Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, 800.000 PNS Ikut ‘Mengungsi’

Published

on


Finroll.com – Pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini bekerja di tingkat pusat bakal ikut pindah ke ibu kota baru negara di Kalimantan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin sudah memegang data jumlah PNS yang bakal pindah.

Berdasarkan yang dia ingat, jumlah PNS pusat yang bakal meninggalkan Jakarta tak sampai 1 juta, yaitu hanya 800 ribuan.

“Kurang lebih hampir satu juta, sekitar 800 ribuan (PNS yang pindah ke ibu kota baru),” kata dia di Hotel Westin Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dia menjamin tak ada aparatur sipil negara yang menolak pindah ke ibu kota baru.

“Nggak ada yang menolak, mau semua. Siapa yang bilang ada yang nolak? nggak ada, nggak ada yang nolak,” paparnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, ditemui di lokasi yang sama menyebutkan angka berbeda. Dia memperkirakan PNS yang pindah ke ibu kota baru adalah 600 ribuan.

“Nggak sampai (satu juta PNS). Perkiraan saya hanya 600 ribuan (yang pindah ke ibu kota baru),” sebutnya.

Dia mengatakan, untuk PNS pemerintah pusat yang bekerja di bidang pelayanan publik tetap ada yang di Jakarta. Mereka akan tetap melayani kebutuhan masyarakat di Jakarta.

“Nggak semuanya. Jadi saya menduga yang pindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik. Kalau misal pelayanan publiknya banyak di Jakarta ya di Jakarta dong,” sebutnya.

Dia mencontohkan, misalnya Kementerian Keuangan punya Direktorat Jenderal Pajak. Di institusi pajak ini ada pelayanan publik soal pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Sebagian dari mereka tetap di Jakarta.

“Banyak kan pelayanan publik. Kalau di pusat banyak sekali. Katakanlah Kementerian Keuangan, yang petugas pajak kan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di Jakarta,” ujarnya.

Yang pindah ke ibu kota baru, lanjut dia adalah PNS yang kerjanya berhubungan dengan kebijakan.

“Kalau (PNS yang berhubungan dengan) kebijakan bisa pindah, tapi yang pelayanan kan tidak bisa pindah,” tambahnya.

Advertisement Valbury

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Peristiwa

Warga Papua Kembalikan Uang LPDP: Koman Tak Ada Lagi Utang

Published

on

FINROLL.COM – Tim Solidaritas Rakyat Papua akan mengembalikan uang beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan senilai Rp773 juta yang pernah diterima pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman.

Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil, Suarbudaya Rahadian memastikan pengembalian akan dilakukan perwakilan solidaritas hari ini, Rabu (16/9) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Ia menyebut, jumlah uang yang dikembalikan sama persis dengan tagihan dari LPDP kepada Veronica yakni sebesar Rp773.876.918.

“Ini menjadi pesan bahwa tidak ada hutang lagi dari mbak Veronica Koman ke Kementerian Keuangan,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Lihat juga: Veronica Koman: Saya Siap Dibuang NKRI, Berikan ke Papua

Ia mengatakan pengembalian hari ini akan dilakukan secara simbolik, beberapa perwakilan tim solidaritas hanya akan memberikan salinan bukti transfer, bukan yang tunai sebanyak yang ditagihkan itu.

“Nanti akan ada aksi teatrikal 4 orang menggunakan pakaian adat Papua, lalu menyerahkan secara simbolik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Veronica sebelumnya mengaku diminta pihak LPDP mengembalikan uang beasiswa senilai Rp773 juta yang pernah diterima saat menempuh jenjang pendidikan magister di Australia pada 2016.

Permintaan pengembalian uang beasiswa itu kemudian dinilai sebagai bentuk penekanan pemerintah agar dirinya berhenti berbicara dan mengadvokasi isu HAM di Papua. Veronica sendiri saat ini berstatus tersangka atas kasus provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya.

Namun, Manajemen LPDP membantah tudingan Veronica. Dari informasi dan sistem LPDP, Veronica tidak memenuhi kontrak dan kewajiban kembali ke Indonesia usai menerima beasiswa LPDP. Veronica memang sempat kembali ke Indonesia pada 2018, namun setelah itu terbang lagi ke Australia dan berstatus belum lulus dari masa studi.

Veronica kemudian lulus per Juli 2019, namun baru melaporkan kelulusannya ke aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada 23 September 2019.

Atas hal itu, LPDP menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp773,87 juta kepada Veronica pada 24 Oktober 2019. Lalu, Surat Penagihan Pertama diterbitkan pada 22 November 2019.

Dari surat sanksi dan penagihan tersebut, LPDP menyatakan Veronica menyetujui dengan pengajuan metode pengembalian dana beasiswa dengan cicilan 12 kali pada 15 Februari 2020. Cicilan pertama dibayarkan dan sampai ke kas negara sebesar Rp64,5 juta pada April 2020. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Dukung DKI Terapkan PSBB Total

Published

on

FINROLL.COM – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia. Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

Ia meminta masyarakat untuk disipilin menerapkan protokol kesehatan. “Pembatasan aktivitas ini harusnya kita lakukan bersama sejak awal sehingga bisa menekan kasus positif dan kematian. Tapi ternyata kondisi belum sempurna terjadi beberapa waktu lalu,” kata dia.

“Mari kita bangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali,” sambung Wiku. Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (KOMPAS.com)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending