Connect with us

Makro Ekonomi

Harga Batu Bara Masih Naik, Kuat Sampai Kapan?

Published

on


Finroll.com, Jakarta – Harga batu bara kembali ditutup naik pada perdagangan kemarin, Rabu (20/11/2019). Penguatan harga batu bara mengindikasikan adanya technical rebound dan belum dibarengi dengan perbaikan dari sisi fundamentalnya sehingga berpotensi kembali terkoreksi.

Harga batu bara kontrak ICE Newcastle ditutup di US$ 71,05/ton pada perdagangan kemarin atau naik 1% dibanding periode perdagangan sebelumnya.

Pekan lalu tepatnya pada 13 November 2019, Beijing mengumumkan untuk kembali mengetatkan kebijakan impor batu baranya. Beijing mengatakan secara lisan mengumumkan kepada semua otoritas pabean untuk menghentikan impor batu bara karena melebihi jumlah yang ditargetkan.

Beberapa pelabuhan di China telah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pelabuhan di provinsi Jiangsu Cina timur – termasuk Jiangyin, Zhenjiang dan Zhangjiagang – telah menghentikan berlabuhnya kapal-kapal dengan muatan batu bara, kata para pelaku pasar, melansir Argusmedia.

Impor batu bara China pada periode Januari-Oktober mencapai 276,24 juta ton naik 9,6% dibanding tahun lalu. Jika dibanding dengan total impor batu bara China tahun 2018 yang mencapai 281,23 juta ton, impor 10 bulan tahun 2019 hanya terpaut 4,99 juta ton.

Impor batu bara di negara-negara lain juga mengalami penurunan. Impor batu bara termal Jepang dan Korea Selatan sejak 1-19 November turun masing-masing menjadi 6,5 juta ton dan 4,9 juta ton dari sebelumnya 9,8 juta ton dan 6,5 juta ton pada November tahun lalu.

Impor batu bara India pada periode yang sama juga mengalami penurunan. Mengutip data Refinitiv, impor batu bara India mencapai 7,7 juta ton dari periode yang sama November tahun lalu sebesar 11,4 juta ton. Stok batu bara di seluruh pembangkit listrik di India naik menjadi 22,7 juta ton.

Harga batu bara kontrak futures ICE Newcastle berpotensi menguji titik resistensi terdekatnya di level US$ 71,75/ton – US$ 72,7/ton. (CNBCIndonesia)

Advertisement

Makro Ekonomi

Kacau! Sri Mulyani Ungkap Banyak PNS-nya Jadi Makelar

Published

on

Finroll.com, Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan korupsi adalah musuh bersama dan bisa menghancurkan suatu negara. Oleh karenanya harus dilawan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Terutama ia menegaskan, di Indonesia masih banyak profesi makelar yang membuat masalah korupsi sulit untuk diberantas. Para makelar ini bahkan memanfaatkan sistem untuk mencari keuntungan.

Menurutnya, makelar ini banyak ditemukan di daerah. Ia menceritakan, banyak yang mempertanyakan kepada dirinya kenapa untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu harus melobi dan mencairkannya harus datang sendiri.

Sebab, untuk mendapatkan DAK udah ada pengalokasian sendiri melalui sistem di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

“Banyak yang tanya itu ke saya. Padahal saya sudah sering bilang dari dulu kalau untuk mendapatkan DAK tidak perlu lobi dan mencairkan sendiri. Kita ada sistem. Ini artinya masih ada yang mencari cara, banyak yang profesinya makelar, sistem pun di-makelarin,” ujarnya di kantor Pusat DJP, Selasa (3/12/2019).

Bahkan, ia menyebutkan ada kisah yang melegenda yang membuat nama Ditjen Pajak tercoreng dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pajak berkurang.

“Atau yang lebih serius itu kepala kantornya jadi mafia,” kata Sri Mulyani.

Oleh karenanya, ia menekankan agar para jajaran Kementerian Keuangan untuk tidak mudah puas dengan capaian yang dimilikinya. Perbaikan harus tetap dilakukan agar setidaknya tindakan Korupsi bisa dikurangi.

“Harus terus perbaiki sistem, perbaiki kualitas belanja. Jangan ada lagi korupsi, dan korupsi salah alokasi. Itu akan membawa dampak buruk bagi RI. Makanya kita harus susun belanja terarah. Makanya sama minta semua Dirjen untuk perbaiki sistem anggaran, agar tidak ada salah alokasi,” tegasnya.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Makro Ekonomi

Peternak Rugi Rp2 T Karena Banjir Impor Ayam

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta — Para peternak ayam hidup yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) mengadu ke Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Pengaduan terkait kerugian yang mereka derita akibat penurunan harga ayam hidup di pasar dan perusahaan integrator.

Peternak mengklaim penurunan harga ayam belakangan ini telah merugikan mereka sampai dengan lebih dari Rp2 triliun.  Salah satu anggota paguyuban dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah Parjuni menjelaskan kerugian terjadi akibat harga jual ayam hidup berada di kisaran Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per ekor.

Padahal, Harga Pokok Penjualan (HPP) dari pemerintah berada di angka Rp18 ribu per ekor.

“Harga sekarang sebenarnya sudah lebih baik dari Juli lalu, sekitar Rp5 ribu sampai Rp10 ribu per ekor, tapi harga yang masih lebih rendah dari HPP ini membuat peternak tetap merugi karena harga bibit dan pakan pun cukup tinggi,” ujar Parjuni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

Ia merinci harga bibit berada di kisaran Rp5 ribu sampai Rp10 ribu saat ini. Sementara harga pakan berupa jagung mencapai Rp7.000 sampai Rp7.300 per kilogram.

Padahal, peternak masih perlu mengeluarkan biaya lain untuk merawat ayam hingga siap dijual. Perhitungannya, harga ideal untuk bibit seharusnya berada di bawah Rp5 ribu per bibit, sedangkan harga pakan di kisaran Rp4 ribu per kg.

“Untuk harga bibit saja, seharusnya maksimal hanya 30 persen dari harga jual ayam hidup. Misalnya, harga ayam Rp15 ribu per ekor, maka seharusnya harga bibit tidak sampai Rp5 ribu per kg, tapi sekarang lebih tinggi,” ujarnya.

Selain persoalan harga bibit dan pakan, Parjuni mengatakan penurunan harga jual ayam hidup juga terpengaruh oleh peningkatan pasokan. Ini terjadi karena kebijakan impor dari pemerintah sebanyak 707 ribu ekor per tahun.

Padahal, rata-rata hasil produksi ayam di dalam negeri berkisar 68 ribu sampai 70 ribu per minggu. Jumlah ini, kata Parjuni, sejatinya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar 55 juta sampai 57 juta per minggu.

“Impor ini diduga karena ada perusahaan tertentu yang nakal meminta di atas kuota dengan alasan ini dan itu, padahal jumlahnya mengganggu kami. Makanya kami minta ini dilihat lagi,” tuturnya.

Di sisi lain, sambungnya, kebijakan impor membuat perusahaan integrator lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan mereka dari impor. Akhirnya, perusahaan mengurangi pembelian ayam hidup dari peternak nasional.

Berdasarkan catatannya, jumlah pemotongan ayam hidup dalam beberapa bulan terakhir hanya sekitar 5 juta ekor per minggu. Padahal, menurut Parjuni, seharusnya mencapai 7 juta sampai 10 juta per minggu.

“Kami minta mulai bulan depan, pemerintah harus sudah bisa kembali membuat pemotongan ayam mencapai 10 juta ekor per minggu. Kalau tidak kami terus merugi,” katanya.

Ketika dimintai tanggapan, Jerry menyatakan keluhan dari para peternak ayam telah ditampung dan akan ditindaklanjuti. Ia memerlukan waktu untuk membahas persoalan yang terjadi dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama seluruh pihak terkait.

“Kami harus melihat secara teliti apa yang terjadi. Intinya, setiap permasalahan wajib kami dengar,” tuturnya. (CNN)

Continue Reading

Makro Ekonomi

BTP Akan Terima Gaji Rp.3.2M Jika Jadi Bos Pertamina

Published

on

Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan duduk sebagai pejabat tinggi di pelat merah raksasa RI. Kabar paling kuat sampai saat ini, Ahok diperkirakan akan menjadi komisaris utama atau bahkan direktur utama di PT Pertamina (Persero).

Belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok. Namun keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk memberesi salah satu BUMN strategis.

“Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner.”

Soal apakah itu tanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi, Erick menjawab, “Belum tahu, nanti kita lihat.”

Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang, jika benar akan masuk Pertamina. Berikut adalah kisaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Ahok.

Mengutip laporan keuangan Pertamina untuk kinerja 2018, dapat diintip besaran gaji yang diberikan perusahaan migas terbesar ini ke jajaran direksi dan komisarisnya.

Dalam laporan keuangan tertulis kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya mencapai US$ 47,23 juta atau setara Rp 661 miliar dengan kurs atau nilai tukar saat ini.

Namun, besaran gaji direksi dan komisaris berbeda. Untuk gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero).

Sementara, gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5% dari Direktur Utama. Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Direksi dan komisaris Pertamina juga menerima tunjangan. Untuk direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan.

Sedangkan untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.

Terdapat juga fasilitas seperti fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas bantuan hukum untuk direksi. Sedangkan untuk dewa komisaris adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.

Adapun susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang, sementara untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang. Artinya jika dibagi rata ke 17 orang, masing-masing bisa mengantongi hingga Rp 38 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan!

Sumber Berita : CNBCIndonesia.com

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending