Connect with us

Nasional

Gugatan BPN : Imbauan Jokowi Pakai Baju Putih ke TPS Bagian dari Pelanggatan Terstruktur

Published

on


Link Berita Jadi Bukti Gugatan ke MK, BPN: Jangan Ketinggalan Zaman

Finroll.com – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai sikap Joko Widodo yang mengimbau pendukungnya agar memakai baju putih saat mencoblos sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Itu termaktub dalam pokok permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diserahkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi.

Pada poin 104 berkas permohonan, BPN menilai imbauan memakai baju putih termasuk pelanggaran terstruktur karena dilakukan langsung oleh Jokowi, yang merupakan calon presiden petahana pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan Indonesia.

Kemudian, imbauan mengenakan baju putih dinilai sebagai pelanggaran sistematis karena dengan matang direncanakan agar dilaksanakan di hari pencoblosan 17 April lalu.

Imbauan mengenakan baju putih ke TPS disebut sebagai pelanggaran masif karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih. Bahkan, juga dikatakan bisa menimbulkan intimidasi kepada kalangan yang tidak memilih Jokowi di TPS.

BPN menganggap imbauan Jokowi tersebut sebagai pelanggaran TSM terhadap asas pemilu yang rahasia.

BPN menilai imbauan tersebut termasuk dalam pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) atas asas pemilu yang bebas dan rahasia.

“Ajakan dari kontestan pemilu yang demikian bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam Pilpres 2019,” mengutip poin 102 dalam pokok permohonan Prabowo-Sandi yang diserahkan ke MK.

BPN juga menganggap imbauan tersebut pun termasuk pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas. Menurut mereka, imbauan itu mempunyai pengaruh psikologis terhadap para pemilih di TPS.

“Amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01, dan karenanya tidak berkenan memakai baju putih,” mengutip bunyi poin 103.

BPN menganggap imbauan memakai baju putih ke TPS bertentangan dengan asas pemilu yang bebas dan rahasia seperti yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Mereka menilai itu sebagai pelanggaran yang mendasar.

“Dan karenanya sudah sepatutnya Paslon 01 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019,” mengutip poin 105.

Mengenai hal ini, BPN menyertakan bukti berupa tiga link berita media dalam jaringan atau online. Bukti tersebut dilampirkan dengan nomor P-36, P-37 dan P-37a.

Pengamat hukum tata negara Feri Amsari menganggap imbauan memakai baju putih ke TPS sulit dibuktikan sebagai pelanggaran bersifat TSM.

Pertama, karena tidak banyak pendukung Jokowi yang mengikuti imbauan tersebut pada 17 April 2019 lalu. Kedua, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf juga berhenti melontarkan imbauan tersebut setelah dikritik sejumlah pihak.

“Enggak banyak kan yang mengikuti, jadi ya enggak bisa dikatakan TSM,” tutur Feri saat dihubungi, Rabu (12/6).

“Kayaknya semua hal dimasukkan BPN, bisa-bisa permohonan tidak fokus,” kata Feri.

Nasional

Pangkohanudnas Lakukan Kunjungan Kerja Ke Satrad 211 Tanjung Kait

Published

on

Finroll.com — Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., didampingi Pangkosekhanudnas 1 Kolonel Pnb Zulfahmi, Pejabat Kohanudnas dan Kosekhanudnas I mengadakan Kunjungan Kerja (Kuker) ke Satrad 211 Tanjung Kait Tangerang, Rabu (21/8).

Kuker ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiap-siagaan Satrad 211 Tanjung Kait dengan personel yang mengawakinya dalam pengawasan dan pengamanan Wilayah Udara Nasional di wilayahnya.

Bertempat di ruang serbaguna Satrad 211 Tanjung Kait, Pangkohanudnas didampingi Pangkosekhanudnas I serta Komandan Satrad 211 Tanjung Kait Letkol Lek Rani Partono, memberikan pengarahan kepada anggota Satrad 211.

Sebagai unsur pelaksanaan operasional Kosekhanudnas I Satrad 211 Tanjung Kait memiliki tugas menyelenggarakan fungsi pembinaan kesiapan radar dan komlek dalam rangka hanud serta tugas khusus sesuai kebijaksanaan

Pangkohanudnas. Semua tugas ini, akan dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal, apabila personel di Satrad 211 Tanjung Kait memiliki kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas diiringi Integritas, serta Profesionalisme sebagai prajurit juga kepedulian pada lingkungan.

Artinya setiap personel Satrad 211 selain harus bersemangat dalam tugas hendaknya juga memahami dan menguasai bidang pekerjaannya masing-masing secara baik dan tanggap terhadap apa yang terjadi disekitarnya.

Pangkohanudnas juga memberi penekanan untuk menghindari pemakaian narkoba, tindakan asusila serta LGBT.

Pada bagian lain Pangkohanudnas juga mengingatkan sebagai personel yang bertugas di Satuan Radar, kalian perlu menguasai tugas kerena pekerjaan kita berhubungan erat dengan perkembangan teknologi modern.

Kembangkanlah terus kemampuan yang dimiliki, asah dengan pengetahuan terkini dengan mengikuti perkembangan, sehingga kalian benar-benar menjadi personel yang Profesional, Terampil,Trengginas dan Bermoral. “ujar Pangkohanudnas

Dalam Kukernya ke Satrad 211 Tanjung Kait, Pangkohanudnas juga memberikan kenang-kenangan berupa alat pemotong rumput dan perlengkapan olahraga dilanjutkan peninjauan ke ruang operasi, radar Thomson, komplek perumahan anggota serta asset tanah.

Demikian juga Ibu Erni Imran Baidirus sebagai Ketua Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini Cabang BS V Kohanudnas beserta pengurusnya turut pula ke Satrad 211 Tanjung Kait untuk Kuker ke ranting 001 Satrad 211 Tanjung Kait antara lain ke Paud dan Posyandu.(red)

Continue Reading

Nasional

Ibu Kota Baru Masih Dirahasiakan, Ini Alasannya

Published

on

Finroll.com — Lokasi ibu kota baru sudah ditetapkan di Kalimantan oleh pemerintah, namun letak kota yang dipilih belum juga diumumkan. Apa alasannya?

Bambang Brodjonegoro selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan, hal ini ditujukan agar tidak ada spekulan tanah atau properti di ibu kota baru.

“Jadi kalau ada yang jual beli properti, jual beli tanah, jangan mimpi menjadi spekulator untuk ibu kota baru ini,” tutur Bambang, yang di lansir dari Kontan. Selasa (20/8/2019).

Bambang mengatakan, lahan yang digunakan untuk ibu kota baru pun menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, bukan membeli lahan baru yang dimiliki oleh warga.

“Jadi pemerintah tidak akan melakukan yang namanya ganti rugi karena membeli lahan. Tetapi kita akan menggunakan lokasi yang sudah di tangan atau di bawah kendali pemerintah. Jadi spekulasi akan merugikan diri sendiri,” tambah Bambang.

Bambang pun menegaskan, ibu kota yang baru ini hanya memindahkan pusat pemerintahan yakni istana dan lembaga eksekutif, legilatif, yudikatif, lembaga keamanan yakni kepolisian dan angkatan bersenjata, lapisan pertahanan baik statis dan dinamis, bank sentral dan perbankan utama, perwakilan negara/kedutaan besar, information and communication technologi (ICT), perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Selain karena ketersediaan lahan yang luas dan milik negara, Kalimantan pun dipilih karena kriteria lain yakni melihat kemiringan lahan dan daya dukung tanah, ketersediaan sumber daya air, dan lokasi bebas dari bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan.(red)

Continue Reading

Nasional

Situasi di Fakfak Papua Barat Mencekam, Pasar Dibakar

Published

on

By

Finroll.com – Kerusuhan kembali terjadi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8). Pasar Tumburuni yang berada di kabupaten tersebut dibakar massa. Sementara sejumlah jalan raya diblokade.

Salah satu warga setempat, Eko Ristianto mengatakan situasi di Fakfak kembali tegang pada pagi hari ini. Menurutnya, kerusuhan terjadi sejak Selasa (20/8) sore.

“Di sini lagi ribut, lagi panas-panasnya, bakar pasar, perusakan bandara,” kata Eko kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Dia mengatakan saat ini Pasar Tamburuni telah dibakar massa. Sejumlah kios tutup sehingga pusat perekonomian terhenti.

Eko dan sejumlah warga kesulitan mencari makan karena tak ada pedagang yang membuka toko mereka.

“Saya tadi pagi sempat keluar, kami butuh makan, cuma akses perekonomian sekarang lagi enggak bisa, belanja apapun enggak bisa, kios-kios tutup. Cari makan susah, terpaksa makan mi,” kata Eko.

Sementara akses jalan menuju kantor DPRD Kabupaten Fakfak telah ditutup. Eko mengatakan tidak ada pembakaran di kantor tersebut.

Menurutnya, aparat kepolisian dari Polres Fakfak telah mengimbau untuk tetap berada di dalam rumah.

“Imbauan dari kapolres agar masyarakat di rumah saja,” ujarnya.

CNNIndonesia.com berusaha menghubungi Kantor Polres Fakfak, namun belum ada respons dari pihak kepolisian.

Continue Reading
Advertisement

Trending