Connect with us

Keuangan

IDI : Pemerintah Harus Segera Menaikan Iuran BPJS Kesehatan

Published

on


Finroll.com — Terkait kenaikan program BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk segera menaikan iuran BPJS Kesehatan. Organisasi para dokter tersebut meminta pemerintah menaikkan iuran dalam waktu dekat ini, mengingat defisit yang dialami eks PT Askes (Persero).

Noor Arida Sofiana selaku Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia untuk Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengatakan setidaknya iuran peserta naik sesuai dengan perhitungan aktuaria. Dengan demikian, angkanya tidak jomplang antara iuran dan biaya layanan kesehatan.

Sebagai gambaran, defisit pada 2014 lalu tercatat sebesar Rp3,3 triliun. Lalu, naik pada 2015 menjadi Rp5,7 triliun. Defisit kian membengkak pada 2016 menjadi Rp9,7 triliun dan Rp9,75 triliun pada 2017.

Sementara, hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit tahun lalu menyentuh Rp10,98 triliun.

Tahun ini, pemerintah memproyeksi jumlah defisit mencapai Rp32,8 triliun. Perkiraan itu naik dari sebelumnya yang hanya Rp28,35 triliun.

“Melihat defisit Rp28 triliun itu, tentu sudah sangat mendesak (untuk menaikkan iuran peserta). Itu hal yang tepat, khususnya jumlahnya sesuai dengan aktuaria (Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN),” ungkap Arida, yang dilansir dari CNN Indonesia, Jumat, (6/9/2019).

Bukan tanpa alasan IDI mendukung kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, arus kas yang sehat akan membuat BPJS Kesehatan bisa membayar tagihan ke rumah sakit dan penyedia obat tepat waktu. Sekarang ini, tidak jarang pembayaran tagihan BPJS Kesehatan ke rumah sakit terlambat.

“Kalau terlambat juga kan berdampak ke mutu kualitas pelayanan (yang diberikan ke peserta). Kami kan juga tidak mau masyarakat dapat pelayanan di bawah rata-rata. Ini harus segera dibenahi,” terang Arida.

Apalagi, lanjut Arida, pemerintah seharusnya sudah menyesuaikan iuran peserta tiap dua tahun sekali sesuai payung hukum.

Namun, itu pun tak dilakukan oleh pemerintah. Jangan heran jika BPJS Kesehatan terus didera defisit keuangan.

“Peninjauan harusnya dilakukan tapi sempat tertunda. Pemerintah baru berikan suntikan dana, tapi kan kurang. Mungkin jelang pemilihan presiden (pilpres) kemarin, ada kesibukan,” katanya.

Sebelumnya, DJSN mengusulkan peserta kelas mandiri I naik Rp40 ribu per bulan menjadi Rp120 ribu per bulan. Kemudian, kelas mandiri II naik Rp24 ribu per bulan menjadi Rp75 ribu er bulan dan kelas mandiri III naik Rp16.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per bulan.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan kenaikan sampai dua kali lipat untuk kelas mandiri I dari Rp80 ribu per bulan menjadi Rp160 ribu per bulan. Untuk kelas mandiri II, diusulkan naik dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu per bulan.

Mantan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menilai iuran peserta BPJS Kesehatan memang harus naik untuk menyelamatkan keuangan lembaga itu. Namun, terkait berapa jumlahnya, ia menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang.

“(Kenaikan dua kali lipat) itu perlu dikaji lebih agar jangan sampai kenaikan itu memberatkan. Sebab masyarakat tentu ingin melihat apa faedahnya. Saya tidak mengatakan menolak ya, tapi dilihat lagi,” tutur Agung.

Menurut Agung, kenaikan iuran juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada peserta. Hal ini agar masyarakat tidak merasa sia-sia membayar lebih mahal untuk BPJS Kesehatan dari sebelumnya.

“Kalau dirasa manfaatnya sudah cukup, ya naik dua kali lipat tidak masalah. Tapi kalau naik sedikit saja dan manfaat belum diperoleh pasti akan ada reaksi,” pungkasnya.(red)

Advertisement

Ekonomi Global

Pada Jumat Pagi Ini Rupiah Terkerek ke Rp13.730 per Dolar AS

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Nilai tukar rupiah menguat ke Rp13.730 per dolar AS pada perdagangan pasar spot, Jumat (21/2) pagi. Posisi rupiah menguat 0,15 persen pada penutupan pasar Kamis (20/2).

Pagi ini, mayoritas mata uang di kawasan Asia melemah terhadap dolar AS. Terpantau, won Korea melemah 0,5 persen, yuan China 0,35 persen, dan bath Thailand 0,29 persen.

Selanjutnya, ringgit Malaysia keok 0,19 persen, rupee India 0,14 persen, peso Filipina 0,8 persen, dan dolar Hong Kong 0,07 persen.

Sementara, penguatan terhadap dolar AS terjadi pada dolar Singapura 0,06 persen dan yen Jepang 0,04 persen.

Kemudian di negara maju, mayoritas nilai tukar menguat terhadap dolar AS. Dolar Australia menguat 0,09 persen, euro 0,08 persen, dolar Canada 0,06 persen, dan poundsterling Inggris 0,03 persen.

Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menilai rupiah berpeluang melemah pada perdagangan hari ini. Sebab, pasar kembali mengkhawatirkan soal penyebaran virus corona yang meningkat di beberapa negara, termasuk China di luar Provinsi Hubei, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi global.

“Kekhawatiran ini berpotensi menekan rupiah hari Jumat ini dan mungkin bisa menahan rupiah di atas Rp13.700 per dolar AS,” Jumat (21/2).

Sepanjang hari, Ariston memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp13.700 hingga Rp13.780 per dolar AS.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Digempur Pasukan Asia, Dolar AS Ambruk Parah!

Published

on

Jakarta, FINROLL — Nilai tukar dolar AS bergerak penuh tekanan pada perdagangan spot, Rabu (12/02/2020). Wabah virus corona yang kian meburuk menjadi amunisi utama bagi mata uang global untuk menekan dolar AS, termasuk di antaranya dolar Australia, poundsterling, dolar Kanada, dolar New Zealand, dan franc.

Baca Juga: Emas Dunia Bersinar Terang, Bye-Bye Dolar AS Sayang!

Ikut memanfaatkan momen, sebagian besar mata uang Benua Kuning juga ikut menyerang dan membuat mata uang Paman Sam ambruk signifikan, misalnya dolar Taiwan, baht, dolar Singapura, won, dolar Hong Kong, yuan, dan rupiah. Hanyalah yen yang saat ini enggan masuk dalam pasukan.

Asal tahu saja, kala pembukaan pasar spot pagi tadi, rupiah mampu mengukir apresiasi 0,15% ke level Rp13.665 per dolar AS. Kendati mulai menipis, hingga pukul 09.57 WIB, rupiah masih unggul 0,07% ke level Rp13.655 per dolar AS. Mata uang Garuda itu juga terpantau menguat terhadap euro sebesar 0,09%, namun terkoreksi -0,23% terhadap dolar Australia dan -0,02% terhadap poundsterling.

Pergerakan rupiah di Asia variatif dengan kecenderungan menguat. Sang Garuda perkasa terhadap yen (0,19%), ringgit (0,18%), dolar Hong Kong (0,06%), yuan (0,05%), dan dolar Singapura (0,02%), namun melemah terhadap dolar Taiwan (-0,18%), won (-0,17%), dan baht (-0,14%).

Sumber Berita : Wartaekonomi.co.id

Continue Reading

Keuangan

PLN Klaim Bisa Hemat Rp4 Triliun Berkat Substitusi BBM ke Gas

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – PT PLN (Persero) mengklaim bisa menghemat biaya operasional senilai Rp4 triliun dengan kebijakan substitusi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas. Gas digunakan untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan perseroan telah melakukan kajian substitusi BBM ke gas sejak setahun terakhir. Kajian itu dilakukan pada penggunaan PLTD di lima wilayah kerja.

Dari hasil kajian tercatat kebutuhan konsumsi BBM mencapai 2,6 juta kiloliter (kL) pada 2019. Dari jumlah itu sekitar 1,6 juta kL atau setara 61,53 persen bisa dipenuhi dengan penggunaan gas.

“Jadi penurunan konsumsi BBM dari 2,6 juta kL menjadi 1,6 juta kL akan mengurangi biaya operasi. Estimasi pengurangan biaya operasi sebesar Rp4 triliun,” ungkap Zulkifli, Selasa (28/1).

Ia mengatakan kajian ini merupakan tindak lanjut perusahaan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik.

Beleid hukum itu dikeluarkan untuk mengejar target penggunaan gas pada pembangkit listrik mencapai 12 ribu megawatt (MW) atau sekitar 22 persen dari total bauran energi nasional. Target itu ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028.

“Maka dari itu, PLN telah melakukan identifikasi untuk memetakan perencanaan konstruksi pembangkit dan pengoperasian pembangkit yang menggunakan BBM dan gas,” jelasnya.

Pemerintah berharap substitusi BBM ke gas pada pengoperasian pembangkit listrik bisa menekan konsumsi minyak. Sebab, kebutuhan minyak tersebut umumnya ditutup dari aktivitas impor.

Sementara impor minyak yang tinggi membuat defisit neraca perdagangan meningkat. Persoalan ini kemudian menjalar ke Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang ikut defisit.

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha mengurangi impor minyak dengan program mandatori biodiesel sebanyak 20 persen (B20) pada tahun lalu dan 30 persen (B30) pada tahun ini. PLN pun jadi sasaran implementasi program ini dengan menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar pembangkit listrik.(cnnindonesia.com)

 

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending