untuk alih status menjadi ASN sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Lembaga antirasuah akan mengumumkan informasi resmi terkait hasil ini dalam waktu dekat.

“Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK,” ujar Cahya.

sumber :cnnindonesia.com

 

Continue Reading

Nasional

Larangan Mudik, 7 Pintu Keluar Tol Surabaya-Gempol Disekat

Published

on

Sebanyak tujuh exit tol atau pintu keluar Gerbang Tol (GT) Surabaya-Gempol (Sugem) akan disekat di masa larangan mudik lebaran 2021, 6-17 Mei.

“Tol Surabaya-Gempol ada tujuh gerbang yang dioperasikan Surabaya-Gempol yang aksesnya diakukan penyekatan,” ujar GM Jasamarga Transjawa Tollroad Representative Office 3 Ruas Surabaya-Gempol Hendri Taufik, Selasa (5/5).

Tujuh GT Sugem yang yang akan disekat itu yakni Exit Dupak, Banyu Urip, Satelit, Gunung Sari 1, Gunung Sari 2, Sidoarjo 1 dan Gempol.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nikah-Qunut Disebut Jadi Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Published

on

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih terkait radikalisme ketimbang kebangsaan.

Beberapa pertanyaan yang diberikan pun, seperti dibenarkan salah satu pihak internal komisi antirasuah, mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut.

Pertanyaan dalam ujian bagi pegawai lembaga antirasuah ini menjadi perbincangan publik. readyviewed Pasalnya, diduga ada sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

Salah seorang pegawai KPK lainnya menilai TWK lebih didominasi oleh pertanyaan tentang radikalisme. Menurut dia, Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menjadi poin pertanyaan.

“Kemarin nuansanya 70-80 persen soal-soal itu tidak terkait dengan kebangsaan. Lebih banyak terkait dengan radikalisme,” tutur dia saat dikonfirmasi.

“Pertama, kenal Rizieq [Rizieq Shihab] enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa,” ujarnya menambahkan.

Humas BKN, Paryono, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam pelaksanaan tes tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Sehingga saya pun tidak punya akses untuk melihat proses mau pun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, habib Rizieq, atau apa. Saya enggak tahu persis,” ujar Paryono saat dikonfirmasi.

Sebanyak 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. Kebanyakan dari mereka merupakan Ketua Satuan Tugas penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai KPK hingga pegawai berprestasi lainnya.

Sebelumnya, KPK sempat diserang isu polisi Taliban vs polisi India. Hal itu merujuk kepada tudingan kubu tertentu di lembaga antirasuah yang condong pada radikalisme.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, menyebut kubu Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan polisi India merujuk pada kubu di luar Novel Baswedan.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending