Connect with us

Keuangan

Hengkang dari Indonesia, Bos Rabobank: Tak Ada Petani Kaya di Indonesia

Published

on


Finroll.com – Presiden Direktur Rabobank International Indonesia Jos Luhukay mengatakan keputusan perusahaan menutup operasinya di Tanah Air secara bertahap karena didasari strategi induk perusahaan bahwa unit di luar Belanda tak lagi bergerak di bisnis retail. Bank tersebut memilih bergerak di wholesale banking bidang pangan dan agrikultur khususnya untuk unit yang ada di luar Belanda.

Rencana Rabobank Group itu yang kemudian dinilai tak sesuai dengan pasar di Indonesia. “Tidak ada petani kaya di sini,” ujar Jos dalam wawancara khusus dengan Tempo di Kantor Pusat Rabobank Indonesia, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019. Yang masuk kategori wholesale banking adalah pinjaman di atas Rp 200 miliar.

Sebenarnya, kata Jos, kondisi bisnis pertanian di Indonesia masih bagus. Hanya saja, para pelaku pertanian Tanah Air kebanyakan adalah konsumen retail Rabobank, sehingga tidak bisa lagi didukung.

“Alasannya sederhana, hanya itu saja,” tutur Jos. “Karena itu, dia sudah menutup di beberapa negara. Kita adalah negara yang ke sekian. Terakhir dia yang besar sekali itu di Amerika.”

Lebih jauh, Jos mengatakan perseroan membidik petani-petani besar layaknya di beberapa negara lain. Misalnya saja di Brasil, di mana seorang petani bisa menguasai lahan hingga ratusan hektare. Sehingga, mereka cenderung mengambil produk wholesale.

Sebenarnya, kata Jos , Indonesia juga punya nasabah besar misalnya yang bergerak di pertanian sawit atau kopi. Namun, para nasabah besar di Indonesia juga diperebutkan oleh ratusan perbankan lain. “Indonesia itu seperti India, kecil tapi banyak. Jadi tidak mencuat gede-gede kayak Cile, ini khas Asia.”

Dengan demikian, Jos menepis berbagai spekulasi mengenai berhentinya aktivitas bank asal Belanda itu di Tanah Air. “Strateginya diubah, jadi enggak aneh-aneh amat,” ujar dia. Ia juga membantah isu bahwa keputusan perseroan menyetop operasinya adalah lantaran disrupsi teknologi digital.

Sebelumnya, dalam pernyataan tertulis, Rabobank mengatakan akan menutup operasinya secara bertahap hingga akhir Juni 2020. Untuk itu, perseroan kini tengah secara aktif bekerja sama dengan regulator ihwal rencana tersebut. Rabobank telah mulai menjalankan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan arahan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

“Penutupan RII itu sendiri pada saatnya akan tergantung kepada persetujuan otoritas dan akan dilaksanakan dengan sepenuhnya memperhatikan kepentingan para nasabah dan karyawan,” demikian tertulis dalam keterangan tersebut.

Selanjutnya, perseroan berkomitmen memastikan transisi itu berjalan dengan baik dan lancar. Mereka juga memastikan akan memberi dukungan penuh kepada seluruh pihak terkait selama proses berlangsung dan berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Rabobank Group menyatakan tetap berkomitmen kepada sektor pangan dan agrikultur di Indonesia melalui kerjasama dengan para nasabah wholesale. Rencana yang ada saat ini adalah mereka tetap hadir melalui keberadaan Rabobank Foundation.

Wadah tersebut disediakan guna menjajaki peluang untuk Rabo Development. Mereka juga terus mengembangkan peluang-peluang sektor tersebut melalui wadag lain seperti Agri3Fund, sebuah kemitraan antara Rabobank dan United Nations Environment.

Advertisement Valbury

Keuangan

Bank BUMN Restrukturisasi Kredit UMKM Rp189 T pada 2020

Published

on

Jakarta – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank BUMN melakukan restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp189 triliun pada tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 2,9 juta debitur UMKM yang terdampak pandemi covid-19.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap restrukturisasi itu dapat membantu para pelaku UMKM bertahan dan tetap bertumbuh hingga pandemi berakhir.

“Kami juga terus fokus melakukan restrukturisasi kredit pada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Telah ada 2,9 juta UMKM yang kami restrukturisasi dengan outstanding sebesar Rp189 triliun,” ucapnya dalam webinar Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

Selain itu, lanjut Tiko, panggilan akrabnya, pemerintah juga telah memberi bantuan subsidi bunga kepada 6,5 juta rekening, baik nasabah kredit usaha rakyat (KUR) maupun non KUR.

“Dalam masa pandemi covid-19 pun kami terus memberikan dorongan dan keringanan kepada pelaku UMKM sehingga ada kemampuan mereka melanjutkan usahanya, dan keringanan dalam membayar berbagai kewajiban keuangannya juga kami kurangi,” tuturnya.

Tiko melanjutkan Himbara juga mencatat penyaluran kredit sebesar Rp188,11 triliun sepanjang 2020. Angka tersebut melampaui kuota yang disediakan, yakni sebesar Rp186,6 triliun.

“Realisasinya juga lebih tinggi dari target, yakni 5,8 juta debitur. Jadi, jangkauan ini demikian luas dengan size (ukuran) yang juga besar,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, sambung Tiko, Himbara mengajukan plafon KUR sebesar Rp253 triliun. Penetrasi KUR terus ditingkatkan agar semakin menjangkau banyak masyarakat dengan nominal yang juga semakin besar.

“Sehingga memungkinkan UMKM bisa memiliki akses yang lebih mudah kepada pinjaman murah dengan struktur subsidi pemerintah,” tandasnya.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Bank Perkuat Pembayaran Digital, Era Baru Persaingan dengan Fintech

BCA dan CIMB Niaga merambah layanan pemesanan tiket pesawat hingga hotel pada platform mobile banking. Ini dinilai memasuki era baru industri bank dan persaingannya dengan fintech.

Published

on

Beberapa bank seperti BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri mengembangkan platform pembayaran digital dengan merambah layanan hiburan hingga terintegrasi ke aplikasi pesan. Ekonom menilai, ini menandakan era baru persaingan teknologi finansial (fintech) dengan perbankan.

BCA misalnya, meluncurkan fitur lifestyle pada platform BCA Mobile pada akhir tahun lalu. Ini memungkinkan pengguna membeli tiket pesawat dan kereta api, serta voucer gim online hingga memesan kamar hotel.

Lalu, CIMB Niaga meluncurkan fitur Travel Concierge di Octo Mobile, yang dapat digunakan untuk memesan tiket pesawat. Kemudian, Mandiri Online milik Bank Mandiri menghadirkan fitur interaksi atau Mandiri Intelligent Assistant lewat aplikasi pesan, WhatsApp.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memperkirakan, bank-bank terus mengembangkan platform mobile banking. “Bukan hanya layanan fintech, tetapi juga pemesanan hotel, tiket pesawat, dan lainnya,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (12/1). “Ada sektor yang terdisrupsi. Sudah pasti.”

Ia menilai, ekspansi tersebut merupakan babak baru di industri perbankan. Saat ini, bank-bank mulai merambah bank digital seperti BTPN lewat Jenius, DBS via Digibank, Bank Jago, Bank Digital BCA hingga Neo Commerce.

“Perbankan besar seperti Bank Mandiri dan BCA mau tidak mau harus bisa bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar bank digital, terlebih secara teknologi dan modal, keduanya memadai. Semakin praktis dan lengkap layanan maka akan semakin makin banyak penggunanya,” kata dia.

Meski begitu, menurutnya kerja sama antara perbankan dan fintech lebih menguntungkan kedua pihak. Ini karena bank memiliki modal yang mumpuni. Sedangkan fintech unggul dari sisi praktis. “Bagi perbankan dan fintech yang cerdik, strategi kerja sama patut dipertimbangkan,” kata dia.

Bank Jago misalnya, bergabung dengan Gojek dan memperkuat layanan GoPay. Sebelum GoPay, fintech lending atau pembiayaan Akulaku merambah bank digital dengan mengakuisisi Bank Yudha Bhakti pada 2019 yang kini menjadi Neo Commerce. “

Tren ke depan lebih mengarah pada integrasi vertikal, yakni akuisisi atau merger antara bank dan fintech” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, bulan lalu (21/12/2020). Cara tersebut dinilai mampu mengembangkan ekosistem keuangan secara lebih luas.

Ini karena fintech punya keunggulan dari sisi penilaian kredit atau credit scoring, tetapi lemah dari sisi data calon debitur. Sedangkan bank mempunyai akses terhadap data ini melalui Sistem Layanan Infromasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Ekonomi Global

Jokowi Targetkan Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Published

on

Finroll.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka 0% pada 2024.

Menurut data Bappenas, jumlah warga sangat miskin masih berada di kisaran angka 2,5% hingga 3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26 juta orang, meningkat 0,56 persentase poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persentase poin terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrem (extreme poverty) ada di pengeluaran US$ 1,9 per kapita per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 12,4 juta orang atau 4,6% dari populasi pada tahun 2018.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke 0%.

Extreme poverty kita sekitar 2,5% sampai 3%. Tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan itu bisa menjadi 0%,” kata Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Bagaimana caranya bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga ke level 0%, Suharso mengatakan, salah satunya dengan fokus pada program bantuan sosial. Sasaran dari program bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan miskin.

“Sehingga dengan demikian, penurunan kemiskinan akan kita bisa capai,” ujar Suharso Monoarfa.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana pemerintah bisa hadir membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat.

“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak,” terang Suharso Monoarfa.

Data merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan program perlindungan sosial melalui penyaluran program bantuan sosial.

Sebelumnya, Suharso menegaskan pihaknya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial yang ada dan telah berjalan agar penyaluran program perlindungan sosial dapat berjalan semakin efektif.

“Jadi, Bappenas ditugaskan oleh bapak presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini. Jadi ke depan, ini akan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ujar Suharso Monoarfa.

Ditegaskannya, reformasi sistem perlindungan sosial akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. “Timeframenya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024,” tukas Suharso Monoarfa.

Penyusunan ulang sistem perlindungan sosial yang akan dilakukan, menurut Suharso, langkah pertama adalah mengenai ketepatan data dengan digital based sehingga penyampaian program perlindungan sosial memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Sumber : beritasatu.com

Continue Reading

Trending