Connect with us

Pasar Modal

IHSG Terbaik di Asia Pasca Penetapan Hasil Rekapitulasi KPU

Published

on


Finroll.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan Selasa ini (21/5/2019) dibuka menguat 0,31% ke level 5.925,42. IHSG terus memperlebar penguatannya seiring dengan berjalannya waktu.

Pada pukul 10:15 WIB, IHSG ditransaksikan menguat 1,47% ke level 5.994,06, menjadikannya indeks saham dengan kinerja terbaik di kawasan Asia. Memang, mayoritas indeks saham kawasan Asia ditransaksikan menguat pada hari ini. Namun, tak ada yang mampu menyamai kinerja IHSG.

Optimisme bahwa dialog dagang AS-China akan bisa dilanjutkan sukses memantik aksi beli di bursa saham regional. Pada hari Senin (20/5/2019) waktu setempat, AS melonggarkan sejumlah larangan yang dikenakan pekan lalu terhadap Huawei.

Departemen Perdagangan AS akan mengizinkan Huawei Technologies Co Ltd untuk membeli barang-barang buatan AS demi mempertahankan jaringan yang sudah ada saat ini dan menyediakan pembaruan (update) piranti lunak bagi ponsel-ponsel Huawei yang sudah ada saat ini, dilansir dari Reuters.

Namun, perusahaan asal China tersebut masih dilarang membeli suku cadang dan komponen AS untuk membuat produk-produk baru tanpa persetujuan Washington.

“Tampaknya maksud pemberian kelonggaran ini untuk membatasi dampak yang tidak diinginkan terhadap pihak ketiga yang menggunakan sistem atau peralatan Huawei,” kata pengacara di Washington, Kevin Wolf, yang juga mantan pejabat Departemen Perdagangan.

Seperti yang diketahui, pada pekan lalu Presiden AS Donald Trump mendeklarasikan kondisi darurat nasional di sektor teknologi melalui sebuah perintah eksekutif.

Dengan aturan itu, Menteri Perdagangan Wilbur Ross menjadi memiliki wewenang untuk memblokir transaksi dalam bidang teknologi informasi atau komunikasi yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS.

Bersamaan kebijakan ini, Huawei Technologies dan 70 entitas terafiliasi dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang dilarang membeli perangkat dan komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah.

China pun kemudian berang dengan langkah AS tersebut. Kementerian Perdagangan China kemarin memperingatkan bahwa sanksi terhadap perusahaan-perusahaan seperti Huawei dapat meningkatkan tensi perang dagang.

“Kami meminta AS untuk berhenti melangkah lebih jauh, supaya perusahaan-perusahaan asal China dapat merasakan situasi yang lebih normal dalam berbisnis, serta untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang AS-China,” papar Juru Bicara Kementerian Perdagangan China Gao Feng dalam konferensi pers pada hari Kamis (16/5/2019), dikutip dari CNBC International.

Kini, dengan AS yang sudah agak melunak, ada harapan bahwa kedua belah pihak akan kembali berdialog untuk mencoba mengakhiri perang dagang yang sudah berlangsung begitu lama.(cnbc)

Pasar Modal

Sri Mulyani Dorong Pasar Modal, Pajak IPO & Dividen Dipangkas

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam RUU mengenai Omnibus Law perihal perpajakan, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari saat ini 25% menjadi 22% pada periode 2021-2022 dan dipangkas lagi menjadi 20% untuk periode 2023.

Selain itu, khusus untuk PPh badan bagi perusahaan yang melakukan aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) atau go public di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah akan menurunkan pajak badan dengan penurunan sebesar 3%, dalam 5 tahun setelah perusahaan tersebut IPO.

Perhitungannya ialah PPh badan perusahaan IPO turun dari 22% saat ini menjadi 19%, sementara untuk IPO tahun 2023 pajak PPh badan akan turun dari 20% menjadi 17%.

“Kita juga akan menurunkan untuk pajak badan yang melakukan go public dengan pengurangan tarif PPh 3 persen lagi terutama untuk pengurangan hanya untuk go public baru selama 5 tahun sesudah mereka go public,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat ini (22/11/2019).

Selain bagi perusahaan yang mau IPO, insentif juga diberikan bagi investor pasar modal terutama berkaitan dengan dividen yang diperoleh investor dari laba bersih emiten, baik bagi wajib pajak (WP) orang pribadi maupun WP badan.

“Kemudian kita juga akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri dalam hal ini dividen yang diterima WP [wajib pajak] badan maupun WP [perorangan] akan dibebaskan dan kita akan atur lebih lanjut dalam aturan pemerintah di bawahnya [aturan turunan,” tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan insentif pajak dalam RUU Omnibus Law ini adalah bagian upaya Kementerian Keuangan merealisasikan permintaan Presiden Joko Widodo yang mendorong agar jajarannya membuat aturan perundang-undangan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan peranan UMKM, dan meningkatkan iklim investasi.

“Seperti diketahui Pak Presiden meminta kabinet untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk ciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Salah satunya yang di kelompok perpajakan jadi Omnibus tersendiri,” kata Menkeu.

Sebagai informasi, berdasarkan data online-pajak, ada tiga ketentuan pajak dividen. Pertama, PPh Pasal 4 ayat 2 yang menentukan dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final.

Kedua, PPh Pasal 23 di mana penerima penghasilan dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dengan potongan 15% dari jumlah dividen.

Ketiga, PPh Pasal 26 yakni penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi yang tinggal di luar negeri, perusahaan di luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, serta perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Tarif potongan pajak penghasilannya sebesar 20% atas jumlah bruto dividen.

Konferensi pers pada Jumat ini adalah rangkaian proses penyusunan aturan perpajakan yang sudah digembar-gemborkan Jokowi pada September silam.

Ketika itu, Menkeu usai rapat terbatas dengan Jokowi, menegaskan insentif ini akan mendorong bertumbuhnya pasar modal Indonesia. Dalam RUU baru yang dimaksud Sri Mulyani, akan menyangkut tiga UU yang direvisi yakni PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

“Di bidang PPh, substansi terpenting adalah penurunan tarif PPh Badan. Seperti yang sudah disampaikan, sekarang 25 persen, turun secara bertahap ke 20 persen,” kata Sri Mulyani, ketika itu.

“Bisa dilakukan [penurunan PPh] dan penurunan dimulai 2021. Dari 2020 tidak terpengaruh, baru 2021. Perusahaan go public penurunan 3 persen di bawahnya. Artinya bisa 17 persen, sama dengan PPh di Singapura, terutama go public [IPO] baru yang baru mau masuk ke bursa,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani mengatakan, hal ini dilakukan untuk menaikkan perekonomian Indonesia, termasuk mendorong pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip income perpajakan hingga menggunakan azas teritorial.

“Ini mendorong kepatuhan, menciptakan keadilan iklim usaha, dan tempatkan berbagai fasilitas perpajakan dalam perundang undangan.”

Dalam RUU baru ini, Sri Mulyani ketika itu juga menegaskan akan menghapuskan PPh atas dividen (dari laba bersih) dari dalam negeri dan luar negeri.

“Selama ini dividen dari dalam dan luar negeri yang diterima PPh badan kalau miliki saham di atas 25 persen tidak dikenai PPh, tapi kalau di bawah kena PPh normal 25 persen,” kata Sri Mulyani.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Pasar Modal

China Tak Akan Tunduk Pada AS, Wall Street Diimplikasi Lesu

Published

on

By

Finroll.com,Jakarta – Kontrak futures indeks bursa saham acuan Wall Street diimplikasikan bergerak ke Selatan pada pembukaan perdagangan hari ini (19/11/2019) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengancam akan menaikkan bea masuk atas produk impor asal China jika damai dagang tidak tercapai.

Pada pukul 17:25 WIB, kontrak futures Dow Jones dan S&P 500 melemah masing-masing 127,02 poin dan 13,18 poin. Sementara kontrak futures Nasdaq turun 44,49 poin.

Pergerakan pasar saham beberapa minggu ini cukup volatil seiring dengan investor yang terus mencari kejelasan terkait hubungan dagang AS dan China. Terlebih lagi mengingat tenggat waktu kenaikan tarif atas produk Made in China yang dijadwalkan pada 15 Desember semakin dekat.

Perwakilan dagang kedua negara sebagian besar selalu menyampaikan bahwa diskusi dagang berlangsung konstruktif. Akan tetapi, tidak lama berselang, pernyataan Washington dan Beijing masih membawa awan kelabu. Reporter CNBC International, Eunice Yoo, melaporkan bahwa pejabat China pesimistis terhadap prospek perjanjian dagang AS-China.

Penyebabnya, China dibuat kesal dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa AS belum menyepakati penghapusan bea masuk tambahan yang sebelumnya dibebankan terhadap produk impor asal China. Padahal, pihak China menganggap bahwa mereka telah mencapai kesepakatan terkait dengan hal tersebut dengan AS.

Mood Beijing terkait deal dagang sangat pesimistis. China kecewa setelah Trump mengatakan tidak ada tarif yang ditarik,” ujar Yoo.

Kemudian pada Selasa (19/11/2019), Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih mengancam akan menaikkan tarif yang lebih tinggi jika kesepakatan dagang dengan China tidak dapat dicapai. “Jika kita tidak membuat kesepakatan dengan China, saya akan menaikkan tarif bahkan lebih tinggi,” katanya sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (20/11/2019).

Ancaman ini sepertinya tidak langsung membuat Negeri Tiongkok tunduk. Sebagai ganti ditekannya perjanjian damai dagang, China memang meminta AS untuk menghapuskan bea masuk yang berlaku. Namun bukan berarti untuk mencapai keinginan tersebut, Beijing akan mengiyakan segala permintaan Washington.

“China tidak akan menyerah kepada AS sejauh menyangkut perang dagang,” ujar Juru Bicara Kementerian Perdagangan China, Gao Feng, dilansir CNBC International. Meskipun Gao menambahkan bahwa keputusan tersebut akan memberi dampak pada China, seperti penutupan paksa beberapa perusahaan dan relokasi aset.

Pada hari ini investor akan mencermati jumlah persediaan minyak dan gas bumi AS per posisi 15 November 2019 yang akan diumumkan pukul 20:30 WIB.

Continue Reading

Pasar Modal

Bahaya! IHSG Keluar dari 6.000, Pertama Kali Sejak Mei 2019

Published

on

By

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan hari ini, Kamis (3/10/2019), dengan koreksi sebesar 0,37% ke level 6.033,03. IHSG kemudian berangsur-angsur memperlebar kekalahannya hingga sempat meninggalkan level psikologis 6.000. Titik terendah IHSG pada hari ini berada di level 5.997,69. Untuk diketahui, kali terakhir IHSG menutup perdagangan di bawah level 6.000 adalah pada 22 Mei silam.

Pada pukul 09:20 WIB, indeks saham acuan di Indonesia tersebut terkoreksi 0,63% ke level 6.017,34.

Kinerja IHSG senada dengan seluruh bursa saham utama kawasan Asia yang sedang kompak ditransaksikan di zona merah: indeks Nikkei turun 2,2%, indeks Hang Seng jatuh 0,75%, dan indeks Straits Times melemah 0,85%.

Untuk diketahui, perdagangan di bursa saham China diliburkan guna memperingati 70 tahun lahirnya Republik Rakyat China, sementara perdagangan di bursa saham Korea Selatan diliburkan guna memperingati National Foundation Day.

Perang dagang AS-Uni Eropa menjadi faktor yang memantik aksi jual di bursa saham Benua Kuning. Kemarin (2/10/2019), Kantor Perwakilan Dagang AS merilis daftar produk impor asal Uni Eropa yang akan dikenakan bea masuk baru. Pesawat terbang, kopi, daging babi, hingga mentega termasuk ke dalam daftar produk yang disasar AS.

Daftar produk tersebut dirilis pasca AS memenangkan gugatan di World Trade Organization (WTO). AS menggugat Uni Eropa ke WTO lantaran Uni Eropa dianggap telah memberikan subsidi secara ilegal kepada Airbus, pabrikan pesawat terbang asal Benua Biru. Dampak dari subsidi ilegal tersebut adalah pabrikan pesawat asal AS, Boeing, menjadi kurang kompetitif.

WTO memberikan hak kepada pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengenakan bea masuk baru terhadap produk impor asal China senilai US$ 7,5 miliar. Melansir CNBC International, hingga kini belum jelas berapa nilai dari produk impor asal Uni Eropa yang akan dikenakan bea masuk baru oleh AS, apakah itu US$ 7,5 miliar atau kurang dari itu.

Dengan langkah pemerintah AS yang galak terhadap Uni Eropa, peluang terjadinya resesi di AS tentu bertambah besar. Sebelumnya, kekhawatiran bahwa AS akan masuk ke jurang resesi telah sangat terasa seiring dengan rilis data ekonominya yang begitu mengecewakan.

Pada hari Selasa (1/10/2019), Manufacturing PMI AS periode September 2019 versi Institute for Supply Management (ISM) diumumkan di level 47,8, jauh di bawah konsensus yang sebesar 50,4, seperti dilansir dari Forex Factory.

Sebagai informasi, angka di atas 50 berarti aktivitas manufaktur membukukan ekspansi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sementara angka di bawah 50 menunjukkan adanya kontraksi.

Kontraksi yang terjadi pada bulan September merupakan kontraksi terburuk yang dibukukan oleh sektor manufaktur AS dalam satu dekade terakhir. Perang dagang dengan China terbukti telah sangat menyakiti perekonomian AS.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending