Connect with us

Nasional

Gugatan BPN : Imbauan Jokowi Pakai Baju Putih ke TPS Bagian dari Pelanggatan Terstruktur

Published

on


Link Berita Jadi Bukti Gugatan ke MK, BPN: Jangan Ketinggalan Zaman

Finroll.com – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai sikap Joko Widodo yang mengimbau pendukungnya agar memakai baju putih saat mencoblos sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Itu termaktub dalam pokok permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diserahkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi.

Pada poin 104 berkas permohonan, BPN menilai imbauan memakai baju putih termasuk pelanggaran terstruktur karena dilakukan langsung oleh Jokowi, yang merupakan calon presiden petahana pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan Indonesia.

Kemudian, imbauan mengenakan baju putih dinilai sebagai pelanggaran sistematis karena dengan matang direncanakan agar dilaksanakan di hari pencoblosan 17 April lalu.

Imbauan mengenakan baju putih ke TPS disebut sebagai pelanggaran masif karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih. Bahkan, juga dikatakan bisa menimbulkan intimidasi kepada kalangan yang tidak memilih Jokowi di TPS.

BPN menganggap imbauan Jokowi tersebut sebagai pelanggaran TSM terhadap asas pemilu yang rahasia.

BPN menilai imbauan tersebut termasuk dalam pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) atas asas pemilu yang bebas dan rahasia.

“Ajakan dari kontestan pemilu yang demikian bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam Pilpres 2019,” mengutip poin 102 dalam pokok permohonan Prabowo-Sandi yang diserahkan ke MK.

BPN juga menganggap imbauan tersebut pun termasuk pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas. Menurut mereka, imbauan itu mempunyai pengaruh psikologis terhadap para pemilih di TPS.

“Amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01, dan karenanya tidak berkenan memakai baju putih,” mengutip bunyi poin 103.

BPN menganggap imbauan memakai baju putih ke TPS bertentangan dengan asas pemilu yang bebas dan rahasia seperti yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Mereka menilai itu sebagai pelanggaran yang mendasar.

“Dan karenanya sudah sepatutnya Paslon 01 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019,” mengutip poin 105.

Mengenai hal ini, BPN menyertakan bukti berupa tiga link berita media dalam jaringan atau online. Bukti tersebut dilampirkan dengan nomor P-36, P-37 dan P-37a.

Pengamat hukum tata negara Feri Amsari menganggap imbauan memakai baju putih ke TPS sulit dibuktikan sebagai pelanggaran bersifat TSM.

Pertama, karena tidak banyak pendukung Jokowi yang mengikuti imbauan tersebut pada 17 April 2019 lalu. Kedua, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf juga berhenti melontarkan imbauan tersebut setelah dikritik sejumlah pihak.

“Enggak banyak kan yang mengikuti, jadi ya enggak bisa dikatakan TSM,” tutur Feri saat dihubungi, Rabu (12/6).

“Kayaknya semua hal dimasukkan BPN, bisa-bisa permohonan tidak fokus,” kata Feri.

Nasional

Larangan Mudik, 7 Pintu Keluar Tol Surabaya-Gempol Disekat

Published

on

Sebanyak tujuh exit tol atau pintu keluar Gerbang Tol (GT) Surabaya-Gempol (Sugem) akan disekat di masa larangan mudik lebaran 2021, 6-17 Mei.

“Tol Surabaya-Gempol ada tujuh gerbang yang dioperasikan Surabaya-Gempol yang aksesnya diakukan penyekatan,” ujar GM Jasamarga Transjawa Tollroad Representative Office 3 Ruas Surabaya-Gempol Hendri Taufik, Selasa (5/5).

Tujuh GT Sugem yang yang akan disekat itu yakni Exit Dupak, Banyu Urip, Satelit, Gunung Sari 1, Gunung Sari 2, Sidoarjo 1 dan Gempol.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nikah-Qunut Disebut Jadi Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Published

on

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih terkait radikalisme ketimbang kebangsaan.

Beberapa pertanyaan yang diberikan pun, seperti dibenarkan salah satu pihak internal komisi antirasuah, mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut.

Pertanyaan dalam ujian bagi pegawai lembaga antirasuah ini menjadi perbincangan publik. readyviewed Pasalnya, diduga ada sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

Salah seorang pegawai KPK lainnya menilai TWK lebih didominasi oleh pertanyaan tentang radikalisme. Menurut dia, Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menjadi poin pertanyaan.

“Kemarin nuansanya 70-80 persen soal-soal itu tidak terkait dengan kebangsaan. Lebih banyak terkait dengan radikalisme,” tutur dia saat dikonfirmasi.

“Pertama, kenal Rizieq [Rizieq Shihab] enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa,” ujarnya menambahkan.

Humas BKN, Paryono, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam pelaksanaan tes tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Sehingga saya pun tidak punya akses untuk melihat proses mau pun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, habib Rizieq, atau apa. Saya enggak tahu persis,” ujar Paryono saat dikonfirmasi.

Sebanyak 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. Kebanyakan dari mereka merupakan Ketua Satuan Tugas penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai KPK hingga pegawai berprestasi lainnya.

Sebelumnya, KPK sempat diserang isu polisi Taliban vs polisi India. Hal itu merujuk kepada tudingan kubu tertentu di lembaga antirasuah yang condong pada radikalisme.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, menyebut kubu Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan polisi India merujuk pada kubu di luar Novel Baswedan.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Penipuan Modus Amal, Yayasan di Ambon Raup Rp535 Juta

Published

on

Pimpinan Yayasan di Ambon, Maluku, disebut melakukan penipuan terhadap sejumlah warga dengan modus modal usaha dan sedekah. Hasilnya, pihak yayasan meraup Rp535 juta.

Dua pimpinan yayasan, yakni Ketua Yayasan Anak Bangsa Josefa Jenalia Kelbulan dan Sekretaris Lembert Miru alias Yos sudah diringkus oleh Polda Maluku, Selasa (4/4).

Pasangan suami istri ini tertangkap setelah lima orang warga melaporkan ke Polda Maluku pada Kamis (29/4) lalu. Mereka mengaku menyetor dana awal senilai Rp535 juta namun belum juga mendapatkan bantuan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Kombes Pol Sih Harno, di kantornya, Selasa (4/4), mengatakan pasangan suami istri asal Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Ambon, itu awalnya mendirikan Yayasan Anak Bangsa pada 2020.

Setelahnya, kata Harno, mereka melakukan sosialisasi ke warga sekaligus memperkenalkan yayasan tersebut.

Dalam promosinya, lanjut dia, kedua orang itu mengklaim yayasan yang terdaftar badan hukum tengah mendapatkan aliran dana dari enam negara di antaranya Australia, Singapura, Prancis, Thailand, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS).

Harno mengatakan mereka mengajak warga menyetor dana awal dengan imbalan mendapatkan modal usaha. Untuk meyakinkan warga, sambung dia, ada empat cara setoran yang ditawarkan.Pertama, tender nirlaba; bagi nasabah per orang yang menyetor dana senilai Rp250 ribu akan mendapatkan Rp15 juta rupiah.

Kedua, tender rumah ibadah; bagi nasabah yang menyetor dana Rp1 juta akan mendapatkan bantuan Rp50 juta, dengan Rp30 juta di antaranya disumbangkan ke rumah ibadah dan Rp20 juta diserahkan kepada nasabah.

Ketiga, tender relawan 45. Yayasan, kata mereka, akan memberikan jaminan Rp45 juta bila per orang nasabah menyetor uang Rp1 juta rupiah. Keempat, tender relawan lepas, yakni pihak yayasan akan memberikan bonus Rp100 juta jika nasabah kembali menyetor uang senilai Rp1 juta rupiah.

Kepada polisi, Josepa mengaku sudah merekrut nasabah sebanyak 350 orang. Kasus penipuan terbongkar setelah lima orang korban melaporkan kasus ini ke Polda Maluku, Kamis (29/3). Mereka mengaku sudah menyetor uang kepada senilai Rp535 juta.

“Jadi baru lima orang diperiksa di Polda Maluku. Mereka sudah kehabisan uang senilai Rp535 juta, sementara 16 orang yang diperiksa di Polres Tanimbar, Kepulauan Tanimbar sebelumnya sudah menyetor uang juga ke Yayasan Anak Bangsa senilai Rp335 juta,” tuturnya.

Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap keduanya. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, pasangan suami istri (Pasutri) asal Tanimbar, Kabupaten Kepuluan Tanimbar, Maluku itu, dibawa dari markas Brimob Polda Maluku di kawasan Tantui dan tiba di Polda Maluku pukul 11.30 WIT.

Mereka sempat diamankan di ruangan Ditreskrimum Polda Maluku kemudian digiring ke ruangan rupatama Polda Maluku dengan kedua tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan dengan pengawalan aparat bersenjata lengkap.

Lantaran jumlah korbannya yang diakui banyak, Harno mengimbau warga yang merasa dirugikan segera melaporkan dengan disertai identitas, jumlah kerugian, hingga melampirkan bukti-bukti setoran uang.

Untuk diketahui, ketua Yayasan Anak Bangsa (YAB) Josefa Jenalia Kelbulan termasuk residivis karena pernah diputus pengadilan terkait kasus penipuan.

Kini, keduanya dijerat pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman kurungan badan selama 4 tahun penjara.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending