Connect with us
[adrotate group="1"]

Ekonomi Global

IMF Memprediksi Ekonomi Global Hanya Tumbuh 3,5%

Published

on


IMF Memprediksi Ekonomi Global Hanya Tumbuh 3,5%

Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2019 dan 2020. Pemangkasan itu dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari perlambatan ekonomi di Eropa dan China, perang dagang AS-China, dan kemungkinan “No Deal” Brexit.

Dilansir Reuters, IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 3,5% pada 2019 dan 3,6% pada 2020, turun masing-masing 0,2% dan 0,1% dari proyeksi Oktober lalu. Proyeksi terbaru itu dilansir menjelang pertemuan para pemimpin dunia dan CEO dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

IMF menilai para pembuat kebijakan harus mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun dengan positif. “Risiko terhadap pertumbuhan global mengarah ke bawah. Eskalasi perdagangan yang sudah dimasukkan dalam perkiraan tetap menjadi sumber utama dari outlook ke depan,” tulis IMF.

“Ketidakpastian kebijakan perdagangan yang lebih tinggi dan kekhawatiran akan eskalasi dan retaliasi akan menurunkan investasi, mengganggu rantai pasokan, dan memperlambatan pertumbuhan produktivitas. Hal itu membuat profitabilitas perusahaan dapat mengurangi sentimen pasar keuangan dan selanjutnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi,” tulis IMF lagi.

Secara ringkas, pertumbuhan ekonomi di Zona Euro diproyeksikan melambat dari 1,8% menjadi 1,6% pada 2019 atau lebih rendah 0,3% dibandingkan proyeksi IMF tiga bulan lalu. IMF juga memangkas pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk negara-negara berkembang menjadi 4,5% atau turun 0,2% dibandingkan proyeksi sebelumnya.

“Emerging market dan negara maju telah diuji oleh kondisi eksternal yang sulit beberapa bulan terakhir di tengah ketegangan perdagangan, penaikan suku bunga acuan AS, penguatan dolar AS, arus modal keluar, dan harga minyak yang tidak menentu,” tulis IMF.

IMF mempertahankan pertumbuhan ekonomi AS pada level 2,5% di 2019 dan 1,8% di 2020, didorong permintaan domestik yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi China pun diprediksi tetap di level 6,2% pada 2019 dan 2020.

Inggris diperkirakan akan mencapai pertumbuhan 1,5% pada tahun ini, meskipun ada ketidakpastian yang bersumber dari Brexit. Hal yang unik adalah Jepang yang mana IMF memproyeksikan ekonomi Negeri Sakura tumbuh 1,1% atau naik 0,2% dari prediksi sebelumnya.

Tanggapan RI

Menko Perekonomian Darmin Nasution merespons laporan terbaru IMF. Menurut dia, revisi itu tentu akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. “Namanya ekonomi dunia memang begini, jangan diharapkan dunia baik-baik saja. Kita yang harus mencari jalan, tidak bisa grasa-grusu,” ujar Darmin kepada wartawan di kantornya, Senin (21/01/2019) malam.

“Kita memang sedang menyiapkan langkah untuk mendorong ekspor, tapi jangan dulu ditanya dulu,” lanjutnya.

Untuk investasi, Darmin mengatakan pemerintah sudah melansir sejumlah kebijakan. Mulai dari penyederhanaan perizinan melalui implementasi Online Single Submission (OSS) sampai insentif investasi bagi industri pionir.

“Itu sudah kita keluarkan dalam beberapa bulan terakhir, kita sudah perkirakan itu sejak tahun lalu. Tapi kemudian ada yang datangnya lebih cepat. Untuk investasi, dampaknya akan tidak begitu cepat, investasinya datangnya sekarang mungkin terasa dalam beberapa tahun,” kata Darmin.

Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,3% tahun ini dapat tercapai?

“Kita masih bisa, ya tentu kalau global melambat, tentu perlu kerja lebih keras. Tapi kami masih akan tetap berjuang untuk itu,” ujar Darmin.(cnbc)

Advertisement Valbury

Ekonomi Global

Trump Akan Tambah Empat Perusahaan Tiongkok yang Diblokir

Donald Trump dikabarkan akan menambah empat perusahaan Tiongkok dalam daftar blokir, salah satunya raksasa semikonduktor SMIC. Jika ini dilakukan, 35 korporasi Negeri Panda diblokir AS.

Published

on

FINROLL.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan akan menambah empat perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam (blacklist) terkait keamanan nasional, salah satunya raksasa semikonduktor Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Jika ini dilakukan, maka total ada 35 korporasi yang diblokir. Berdasarkan dokumen terkait rencana tersebut, produsen minyak dan gas lepas pantai nasional CNOOC juga akan masuk dalam daftar hitam terkait pertahanan.

Selain itu, China Construction Technology Co Ltd dan China International Engineering Consulting Corp. Sumber Reuters mengatakan, Gedung Putih baru-baru ini mengeluarkan perintah eksekutif yang isinya, “mencegah investor AS membeli membeli sekuritas dari perusahaan dalam daftar mulai akhir tahun depan,” demikian dikutip dari Reuters, Senin (30/11). Jika ini diterapkan, maka akan berlaku November 2021.

SMIC mengatakan, terus terlibat secara konstruktif dan terbuka dalam diskusi dengan pemerintah AS. Perusahaan juga menegaskan bahwa produk dan layanan hanya untuk penggunaan sipil dan komersial.

“Perusahaan ak memiliki hubungan dengan militer Tiongkok dan tidak memproduksi untuk pengguna akhir atau penggunaan akhir militer mana pun,” kata perusahaan dalam pernyataan resminya. Sedangkan Departemen Pertahanan (DOD), Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, dan CNOOC tidak memberikan tanggapan.

Begitu juga dengan tim kampanye Joe Biden, calon presiden AS yang dilaporkan berbagai media internasional memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Kabar bahwa Trump akan memblokir SMIC sudah berhembus sejak September lalu.

Saat itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menuduh Trump melakukan upaya hegemoni secara terang-terangan atas teknologi global. “Kami telah membuat sikap serius terhadap penindasan AS yang tidak beralasan terhadap perusahaan Tiongkok,” katanya dikutip dari CNBC Internasional, September lalu (7/9).

Sikap AS dinilai bertentangan dengan sistem ekonomi pasar yang selama ini digembor-gemborkan oleh Negeri Paman Sam. “Ini tidak hanya melanggar aturan perdagangan internasional, rantai industri global, rantai pasokan, dan rantai nilai, tetapi juga merusak kepentingan nasional dan citra AS sendiri,” kata Zhao.

Pada Oktober, Beijing pun mengesahkan Undang-undang atau UU kontrol ekspor, termasuk kategori produk teknologi, layanan dan data. Aturan ini dinilai mirip kebijakan daftar hitam terkait perdagangan yang diterapkan AS terhadap Huawei.

“Tiongkok dapat mengambil tindakan balasan terhadap negara atau wilayah mana pun yang melanggar langkah-langkah pengendalian ekspor dan menimbulkan ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasional, menurut UU,” demikian tertulis pada laporan kantor berita resmi Xinhua, dikutip dari Nikkei Asian Review, Oktober lalu (18/10).

Langkah itu dinilai sebagai eskalasi ‘tit for tat’ atau respons atas kebijakan yang dipaksakan oleh negara lain, dengan menerbitkan regulasi yang kurang lebih sama. Dalam hal ini, AS sebelumnya memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam perdagangan karena dianggap mengancam keamanan nasional.

Jika merujuk pada konsep keamanan nasional pada regulasi di Tiongkok, ada 11 bidang yang dinilai relevan yakni politik, tanah, militer, ekonomi, budaya, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, ekologi, sumber daya, dan nuklir. Produk di sektor-sektor ini berpotensi masuk dalam regulasi kontrol ekspor.

Sedangkan Tiongkok merupakan penghasil logam tanah jarang (rare earth) dan menguasai 60% pangsa pasar. Ini merupakan bahan magnet dan mesin ponsel pintar (smartphone) hingga pesawat tempur.

Media pemerintah sempat melaporkan bahwa Apple dan Google terancam masuk daftar ‘entitas yang tidak dapat diandalkan’ atau dianggap membahayakan keamanan nasional. Pemerintah Tiongkok juga telah menginvestigasi dan memberlakukan pembatasan pada perusahaan AS seperti Qualcomm, Cisco hingga Apple.

UU kontrol ekspor tersebut juga melarang eksportir Tiongkok berurusan dengan perusahaan yang masuk daftar entitas, tetapi dapat meminta pengecualian dalam kondisi tertentu. Eksportir harus menyerahkan nama pengguna akhir dan bukti aplikasi akhir item tersebut. Dokumentasi harus berasal dari pelanggan atau dari otoritas tempat pengguna akhir berada.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Ekonomi Global

KTT APEC 2020: Xi Jinping Kasih Kode China Potong Tarif

Published

on

Presiden Xi Jinping menyatakan China akan terus bekerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Xi mengatakan hal tersebut pada pertemuan virtual para pemimpin pemerintah dan bisnis, Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Dialogues pada Kamis (19/11/2020).

“Kami pasti tidak akan menempuh jalan pembalikan sejarah, tidak akan berusaha untuk ‘memisahkan (ecouple)’ atau menciptakan ‘lingkaran kecil’ yang tertutup dan eksklusif,” kata Xi, menurut terjemahan CNBC dari pernyataan yang diterbitkan di media pemerintah China.

 

Xi juga mengatakan China akan memotong tarif dan menandatangani lebih banyak perjanjian perdagangan bebas. Namun dalam pernyataan ini, Xi tidak secara spesifik menyebut nama AS.

Menjaga hubungan bisnis yang baik dengan negara lain adalah penting bagi China, meskipun telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi. Selain itu, ekspor masih menyumbang porsi yang signifikan dari perekonomian China, meskipun pihak berwenang telah berupaya untuk meningkatkan konsumsi domestik.

Pemerintah China juga mendorong investasi asing langsung, yang membantu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan lokal. Sementara itu, perusahaan multinasional juga tertarik dengan pasar China karena ukurannya yang besar dan pertumbuhan yang cepat.

Meski ada beberapa bisnis asing mengeluhkan kebijakan China yang dianggap dapat memberikan perlakuan istimewa kepada para pemain domestik, Negeri Tirai Bambu bersikeras bahwa hal ini akan memungkinkan akses yang lebih besar ke pasar China.

“Saya ingin tegaskan, China tidak akan goyah dalam tekadnya untuk membuka diri, dan pintu besar untuk keterbukaan hanya akan terbuka semakin lebar,” ujar Xi.

“Kami akan terus mendorong liberalisasi dan meningkatkan kenyamanan perdagangan dan investasi, bernegosiasi dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi dengan lebih banyak negara.”

Xi menambahkan negaranya akan secara aktif berpartisipasi dalam perdagangan dan kerjasama multilateral dan bilateral, dan menciptakan ekonomi terbuka dengan kualitas tinggi.

Pidato Xi pada Kamis dilakukan setelah China menandatangani kesepakatan perdagangan besar-besaran, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) dengan 14 negara lain di Asia-Pasifik, yakni 10 negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

RCEP sendiri adalah kesepakatan perdagangan terbesar di dunia hingga saat ini, yang mencakup hampir sepertiga dari populasi global sekitar 30%. Menurut analis Morgan Stanley, kawasan itu menggantikan AS dan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar China.

Meski dijalankan dengan negosiasi yang lambat, Uni Eropa dan China telah mengerjakan perjanjian investasi mereka sendiri. Namun, dalam pidatonya di awal November, Xi mengatakan China akan mempercepat negosiasi perdagangan China-UE, serta perjanjian perdagangan bebas China-Jepang-ROK (Republik Korea).

Sementara ketegangan perdagangan antara China dan AS masih meningkat dalam dua tahun terakhir. Meski kedua negara mencapai perjanjian perdagangan fase satu pada Januari 2020, tetapi munculnya perbedaan dalam ruang teknologi dan keuangan malah menciptakan kekhawatiran akan terpecahnya kedua negara ekonomi terbesar di dunia ini.

China dan AS juga mengenakan tarif atas barang bernilai miliaran dolar dari negara lain karena ketegangan perdagangan tumbuh di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump.

Tidak jelas apakah Presiden terpilih Joe Biden akan menurunkan tarif, tetapi analis mengatakan AS kemungkinan akan terus mengambil sikap keras terhadap China di bawah pemerintahan baru.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA
Continue Reading

Ekonomi Global

Sri Mulyani Gelontorkan Dana Ketahanan Pangan Rp99 T di 2021

Published

on

Menkeu Sri Mulyani menggelontokan dana Rp99 triliun untuk program ketahanan pangan 2021. (Foto | Thejakartapost)

FINROLL.COM – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp99 triliun untuk ketahanan pangan pada 2021 mendatang. Angkanya melonjak 23 persen dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp80 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran ketahanan pangan itu tak semuanya diberikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia bilang dananya disebar ke berbagai kementerian/lembaga (k/l).

“Dana tidak diberikan hanya kepada pertanian dan perikanan, tapi juga kementerian di bidang pekerjaan umum dan irigasi,” tutur Sri Mulyani dalam Jakarta Food Security Summit-5, Rabu (18/11).

Dana ketahanan pangan itu, sambung Sri Mulyani, juga diberikan kepada pemerintah daerah (pemda). Biasanya, pemerintah pusat menyalurkannya dalam bentuk daftar alokasi khusus (DAK) bidang pangan.

Sementara, pemerintah menetapkan tiga kebijakan untuk ketahanan pangan tahun depan. Pertama, mendorong produksi komoditas pangan.

Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional. Ketiga, pembangunan food estate.

Sebagai informasi, pemerintah kini sedang membangun food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan di domestik.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun.

Sementara, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.743,65 triliun. Penerimaan negara itu berasal dari perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp298,20 triliun, dan hibah Rp900 miliar. (CNN)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending