Connect with us
[adrotate group="1"]

Makro Ekonomi

Hindari Penipuan, Inilah Exchanges Aset Kripto yang telah terdaftar di BAPPEBTI

Published

on


Finroll.com — Keberadaan Aset Kripto di Indonesia kerap dicap negatif oleh masyarakat, maraknya oknum yang menggunakan teknologi aset kripto dalam menjalankan modus operasinya meresahkan dan merugikan banyak pihak. Untuk mencegah hal ini Bank Indonesia sempat mengeluarkan Surat Pernyataan no: 16/6/Dkom yang berisi “Bank Indonesia menyatakan SID Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia” pada februari 2014 Silam.

Namun lain halnya sekarang, memperjual belikan Aset Kripto seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menjadi kabar baik untuk seluruh penggiat aset kripto di Indonesia.

Mekanisme perdagangan aset kripto ini kemudian lebih lanjut dilegalkan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang didalamnya termasuk mengatur mekanisme perizinan untuk para exchange yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin dan token lainnya. Hingga 29 Mei 2020, terdapat 13 Perusahaan atau Entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari BAPPEBTI sebaGai calon pedagang asset kripto, yaitu:
1. PT Crypto Indonesia Berkat
2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
PT Pintu Kemana Saja
5. PT Zipmex Exchange Indonesia
6. PT Bursa Cripto Prima
7. PT Luno Indonesia LTD
8. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
9. PT Indonesia Digital Exchange
10. PT Cipta Koin Digital
11. PT Trinity Investama Berkat
12. PT Plutonext Digital Aset

Lebih lanjut lagi, Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) beserta 10 dari pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar, dengan dukungan dari BAPPEBTI kemudian melakukan kampanye “tetap aman dan legal”.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di Indonesia, A-B-I juga akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” pada 15 September 2020 yang akan datang.

Chairman A-B-I, Oham Dunggio berpesan “Kami harap melalui konferensi ini masyarakat Indonesia bisa mengerti tentang potensi teknologi Blockchain, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama memberikan pemahaman dasar agar dapat membedakan project scam dan project real. Ini adalah persembahan kami dari Asosiasi untuk mendorong perkembangan teknologi Blockchain di Indonesia”

Sementara itu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Sahudi, menyampaikan “peraturan tentang aset kripto yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan bertujuan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap para pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kepercayaan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan bertransaksi aset kripto.

Lebih lanjut Sahudi mengatakan “Kami menyambut baik rencana A-B-I yang akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” dan berharap konferensi dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan acara ini, masyarakat luas dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai technology Blockchain dan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik bursa berjangka di Indonesia”.

Info Kontak : www.asosiasiblockchain.co.id
Lampiran: Poster Kampanye “Tetap Aman & Legal”

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Utang RI Naik Rp1.000T dalam Setahun Akibat Covid-19

Total utang pemerintah hingga September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun, melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 4.700,28 triliun.

Published

on

FINROLL.COM — Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun pada September 2020, melesat lebih dari Rp 1.000 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 4.700,28 triliun. Kenaikan utang terjadi karena pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Posisi utang pemerintah pada September 2020 juga meningkat dari Agustus 2020 yang tercatat Rp 5.594,93 triliun. “Dengan demikian rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 36,41%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam buku APBN KiTa edisi Oktober 2020 yang dirilis, Kamis (22/10).
Secara perinci, utang pemerintah pusat masih didominasi oleh surat berharga negara dengan komposisi 85% atau sebesar Rp 4.892,57 triliun. Sisanya, berbentuk pinjaman sebanyak Rp 864,29 triliun.
Lebih perinci, SBN terdiri dari SBN domestik Rp 3.629,04 triliun dan vaals Rp 1.263,54 triliun. SBN domestik berbentuk surat utang negara Rp 2.973,01 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 656,03 triliun. Adapun SBN valas terdiri atas SUN Rp 999,49 triliun dan SBSN Rp 264,05 triliun.

Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 852,97 triliun yang berbentuk bilateral Rp 318,18 triliun, multilateral RP 489,97 triliun, dan bank komersial Rp 44,82 triliun.

Sri Mulyani menekankan pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan penuh kehatihatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang. Salah satunya, dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. Ini terlihat dari penerbitan SBN ritel secara berkala yang mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat.
Terbaru, hasil penerbitan sukuk ritel seri SR013 pada September berhasil memperoleh sebesar Rp 25,67 triliun dan menjaring 44.803 total investor. Angka tersebut merupakan rekor penjualan terbesar sepanjang penjualan SBN Ritel sejak 2018. Selanjutnya pada Oktober ini, pemerintah kembali menawarkan Obligasi Negara seri ORI018 dengan tingkat kupon sebesar 5,70% p.a. ORI018 ditawarkan sejak tangga 1 sampai dengan 21 Oktober 2020 dan merupakan instrumen dengan suku bunga tetap dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik dengan Cash Waqaf Linked Sukuk ritel seri SWR001. Sukuk ritel tersebut ditawarkan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 November 2020 berdasarkan akad wakalah dengan imbal hasil sebesar 5,5%.
SWR001 ditawarkan pemerintah tanpa warkat dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Tujuannya, untuk menjembatani masyarakat untuk menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih berhati-hati dan berpikir dalam menarik utang, terutama produktivitas atas utang.
“Karena dampaknya tidak jangka pendek saja tetapi jangka panjang juga atas kinerja ekonomi,” kata Rizal kepada Katadata.co.id, Kamis (22/10). Apalagi, sambung dia, jika sudah berutang tetapi tidak terjadi perbaikan produktivitas sektor riil yg mendorong naiknya nilai tambah.
Maka, ini yang perlu dikhawatirkan karena akan menggerogoti dan membebani APBN. Di sisi lain, Panel Ahli Katadata Insight Center Damhuri Nasution mengatakan bahwa keseimbangan primer yang naik tajam merupakan konsekuensi logis dari ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
Dalam keadaan sulit seperti ini, penerimaan pemerintah terutama perpajakan sudah pasti menurun, sedanglan belanja meningkat seiring berbagai stimulus perekonomian. “Ini yang membuat keseimbangan primer maupun defisit APBN nya melebar,” ujar Damhuri kepada Jumat (2/10).
Ia menilai penerimaan negara akan kembali meningkat jika ekonomi sudah mulai pulih. Keseimbangan primer dan defisit APBN pun akan kembali menyempit.  (Katadata.co.id)
Continue Reading

Automotive

Sri Mulyani Tolak Insentif Pajak 0% Mobil Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak mempertimbangkan usulan insentif pajak 0% untuk mobil baru seperti yang diajukan Kementerian Perindustrian.

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan Kementerian Perindustrian terkait insentif pajak hingga 0% untuk mobil baru. Dukungan kepada industri sektor otomotif akan diberikan dalam bentuk insentif yang sudah disediakan pemerintah kepada industri secara keseluruhan.

“Kami saat ini tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru 0% seperti yang diusulkan industri maupun Kementerian Perindustrian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (19/10).

Sri Mulyani menjelaskan, dukungan akan diberikan pemerintah kepada sektor otomotif dalam bentuk insentif yang sudah disediakan untuk seluruh industri. Ia juga memastikan seluruh insentif yang dibeirkan pemerintah akan dievaluasi secara lengkap. “Jadi jangan sampai memberikan dampak negatif ke yang lain,” katanya.

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pada perusahaan dalam bentuk perpajakan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 maupun UU Cipta Kerja yang akan segera berlaku. Salah satu insentif yang diberikan adalah pemangkasan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada 2021.

Pengamat Pajak Institute For Development of Economics and Finance Nailul Huda menilai pembebasan PPnBM mobil baru merupakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. “Seperti pengusaha otomotif dan orang-orang dengan berpendapatan menengah ke atas,” ujar Huda kepada Katadata.co.id, Kamis (1/10).

Saat ini, menurut dia, hanya masyarakat kalangan atas yang mampu dan mau mengeluarkan uang, sedangkan kelas menengah lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Di sisi lain, pembebasan PPnBM akan menciutkan penerimaan negara karena porsi PPN dan PPnBM dalam penerimaan negara termasuk besar.

Maka dari itu, usulan tersebut akan semakin menurunkan penerimaan negara dimana saat ini sedang tertekan akibat Covid-19. “Jadi saya rasa kebijakan ini sungguh tidak tepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual sebelumnya menilai insentif pajak dapat mendorong pemulihan ekonomi. Apalagi, jika diberikan pada sektor industri yang memiliki efek berganda tinggi seperti perumahan atau otomotif. Kementerian Perindustrian pada bulan lalu mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru hingga 0% pada tahun ini. Relaksasi pajak ini diharapkan mampu mendorong penjualan mobil, yang lesu di masa pandemi Covid-19.

“Industri otomotif itu turunan begitu banyak. Tier 1 dan tier 2 banyak, sehingga perlu diberi perhatian agar daya beli masyarakat meningkat. Sehingga bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada pertengahan bulan lalu.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat 48.554 unit mobil terjual di dalam negeri pada September 2020. Jumlah tersebut naik 30,3% dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga masih melanjutkan kenaikan penjualan sejak Juni 2020.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Data Perdagangan Menunjukkan ‘Tanda Membaik’ Pemulihan Ekonomi

Published

on

FINROLL.COM — Indonesia membukukan ekspor tertinggi dalam enam bulan, didorong oleh peningkatan pengiriman barang pertanian dan manufaktur pada bulan September, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Kamis. Sebagai tanda membaiknya permintaan global, Indonesia mencatat surplus perdagangan selama lima bulan berturut-turut.

Ekspor melonjak 6,97 persen bulan ke bulan (mtm) di bulan September menjadi US $ 14,01 miliar, tertinggi yang tercatat sejak Maret, sebelum pandemi berdampak besar pada perekonomian negara.

Angka tersebut, bagaimanapun, tetap 0,5 persen lebih rendah dari pada bulan September tahun lalu. Impor, sementara itu, naik 7,7 persen mtm menjadi $ 11,57 miliar di bulan September karena meningkatnya pengiriman masuk bahan mentah dan barang modal, tetapi mereka masih hampir 19 persen lebih rendah setiap tahun, karena pengeluaran rumah tangga tetap jauh di bawah tingkat pra-pandemi.

Akibatnya, negara itu membukukan surplus perdagangan $ 2,44 miliar pada bulan September, sehingga total surplus sepanjang tahun ini menjadi $ 13,51 miliar.

“Data perdagangan September merupakan tanda pemulihan ekonomi yang menggembirakan, karena ekspor barang pertanian dan manufaktur meningkat, sementara impor bahan baku untuk [manufaktur] juga meningkat,” kata kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers, Kamis.

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia menyusut 5,32 persen tahun ke tahun (yoy) pada kuartal kedua karena semua komponen PDB, kecuali ekspor neto, mengalami kontraksi. Pengeluaran rumah tangga serta investasi turun lebih dalam karena pandemi COVID-19 menghantam daya beli dan permintaan.

Ekspor barang jadi, yang memberikan kontribusi sekitar 80 persen terhadap total ekspor, naik 6,61 persen yoy menjadi $ 11,56 miliar pada September, didorong oleh peningkatan pengiriman baja, minyak sawit, dan peralatan listrik, antara lain.

Ekspor produk pertanian melonjak 16,22 persen per tahun menjadi $ 410 juta karena peningkatan ekspor sarang burung, udang dan sayuran, di antara komoditas lainnya. Sementara itu, ekspor produk minyak dan gas turun 12,44 persen menjadi $ 700 juta di tengah harga minyak yang lebih rendah, sementara ekspor produk pertambangan turun 35 persen menjadi $ 1,33 miliar karena jatuhnya harga batu bara dan permintaan yang lebih rendah untuk komoditas tersebut.

Di sisi lain, impor bahan mentah dan barang modal masing-masing meningkat pada bulan September menjadi $ 8,32 miliar dan $ 2,13 miliar, tetapi masih turun hampir 20 persen setiap tahun. Impor barang konsumsi turun 20,38 persen yoy menjadi $ 1,12 miliar.

“Permintaan dari negara tujuan ekspor utama Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah pelonggaran lockdown global, sementara harga komoditas global menunjukkan tren peningkatan,” tulis Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro dalam catatan penelitiannya, Kamis.

“[Faktor] ini dapat mendukung ekspor ke depan.” Namun, potensi risiko gelombang kedua pandemi virus korona dapat menghambat pemulihan ekspor dan aktivitas ekonomi global, kata dia, menambah prospek impor yang suram karena permintaan domestik yang masih lemah akan memaksa pelaku usaha untuk menunda kegiatan investasi dan produksi.

Atas dasar itu, “Impor Indonesia akan terus mengalami kontraksi lebih cepat dibandingkan ekspor pada kuartal terakhir tahun 2020,” prediksi dia. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan data perdagangan mencerminkan “tanda terbaru pemulihan” di sektor manufaktur negara, tetapi prospek pemulihan ekonomi tetap tidak menentu tahun ini.

“Prospek pemulihan ekonomi pada kuartal keempat akan sangat bergantung pada lintasan virus, karena pengeluaran rumah tangga akan tetap lemah sampai vaksin tersedia,” katanya kepada Post.

Aktivitas manufaktur Indonesia telah meningkat secara signifikan pada kuartal ketiga dibandingkan dengan kuartal kedua, menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), yang memperkirakan aktivitas tersebut akan terus meningkat pada kuartal keempat.

Kenaikan impor nonmigas Indonesia mengisyaratkan peningkatan permintaan domestik, JP Morgan Emerging Markets Asia, analis Riset Ekonomi dan Kebijakan Nur Raisah Rasid menulis dalam sebuah catatan pada hari Kamis. Kinerja bisnis pada kuartal ketiga telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani.

“Kami yakin kinerja bisnis akan semakin pulih menyusul peningkatan konsumsi sebelum akhir tahun, dan kami berharap kepercayaan masyarakat ke depannya akan meningkat sejalan dengan ketersediaan vaksin,” ujarnya melalui pesan singkat, Kamis, seraya menambahkan bahwa permintaan akan barang-barang Indonesia mengalami penurunan.

juga meningkat di negara-negara yang berhasil mengendalikan pandemi. “Atas dasar itu, kami optimis produktivitas industri nasional akan mendapat dorongan dari kepercayaan masyarakat yang meningkat dan permintaan pasar yang meningkat,” tandasnya. “Tapi kami masih perlu bekerja keras untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian melalui reformasi kebijakan dan stimulus.” (Hdyt/Thejakartapost.com)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending