Connect with us

Keuangan

IDI : Pemerintah Harus Segera Menaikan Iuran BPJS Kesehatan

Published

on


Finroll.com — Terkait kenaikan program BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk segera menaikan iuran BPJS Kesehatan. Organisasi para dokter tersebut meminta pemerintah menaikkan iuran dalam waktu dekat ini, mengingat defisit yang dialami eks PT Askes (Persero).

Noor Arida Sofiana selaku Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia untuk Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengatakan setidaknya iuran peserta naik sesuai dengan perhitungan aktuaria. Dengan demikian, angkanya tidak jomplang antara iuran dan biaya layanan kesehatan.

Sebagai gambaran, defisit pada 2014 lalu tercatat sebesar Rp3,3 triliun. Lalu, naik pada 2015 menjadi Rp5,7 triliun. Defisit kian membengkak pada 2016 menjadi Rp9,7 triliun dan Rp9,75 triliun pada 2017.

Sementara, hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit tahun lalu menyentuh Rp10,98 triliun.

Tahun ini, pemerintah memproyeksi jumlah defisit mencapai Rp32,8 triliun. Perkiraan itu naik dari sebelumnya yang hanya Rp28,35 triliun.

“Melihat defisit Rp28 triliun itu, tentu sudah sangat mendesak (untuk menaikkan iuran peserta). Itu hal yang tepat, khususnya jumlahnya sesuai dengan aktuaria (Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN),” ungkap Arida, yang dilansir dari CNN Indonesia, Jumat, (6/9/2019).

Bukan tanpa alasan IDI mendukung kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, arus kas yang sehat akan membuat BPJS Kesehatan bisa membayar tagihan ke rumah sakit dan penyedia obat tepat waktu. Sekarang ini, tidak jarang pembayaran tagihan BPJS Kesehatan ke rumah sakit terlambat.

“Kalau terlambat juga kan berdampak ke mutu kualitas pelayanan (yang diberikan ke peserta). Kami kan juga tidak mau masyarakat dapat pelayanan di bawah rata-rata. Ini harus segera dibenahi,” terang Arida.

Apalagi, lanjut Arida, pemerintah seharusnya sudah menyesuaikan iuran peserta tiap dua tahun sekali sesuai payung hukum.

Namun, itu pun tak dilakukan oleh pemerintah. Jangan heran jika BPJS Kesehatan terus didera defisit keuangan.

“Peninjauan harusnya dilakukan tapi sempat tertunda. Pemerintah baru berikan suntikan dana, tapi kan kurang. Mungkin jelang pemilihan presiden (pilpres) kemarin, ada kesibukan,” katanya.

Sebelumnya, DJSN mengusulkan peserta kelas mandiri I naik Rp40 ribu per bulan menjadi Rp120 ribu per bulan. Kemudian, kelas mandiri II naik Rp24 ribu per bulan menjadi Rp75 ribu er bulan dan kelas mandiri III naik Rp16.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per bulan.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan kenaikan sampai dua kali lipat untuk kelas mandiri I dari Rp80 ribu per bulan menjadi Rp160 ribu per bulan. Untuk kelas mandiri II, diusulkan naik dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu per bulan.

Mantan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menilai iuran peserta BPJS Kesehatan memang harus naik untuk menyelamatkan keuangan lembaga itu. Namun, terkait berapa jumlahnya, ia menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang.

“(Kenaikan dua kali lipat) itu perlu dikaji lebih agar jangan sampai kenaikan itu memberatkan. Sebab masyarakat tentu ingin melihat apa faedahnya. Saya tidak mengatakan menolak ya, tapi dilihat lagi,” tutur Agung.

Menurut Agung, kenaikan iuran juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada peserta. Hal ini agar masyarakat tidak merasa sia-sia membayar lebih mahal untuk BPJS Kesehatan dari sebelumnya.

“Kalau dirasa manfaatnya sudah cukup, ya naik dua kali lipat tidak masalah. Tapi kalau naik sedikit saja dan manfaat belum diperoleh pasti akan ada reaksi,” pungkasnya.(red)

Advertisement Valbury

Business

Cara Tunda Pembayaran Cicilan Kredit Bank di Tengah Wabah Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan relaksasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil berupa penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun ke depan sebagai langkah meredam efek virus corona. Relaksasi berlaku untuk usaha mikro yang mengambil kredit di perbankan, termasuk pembiayaan di industri keuangan non bank (IKNB), seperti multifinance dan lembaga keuangan mikro.

“Ada keluhan dari usaha mikro, kecil. Saya sudah bicarakan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan beri relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar, diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” ujarnya, Selasa (24/3).

Menyikapi keputusan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator jasa keuangan membuat aturan teknis melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan countercyclical.

OJK menjelaskan lembaga jasa keuangan nantinya akan melakukan restrukturisasi terhadap kredit dan pembiayaan (leasing) pelaku usaha terdampak virus corona.

“Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat covid-19” tulis OJK dalam keterangan resmi yang diperoleh CNNIndonesia.com.

Selanjutnya, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan oleh para debitur terdampak virus corona dalam mengajukan permohonan restrukturisasi.

Pertama, debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi dengan melengkapi dengan data yang diminta oleh bank atau perusahaan pembiayaan (leasing). Permohonan tersebut disampaikan secara online melalui email atau website yang ditetapkan oleh bank dan leasing tanpa harus datang bertatap muka ke kantor cabang.

Kedua, bank dan leasing akan melakukan assesment apakah debitur termasuk merupakan pelaku usaha terdampak langsung atau tidak langsung virus corona. Kemudian, mereka juga akan melakukan assesment historis pembayaran pokok dan bunga, serta kejelasan penguasaan kendaraan, terutama untuk leasing.

Ketiga, bank dan leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu.

Mereka juga akan menetapkan jumlah kredit yang dapat direstrukturisasi, termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya didapat melalui penilaian atau diskusi antara debitur dengan pihak bank dan leasing.

Hal ini memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak covid-19. Kemudian, informasi persetujuan restrukturisasi dari bank dan leasing disampaikan secara online atau via website perusahaan terkait.

OJK menjelaskan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Skema restrukturisasi diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank dan perusahaan pembiayaan berdasarkan hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur, penilaian prospek usaha, dan kapasitas membayar debitur.

Jangka waktu restrukturisasi bervariasi tergantung pada assesment bank dan perusahaan pembiayaan terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

OJK menegaskan tak terdapat batasan plafon kredit atau pembiayaan selama debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada bank atau perusahaan pembiayaan karena usahanya terdampak penyebaran virus corona baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan,” jelas OJK.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Dolar di Atas Rp 15.200, Rupiah Terlemah Sejak Oktober 2018

Published

on

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sempat menguat kini berbalik melemah. Dolar AS sudah berhasil menembus level Rp 15.200. Pada Rabu (18/3/2020) pukul 09:11 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 15.210. Rupiah melemah 0,33% dibandingkan dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Kala pembukaan pasar, rupiah menguat 0,53% dan dolar AS berhasil didorong ke bawah Rp 15.100. Namun seiring perjalanan, apresiasi rupiah menipis, habis, dan kini melemah.

Pelemahan rupiah membawa mata uang Tanah Air berada di posisi terlemah sejak akhir Oktober 2018. Berikut perkembangan kurs rupiah terhadap dolar AS dalam dua tahun terakhir:

(CNBC INDONESIA)

 

Continue Reading

Business

Rupiah Amblas ke Rp15.172 per dolar AS

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Nilai tukar rupiah berada di Rp15.172 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Selasa (17/3) sore. Posisi tersebut melemah 1,61 persen dibandingkan nilai pada penutupan perdagangan pada Senin (16/3).

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di posisi Rp15.083 per dolar AS atau melemah dibandingkan posisi Senin (16/3) kemarin, yakni Rp14.818 per dolar AS.

Rupiah tak sendiri, mayoritas mata uang di kawasan Asia juga terpantau melemah terhadap dolar AS. Tercatat won Korea melemah 1,46 persen, ringgit Malaysia 0,91 persen, dan yen Jepang 0,84 persen.

Selanjutnya, baht Thailand melemah 0,47 persen, peso Filipina 0,37 persen, lira Turki 0,31 persen, dan yuan China 0,25 persen diikuti dolar Singapura 0,19 persen serta dolar Taiwan 0,12 persen.

Lihat juga: IHSG Ditutup Meriang ke Posisi 4.456
Di sisi lain, penguatan hanya terjadi pada rupee India 0,21 persen dan dolar Hong Kong sebesar 0,01 persen terhadap dolar AS.

Kemudian di negara maju, mayoritas nilai tukar bergerak melemah terhadap dolar AS. Dolar Australia dan dolar Kanada masing-masing melemah sebesar 0,63 persen dan 0,14 persen, diikuti poundsterling Inggris dan euro yang masing-masing melemah sebesar 0,39 persen dan 0,56 persen terhadap dolar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai anjloknya rupiah hingga tembus level Rp15 ribu pada hari ini disebabkan oleh perkembangan virus corona (covid-19) secara global dan dalam negeri.

Diketahui, penyebaran wabah virus corona terus meluas dalam skala global hingga hampir 150 negara. Akibatnya, perekonomian global tertekan hingga mulai mengancam perekonomian AS saat ini.

Lihat juga: Curhat Sri Mulyani Kawal Ekonomi RI dengan Kerja dari Rumah
Ibrahim mengatakan pasar saham AS telah anjlok sejak pekan lalu karena kekhawatiran investor dengan ekonomi global yang berpotensi mengalami resesi.

Bank Sentral As The Fed akhirnya memutuskan memangkas suku bunga menjadi 0 persen pada pertemuan yang dihadiri oleh Dewan Gubernur pada, Minggu (15/3) lalu.

Pemotongan suku bunga yang lebih cepat ini dilakukan untuk mencegah gangguan pasar keuangan yang menurun selama krisis keuangan global akibat corona.

“Tindakan darurat ini menunjukkan bahwa perekonomian AS semakin digerogoti akibat wabah corona,” kata Ibrahim saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

Tak hanya dari sisi global, corona juga telah mempengaruhi perekonomian domestik. Ibrahim menyebut tekanan perekonomian akibat covid-19 di Indonesia diprediksi akan berlangsung hingga ke kuartal II 2020, dengan masa puncak penyebaran virus corona di bulan Mei 2020, bersamaan dengan bulan puasa dan Idul Fitri.

Sementara, jumlah kasus covid-19 masih berkembang di Indonesia. Saat ini, jumlah kasus tercatat sudah mencapai 172 kasus, dengan 5 orang meninggal dunia dan 9 orang dinyatakan sembuh di Tanah Air.

“Terlebih, Penanganan rumah sakit dalam negeri yang belum siap menampung pasien virus corona juga membuat pasar kecewa terhadap pelaksanaan penanggulangan corona di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ibrahim memprediksi rupiah berpotensi bergerak melemah di kisaran Rp15.140 hingga Rp15.350 per dolar AS pada perdagangan Rabu (18/3) esok.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending