Connect with us

Nasional

Gugatan BPN : Imbauan Jokowi Pakai Baju Putih ke TPS Bagian dari Pelanggatan Terstruktur

Published

on


Link Berita Jadi Bukti Gugatan ke MK, BPN: Jangan Ketinggalan Zaman

Finroll.com – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai sikap Joko Widodo yang mengimbau pendukungnya agar memakai baju putih saat mencoblos sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Itu termaktub dalam pokok permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diserahkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi.

Pada poin 104 berkas permohonan, BPN menilai imbauan memakai baju putih termasuk pelanggaran terstruktur karena dilakukan langsung oleh Jokowi, yang merupakan calon presiden petahana pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan Indonesia.

Kemudian, imbauan mengenakan baju putih dinilai sebagai pelanggaran sistematis karena dengan matang direncanakan agar dilaksanakan di hari pencoblosan 17 April lalu.

Imbauan mengenakan baju putih ke TPS disebut sebagai pelanggaran masif karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih. Bahkan, juga dikatakan bisa menimbulkan intimidasi kepada kalangan yang tidak memilih Jokowi di TPS.

BPN menganggap imbauan Jokowi tersebut sebagai pelanggaran TSM terhadap asas pemilu yang rahasia.

BPN menilai imbauan tersebut termasuk dalam pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) atas asas pemilu yang bebas dan rahasia.

“Ajakan dari kontestan pemilu yang demikian bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam Pilpres 2019,” mengutip poin 102 dalam pokok permohonan Prabowo-Sandi yang diserahkan ke MK.

BPN juga menganggap imbauan tersebut pun termasuk pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas. Menurut mereka, imbauan itu mempunyai pengaruh psikologis terhadap para pemilih di TPS.

“Amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01, dan karenanya tidak berkenan memakai baju putih,” mengutip bunyi poin 103.

BPN menganggap imbauan memakai baju putih ke TPS bertentangan dengan asas pemilu yang bebas dan rahasia seperti yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Mereka menilai itu sebagai pelanggaran yang mendasar.

“Dan karenanya sudah sepatutnya Paslon 01 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019,” mengutip poin 105.

Mengenai hal ini, BPN menyertakan bukti berupa tiga link berita media dalam jaringan atau online. Bukti tersebut dilampirkan dengan nomor P-36, P-37 dan P-37a.

Pengamat hukum tata negara Feri Amsari menganggap imbauan memakai baju putih ke TPS sulit dibuktikan sebagai pelanggaran bersifat TSM.

Pertama, karena tidak banyak pendukung Jokowi yang mengikuti imbauan tersebut pada 17 April 2019 lalu. Kedua, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf juga berhenti melontarkan imbauan tersebut setelah dikritik sejumlah pihak.

“Enggak banyak kan yang mengikuti, jadi ya enggak bisa dikatakan TSM,” tutur Feri saat dihubungi, Rabu (12/6).

“Kayaknya semua hal dimasukkan BPN, bisa-bisa permohonan tidak fokus,” kata Feri.

Nasional

Tangani Corona, Tenaga Medis di Yogya Dikucilkan Masyarakat

Published

on

By

Finroll – Yogyakarta, Tenaga medis dianggap sebagai pahlawan karena berada di garis terdepan dalam menangani pasien yang terpapar virus corona (Covid-19). Namun, tak sedikit dari mereka mendapat stigma negatif sebagai pembawa virus di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Direktur Utama Rumah Sakit (RS) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Widodo Wiryawan mengatakan mendapat laporan beberapa perawat mendapat stigma negatif. Salah satunya, ada perawat yang tak bisa memperpanjang sewa kos.

“Ada laporan ke kami bahwa ada perawat yang tidak bisa memperpanjang kosnya,” kata Widodo kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

Widodo mengaku pihaknya telah menyiapkan beberapa bangsal di RS untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi para petugas medis jika mendapatkan penolakan di masyarakat.

Ia pun berharap pemerintah membantu mengubah stigma negatif masyarakat kepada para petugas medis yang menangani pasien Covid-19). Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan masalah ini sampai ke tingkat RT.

“Bisa dilakukan melalui teleconference, atau menggalakkan di media massa , serta membuat aturan hukum sehingga pelakunya bisa dikriminalkan, jika ada stigma,” ujarnya.

Kejadian serupa juga dialami perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yogyakarta. Direktur Utama di RSUD Yogyakarta, Ariyudi Yunita mengatakan sejumlah perawat di tempatnya sulit mencari tempat kos.

“Sementara mereka susah cari tempat kos,” kata Ariyudi.

Sebelumnya, pelaksana tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Sardjito Yogyakarta, Rukmono Siswihanto menyatakan tak semua warga menolak para tenaga medis.

Namun, kata Rukmono, muncul kekhawatiran masyarakat dengan keberadaan petugas medis. Padahal, seluruh tenaga medis setelah bertugas langsung membersihkan diri.

“Petugas medis yang berkontak langsung dengan pasien, maka setelah selesai melayani harus mandi, ganti baju sehingga ketika pulang sudah memakai pakaian lainnya,” kata Rukmono.

Sementara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang menangani pasien virus corona.

“Percayalah masyarakat, bahwa tenaga medis ini pada waktu pulang sudah dalam keadaan bersih,” ujarnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Polisi Gelar Patroli Skala Besar 24 Jam Jelang PSBB Jakarta

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Aparat dari Polda Metro Jaya akan menggelar patroli skala besar dalam dua hari ke depan, sebagai tindak lanjut pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Jakarta, Jumat (10/4).

Patroli skala besar dilakukan untuk sosialisasi penerapan status PSBB di ibu kota.

“Selama dua hari ini, kita sambil patroli skala besar. Kita sambil sosialisasikan kepada masyarakat masalah PSBB ini,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

Yusri pun menegaskan pihaknya bakal melakukan patroli selama 24 jam setiap hari untuk mencegah warga ibu kota berkumpul di tengah wabah virus corona (Covid-19).

“24 jam kita keliling bersama TNI dan Pemda, Kamtibmas, Babinsa sama RT, RW, lurah, dari Polsek jalan terus,” kata Yusri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

Sejauh ini, Yusri mengklaim telah terjadi penurunan aktivitas masyarakat yang berkumpul atau berkerumun.

“Sekarang sudah mulai menurun, indikator menurun apa, restoran sudah enggak menerima lagi namanya orang bertamu datang ke situ,” ujarnya.

Status PSBB di Jakarta bakal diberlakukan pada Jumat (10/4) mendatang. PSBB akan diterapkan selama masa inkubasi atau 14 hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan PSBB akan membatasi pergerakan dan interaksi warga ibu kota. Kerumunan orang akan dilarang jika berjumlah lebih dari lima orang.

Pemprov DKI bersama polisi dan TNI akan membubarkan dan mengambil tindakan tegas jika ada kerumunan di atas lima orang.

“Jadi patroli akan ditingkatkan. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Tapi untuk kepentingan kita semua,” ujar Anies, Selasa (7/4).

Anies juga melarang acara resepsi pernikahan dan acara lain yang berpotensi mengundang orang dalam jumlah besar.

Selain itu ada pembatasan operasional transportasi umum, peliburan sekolah dan perkantoran. Pengecualian diberlakukan bagi kantor pemerintahan dan usaha di sektor yang berkepentingan dengan kebutuhan orang banyak.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Jokowi Teken Revisi APBN, Belanja Bengkak Jadi Rp2.613,8 T

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Perubahan dilakukan karena pemerintah harus merealokasi anggaran untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia.

FINROLL.COM — Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Beleid itu diteken pada 3 April 2020 lalu.

“Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,” ungkap Jokowi dalam Perpres 54/2020, dikutip Selasa (7/4).

Dalam Perpres tersebut, perubahan terjadi pada pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit anggaran, hingga pembiayaan anggaran. Pendapatan negara yang semula diasumsikan mencapai Rp2.233,2 triliun, kini susut 21,1 persen menjadi Rp1.760,88 triliun.

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp1.462,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp297,75 triliun, dan penerimaan hibah Rp498,74 triliun. Sementara belanja negara yang semula dipatok di angka Rp2.540,4 triliun, kini naik 2,88 persen menjadi Rp2.613,81 triliun.

Alokasi belanja terbagi atas pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp852,93 triliun. Jokowi menyatakan anggaran belanja pemerintah pusat ini sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi corona mencapai Rp255,11 triliun.

Kemudian, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun.

“Pembiayaan anggaran terdiri atas pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya,” tulisnya.

Kepala negara menekankan penggunaan anggaran pemerintah pusat akan fokus untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sementara belanja dana desa akan digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan penanganan virus corona.

Selanjutnya, Jokowi menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan penyesuaian lebih rinci pada masing-masing pos usai beleid tersebut diteken. Begitu juga terkait pemantauan pelaksanaan penggunaan anggarannya.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending