Connect with us

Nasional

Hari Bakti ke-72 TNI AU, Ribuan Masyarakat Nagreg Datangi Posko Pengobatan Gratis

Published

on


Finroll.com — NAGREG, Ribuan masyarakat Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, mendatangi posko bakti kesehatan TNI AU untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan gratis pada kegiatan karya bakti dalam rangka peringatan Hari Bakti ke-72 TNI Angkatan Udara tahun 2019.

Sejak pagi hingga siang menjelang petang, warga Nagreg terus mendatangi lokasi karya bakti TNI AU yang dipusatkan di lapangan SMP YP 17 Nagreg, Bandung, Sabtu (20/7/2019).

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M., didampingi Ketua Umum (Ketum) Pia Ardhya Garini Ny. Ayu Yuyu Sutisna, saat membuka sekaligus meninjau kegiatan karya bakti menyatakan, kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan TNI AU setiap tahun ini, tidak saja untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan dan layanan sosial, tetapi juga sekaligus sebagai media mempererat silaturahmi antara TNI AU dengan masyarakat.

“Antusias masyarakat Nagreg untuk berobat sangat tinggi, bahkan beberapa poliklinik yang disediakan telah melampaui target, tetapi saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau) untuk melayani berapa pun pasien yang mendaftar, sehingga saya pastikan semua pasien terlayani dengan baik,” ujar Kasau.

Kegiatan yang juga dimeriahkan dengan atraksi terjun payung prajurit Paskhas dan penampilan drum band Taruna-Taruni AAU “Gita Dirgantara” ini, juga dihadiri Bupati Bandung Dadang M. Nasir, unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat Bandung, para pejabat teras TNI AU serta pengurus Pia Ardhya Garini.

Beberapa layanan kesehatan yang disediakan meliputi pengobatan umum, operasi katarak, operasi bibir sumbing, khitanan, pemeriksaan gigi, pembuatan gigi tiruan, pemeriksaan mata, MOW, dan MOP, pemberian kaki tiruan, kursi roda, pembagian kacamata baca serta ceramah kesehatan. Untuk layanan kesehatan masih akan berlangsung hingga Minggu (21/7/2019).

Pasangan suami istri Sandi (30 tahun) dan Herma (25 tahun) asal Pakenjeng, Kabupaten Garut yang ikut berobat menyatakan sangat berterima kasih kepada TNI AU. Anaknya Deby (3 tahun) yang cacat tidak memiliki kaki kanan sejak lahir, mendapatkan kaki tiruan. Berkat kaki tiruan ini, anak balita itu, kini dapat berjalan dengan lancar.

“Terima kasih pak TNI AU, saya senang sekali. Mendapat kaki palsu ini, kini anak saya dapat berjalan. Sebelumnya kalau bermain, anak saya hanya merangkak menggunakan lutut, sedih sekali saya, tapi kini Alhamdulillah anak saya sangat terbantu,” ujar Herma sambil menahan isak tangis.

Selain layanan kesehatan gratis, pada karya bakti ini, TNI AU juga melaksanakan pembangunan infrastruktur fisik. Beberapa proyek yang menjadi sasaran fisik antara lain, pembuatan jalan tembus 2 km yang menghubungkan Desa Bojong dan Mandalawangi, jembatan desa, sarana MCK dan sumur bor, renovasi masjid dan musala, renovasi sekolah (madrasah, SMP, dan SMA) serta renovasi 12 rumah warga tidak mampu.

Kepada warga yang desanya telah mendapatkan fasilitas umum, seperti MCK dan sumur bor, masjid atau gedung sekolah, Kasau berharap dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga dirawat sehingga memberikan manfaat yang panjang waktunya dalam menunjang kehidupan warga masyarakat sehari-hari.

“Saya harapkan semua fasilitas yang sudah dibangun dapat dipakai dan dirawat dengan baik,” pinta Kasau. (red)

 

Advertisement

Nasional

Gelap Maya di Tanah Papua

Published

on

By

Finroll.com – Kabar dari tanah Papua sejak Rabu, 21 Agustus 2019 mulai samar. Musababnya jaringan internet di Bumi Cenderawasih itu diblokir pemerintah.

Lewat pengumumannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi itu dilakukan hingga Tanah Papua kembali kondusif dan normal.

Papua membara sejak Senin, 19 Agustus 2019. Letupan itu dimulai dari Manokwari, Papua Barat. Massa yang tumpah ke jalan membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Kerusuhan merembet ke Kota Sorong. Di sini massa merangsek ke Bandara Domine Eduard Osok, Sorong. Mereka merusak beberapa fasilitas yang ada di sana. Beberapa kendaraan juga dibakar massa.

Kerusuhan di Manokwari dan Sorong itu dipicu kabar dari Malang dan Surabaya. Pada Kamis 15 Agustus 2019, unjuk rasa yang digelar mahasiswa Papua di Kota Malang dihadang sejumlah organisasi massa. Bentrok tak terhindarkan, beberapa mahasiswa Papua terluka.

Video dan gambar mahasiswa Papua yang terluka di Kota Malang menyebar cepat di dunia maya. Kabar lain datang dari Surabaya. Asrama mahasiswa di kota itu dikepung ormas dan polisi. Hal itu dipicu kabar adanya tiang bendera yang patah di depan asrama mahasiswa Papua Surabaya.

Kabar itu dibumbui cerita bendera merah putih yang dibuang ke selokan. Menurut kronologi yang dibuat oleh LBH Surabaya, setelah kabar itu datang seorang aparat berpakaian militer ke asrama itu.

Di sinilah semua berawal. Aparat itu kemudian menggedor-gedor pintu asrama mahasiswa sambil mengucapkan kata-kata berbau rasial seperti babi, anjing, monyet, dan lainnya.

Tak lama setelah itu, datang anggota ormas yang melempari asrama dengan batu dan meneriakkan yel-yel agar mahasiswa diusir dari Surabaya.

Insiden di Surabaya itu cepat menyebar lewat media sosial. Inilah yang diduga memicu aksi unjuk rasa lanjutan di berbagai kota di Papua. Aksi massa itu kemudian diwarnai kerusuhan di Manokwari hingga Fakfak.

Kementerian Informasi dan Komunikasi sebelumnya juga sempat memperlambat akses internet di Papua. “Seperti Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain,” kata Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu pada 19 Agustus 2019.

Upaya ini ternyata tak menyurutkan aksi massa di Tanah Papua. Massa muncul di beberapa wilayah lain menyuarakan penolakan terhadap rasisme. Mereka juga menuntut kemerdekaan Papua.

Kominfo kembali menggelapkan Papua dari dunia maya. Ferdinandus Setu mengatakan ada dua syarat layanan telekomunikasi kembali dipulihkan.

“Syaratnya, pertama kami melihat situasi normal,” ujar Ferdinandus alias Nando saat dihubungi Tempo pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Nando mengatakan, situasi bakal dipandang normal bila tensi demonstran mereda. Tandanya ialah tidak ada lagi kerusuhan dan aksi di jalanan.

Kedua, jumlah penyebaran konten-konten hoaks di Papua yang mengandung narasi provokatif menurun. Nando mengatakan, dalam tiga hari, telah ditemukan 62 akun yang aktif menyebarkan konten sensitif dan memantik kericuhan.

Konten-konten tersebut tersebar melalui platform WhatsApp Group, Instagram, dan Facebook. “Kalau jumlah item hoaks secara jumlah cuma 2-3 terkait dengan penculikan dan mahasiswa papua yang dinyatakan tewas,” ujarnya. Namun, konten provokatif tersebar dengan intensitas yang rapat.

Nando belum dapat memastikan kapan Kominfo akan mencabut kebijakan blokir. Saat ini kementerian mengevaluasi setiap 3 jam.

Adapun Polri mencatat ada lima akun yang diduga menyebarkan konten provokatif terkait berita bohong atau hoaks yang menjadi penyebab ricuh di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan lima akun tersebut berasal dari Twitter.

“Untuk Twitter bertambah kurang lebih ada lima akun lagi, untuk akun Instagram dan Youtube ada beberapa akun lagi, semua masih di-profiling oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim,” kata Dedi melalui pesan singkat, pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Menurut Dedi sebagian besar akun tersebut bersifat anonim, sehingga tidak mudah melacaknya. Namun Dedi meyakinkan pihaknya bisa segera mendapatkan identitas pemilik akun dan menangkapnya.

Pemerintah Diminta Cabut Blokir

Langkah pemerintah memblokir internet di Papua dan Papua Barat ditentang berbagai elemen masyarakat.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai tindakan pemerintah yang memperlambat akses Internet (throttling) setelah kerusuhan terjadi di beberapa titik di wilayah Papua, melanggar hak konstitusional masyarakat.

Bahkan, Dewan HAM PBB, kata ELSAM mengecam praktik penutupan internet sebagai tindakan disruptif terhadap akses terhadap informasi online. “Rentetan tindakan penutupan internet tersebut merupakan catatan buruk dalam tata kelola internet di Indonesia, yang seharusnya konsisten dengan penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi,” ujar ELSAM seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

ELSAM membeberkan sejumlah contoh dampak atas penutupan internet, seperti terputusnya akses masyarakat untuk bertukar informasi penting terkait keamanan, menghalangi masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam hal darurat, terhambatnya kerja-kerja jurnalisme, dan tingginya dampak negatif penutupan internet terhadap ekonomi sebuah negara.

“Pemerintah, alih-alih mengembalikan keadaan menjadi kondusif dan normal, internet shutdown justru menyebabkan meningkatnya intensitas kekerasan saat berlangsungnya unjuk rasa,” ucap ELSAM.

Terlebih lagi, tindakan penutupan internet di Papua tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diadaptasi oleh Indonesia, melalui UU No. 12/2005.

Kendati demikian, ELSAM menjelaskan sebenarnya dalam keadaan darurat negara memang diperbolehkan adanya tindakan pembatasan (termasuk akses informasi), dalam rangka pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum.

Namun, dalam kasus Papua, ELSAM menilai, pemerintah Indonesia gagal menerjemahkan unsur pembatasan, terutama dengan alasan ‘keadaan darurat’. Bahkan, siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak menjelaskan keadaan daruratnya secara gamblang.

Atas dasar itu lah, ELSAM mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memulihkan akses terhadap informasi di Papua dan Papua Barat dengan menghentikan penutupan internet di kedua wilayah tersebut.

“Kami juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan dan mempublikasikan penjelasan yang memadai terkait alasan hukum, yang menjadi dasar bagi tindakan penutupan internet di Papua dan Papua Barat,” kata ELSAM.

Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menuntut pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, untuk segera menyalakan kembali jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

Sebab, pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi.

“Tuntutan ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya,” ujar Executive Director SAFEnet Damar Juniarto melalui siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kebaikan bersama. “Iya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

tempo.co
FRANSISCA CHRISTY/ANDITA RAHMA

Continue Reading

Nasional

Kapushidrosal Paparkan Pentingnya Hidrografi Dalam Penyenggaraan Pembangunan Nasional

Published

on

Finroll.com — Surabaya, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H memeparkan pentingnya hidrografi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional pada forum Geomatics International Conference 2019 (GEOICON 2019) yang digelar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Ballroom Swiss Belinn Hotel, Surabaya, Rabu (21/08/2019).

Dalam event yang bertema “Geospatial Technology for Mapping The Future: Integrating Land And Marine Development” ini Kapushidrosal diundang oleh penyelenggara sebagai Keynote Speakers.

Hadir pula pembicara lain, di antaranya Dr. Ian Church Assistant Professor, Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, Canada., Prof Kai Wei Chiang, Geomatics Engineering Department, National Cheng Kung University, Taiwan., serta Prof Wan Mohd Naim, Head of Strategic Planning Unit, Universiti Teknologi Mara, Malaysia

Pada kesempatan itu, Kapushidrosal memaparkan tentang Tugas pokok Pushidrosal selaku penyedia data dan informasi hidro-oseanografi berupa Peta Laut Indonesia (PLI) baik peta kertas maupun elektronik bagi kepentingan umum maupun militer.

Menurut Kapushidrosal, Indonesia merupakan negara maritime yang besar, kepentingan nasional dapat dicapai dengan menggunakan lingkungan maritime sebagai salah satu medianya.

Ini didasarkan karena Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat strategis, karena sebagai Sea Line of Communication(SLOC) dan Sea Lane of Oil Trade (SLOT) bagi kapal-kapal yang berlayar mengingat posisi Indonesia berada pada persilangan dua samudera dan dua benua, serta 4 dari 9 choke point dunia berada di Indonesia.

“Lebih dari 80% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, 40% melalui perairan Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat, terpercaya dan mutakhir berupa peta laut Indonesia dan publikasi nautika terbitan Pushidrosal termutakhir yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi-kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia,” katanya.

Dalam penentuan batas maritime, data hidrografi dipergunakan dalam mendukung kebijakan politik luar negeri dalam menentukan batas maritime antar negara.

Dalam hal ini Pushidrosal merupakan staf teknis Kementerian Luar Negeri RI. Data hidrografi yang akurat sangat vital dan merupakan persyaratan dasar penentuan batas maritime sesuai ketentuan UNCLOS’82.

Selain itu, hidrografi juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kelautan, seperti pengembangan/pembangunan pulau-pulau kecil, pengembangan pariwisata bahari, pembuatan peta tematik area konservasi laut, zonasi laut, data untuk analisa pertahanan laut nasional, serta pembangunan pelabuhan, alur pelabuhan, ALKI dan alur strategis untuk tol laut dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia.

“Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Pushidrosal adalah center of grafity dalam kebijakan Poros Maritim Dunia” tegas Kapushidrosal.(red)

Continue Reading

Nasional

Mahasiswa STP Trisakti Jakarta Ikuti Pembinaan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim PK

Published

on

Keterangan gambar : Inspektur Upacara Kaurnatdirga Binpotdirga Mayor Sus Sutejo Cipto R., saat menyematkan pinta tanda latihan kepada peserta kegiatan pembinaan Potensi dan Pendidikan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim Perdanakusuma

Finroll.com — Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti Jakarta mengikuti kegiatan pembinaan Potensi dan Pendidikan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim Perdanakusuma. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari dibuka oleh Kepala Urusan Minat Dirgantara (Kaurnatdirga) Binpotdirga Lanud Halim Perdanakusuma Mayor Sus Sutejo Cipto R., bertempat di Marsailing Area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis ( 22/8/2019).

Kegiatan yang diikuti 391 mahasiswa STP ini berlangsung dari 22-23 Agustus 2019. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini antara lain kedisiplinan, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, Baris berbaris dan kerjasama.

Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI M. Tonny Harjono , S.E., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kaurnatdirga Binpotdirga Mayor Sus Sutejo Cipto R., mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk membina, melatih, dan mendidik para peserta agar dapat berpikir kreatif, bersikap mandiri, dinamis, dan bertanggung jawab, serta menanamkan jiwa kepemimpinan, untuk tampil menjadi generasi muda yang berkualitas dalam merintis masa depan yang gemilang.

Karena itu, lanjut Danlanud selama dua hari ke depan, para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diprogramkan panitia, guna memantapkan kemampuan yang para peserta miliki, sehingga pada akhirnya nanti, para peserta akan tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh, berkepribadian kuat dan mampu bersaing secara sehat.

“Bulatkan niat dan tekad para peserta, agar dapat menyerap semua ilmu dan keterampilan dengan sebaik-baiknya. Serius dan tekunlah dalam mengikuti semua kegiatan agar kelak dapat memberikan manfaat dalam kehidupan para peserta sekalian”, ujarnya

“Perlu juga saya ingatkan, bahwa kegiatan ini harus para peserta fahami sebagai bentuk kegiatan pembinaan yang tentunya telah disesuaikan dengan kemampuan kalian, bukan penyiksaan”, pungkasnya.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending