Connect with us

Ekonomi Global

IMF Memprediksi Ekonomi Global Hanya Tumbuh 3,5%

Published

on


IMF Memprediksi Ekonomi Global Hanya Tumbuh 3,5%

Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2019 dan 2020. Pemangkasan itu dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari perlambatan ekonomi di Eropa dan China, perang dagang AS-China, dan kemungkinan “No Deal” Brexit.

Dilansir Reuters, IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 3,5% pada 2019 dan 3,6% pada 2020, turun masing-masing 0,2% dan 0,1% dari proyeksi Oktober lalu. Proyeksi terbaru itu dilansir menjelang pertemuan para pemimpin dunia dan CEO dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

IMF menilai para pembuat kebijakan harus mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun dengan positif. “Risiko terhadap pertumbuhan global mengarah ke bawah. Eskalasi perdagangan yang sudah dimasukkan dalam perkiraan tetap menjadi sumber utama dari outlook ke depan,” tulis IMF.

“Ketidakpastian kebijakan perdagangan yang lebih tinggi dan kekhawatiran akan eskalasi dan retaliasi akan menurunkan investasi, mengganggu rantai pasokan, dan memperlambatan pertumbuhan produktivitas. Hal itu membuat profitabilitas perusahaan dapat mengurangi sentimen pasar keuangan dan selanjutnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi,” tulis IMF lagi.

Secara ringkas, pertumbuhan ekonomi di Zona Euro diproyeksikan melambat dari 1,8% menjadi 1,6% pada 2019 atau lebih rendah 0,3% dibandingkan proyeksi IMF tiga bulan lalu. IMF juga memangkas pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk negara-negara berkembang menjadi 4,5% atau turun 0,2% dibandingkan proyeksi sebelumnya.

“Emerging market dan negara maju telah diuji oleh kondisi eksternal yang sulit beberapa bulan terakhir di tengah ketegangan perdagangan, penaikan suku bunga acuan AS, penguatan dolar AS, arus modal keluar, dan harga minyak yang tidak menentu,” tulis IMF.

IMF mempertahankan pertumbuhan ekonomi AS pada level 2,5% di 2019 dan 1,8% di 2020, didorong permintaan domestik yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi China pun diprediksi tetap di level 6,2% pada 2019 dan 2020.

Inggris diperkirakan akan mencapai pertumbuhan 1,5% pada tahun ini, meskipun ada ketidakpastian yang bersumber dari Brexit. Hal yang unik adalah Jepang yang mana IMF memproyeksikan ekonomi Negeri Sakura tumbuh 1,1% atau naik 0,2% dari prediksi sebelumnya.

Tanggapan RI

Menko Perekonomian Darmin Nasution merespons laporan terbaru IMF. Menurut dia, revisi itu tentu akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. “Namanya ekonomi dunia memang begini, jangan diharapkan dunia baik-baik saja. Kita yang harus mencari jalan, tidak bisa grasa-grusu,” ujar Darmin kepada wartawan di kantornya, Senin (21/01/2019) malam.

“Kita memang sedang menyiapkan langkah untuk mendorong ekspor, tapi jangan dulu ditanya dulu,” lanjutnya.

Untuk investasi, Darmin mengatakan pemerintah sudah melansir sejumlah kebijakan. Mulai dari penyederhanaan perizinan melalui implementasi Online Single Submission (OSS) sampai insentif investasi bagi industri pionir.

“Itu sudah kita keluarkan dalam beberapa bulan terakhir, kita sudah perkirakan itu sejak tahun lalu. Tapi kemudian ada yang datangnya lebih cepat. Untuk investasi, dampaknya akan tidak begitu cepat, investasinya datangnya sekarang mungkin terasa dalam beberapa tahun,” kata Darmin.

Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,3% tahun ini dapat tercapai?

“Kita masih bisa, ya tentu kalau global melambat, tentu perlu kerja lebih keras. Tapi kami masih akan tetap berjuang untuk itu,” ujar Darmin.(cnbc)

Advertisement

Ekonomi Global

Mau Bagi-Bagi Amplop Pas Lebaran? Begini Biar Nggak Tekor

Published

on

Bagi-bagi amplop saat lebaran menjadi salah satu rutinitas dan budaya masyarakat di Indonesia. Biasanya dalam amplop itu berisikan uang yang dibagikan ke sanak saudara atau pun tetangga dekat rumah.

Meskipun berbagi jangan lupa untuk memperhatikan keuangan. Jangan sampai asyik berbagi justru malah kehabisan uang, lalu bagaimana menyiasatinya?

Perencana keuangan dari Zielts Consulting, Ahmad Gozali mengatakan bahwa dana untuk membagikan amplop harus dianggap sedekah, bukan untuk pamer. Sehingga dalam membagikannya pun tidak berlebihan.

“Pertama luruskan dulu niatnya kalau amplop untuk saudara/keluarga/tetangga itu bagian dari sedekah. Bukan karena gengsi, bukan karena biar nggak malu kalau nggak kasih,” kata Ahmad saat dihubungi detikFinance.

Lalu dari mana anggarannya? Ahmad menyebutkan uang untuk berikan amplop diambil dari jatah sedekah pada uang tunjangan hari raya, lalu ditambah anggaran untuk mudik.

“Silakan ambil dari jatah sedekah, dan tambah lagi dari anggaran mudiknya,” kata Ahmad.

Ahmad sendiri menjelaskan, bahwa sedekah harus dianggarkan 10% dari uang THR, usai membayar zakat pribadi, sisa uang sedekah bisa digunakan untuk bagi-bagi amplop.

“Kalau untuk THR-nya komposisinya bisa begini, sedekah 10%, saving 30, konsumtif 60%. Jadi usai zakat pribadi sisanya buat bagi-bagi hitungannya sedekah lho, sisanya ambil uang mudik di anggaran konsumtif,” kata Ahmad.

Meskipun ada hitungannya, Ahmad mengingatkan bahwa bukan berapa persen yang dianggarkan, yang paling penting keikhlasannya.

“Bukan masalah berapa persennya sih, tapi berapa orang dan berapa batas keikhlasan kita,” ungkap Ahmad .

 

 

Sumber : Detik.com

Continue Reading

Ekonomi Global

Bisnis Jack Ma Ditekan Tiongkok dan Dampaknya Bagi Startup Indonesia

Bisnis Jack Ma tertekan kebijakan baru Tiongkok. Pengetatan regulasi dan tekanan terhadap Alibaba dan Ant Group dinilai dapat berpengaruh terhadap ekosistem startup Indonesi

Published

on

Tekan Play Untuk Mendengarkan

Jakarta – Tiongkok menekan bisnis Jack Ma dengan mengeluarkan aturan baru, menyelidiki dugaan monopoli Alibaba, dan meminta Ant Group merombak usaha. Tekanan ini dinilai dapat berpengaruh terhadap startup Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Hal itu karena Alibaba Group dan afiliasinya Ant Group berinvestasi di banyak sektor startup di Indonesia. Sedangkan pemerintah Tiongkok menerbitkan aturan antimonopoli baru pada awal November yang berpengaruh terhadap raksasa teknologi ini.

“Regulasi itu diperkenalkan agar pemerintah dapat menegaskan supremasinya atas Jack Ma,” kata CEO di startup fintech asal Amerika Serikat (AS), Capital, Blair Silverberg, dikutip dari Business Insider, Selasa (5/1).

Sedangkan Jack Ma belum juga muncul ke hadapan publik sejak akhir Oktober atau setelah berpidato dalam acara Bund Summit di Shanghai. Dalam pertemuan itu, Ma mengatakan bahwa Beijing menghambat inovasi, khususnya di bidang keuangan.

Baca Juga : Jika Diusir China, Jack Ma Bisa Jadi Warga Negara Indonesia

Taipan Tiongkok itu pun dipanggil oleh Beijing pada awal November lalu (2/11/2020). Ma tak lagi muncul ke publik sejak saat itu. Selain itu, pemerintah meminta Ant Group menunda penawaran saham perdana alias IPO.

Beijing juga menyelidiki Alibaba atas dugaan monopoli sejak akhir Desember. Sedangkan Bank sentral Tiongkok atau PBOC memanggil Ant Group dan meminta perusahaan mengubah bisnis, sehingga hanya berfokus pada teknologi finansial (fintech) pembayaran.

“Kami akan mempelajari secara serius dan ketat untuk mematuhi semua persyaratan regulasi dan berkomitmen penuh dalam memenuhi semua pekerjaan terkait,” kata Ant Group dalam pernyataan resminya, dikutip dari South China Morning Post (SCMP), akhir bulan lalu (24/12/2020).

Pendiri sekaligus CEO Momentum Works Li Jianggan menilai bahwa kebijakan itu akan berpengaruh terhadap startup Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Momentum Works merupakan perusahaan venture builder yang berbasis di Singapura.

“Dampak penuh dari gelombang regulasi di Tiongkok akan membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Ini bakal membuat petinggi Ant Group sibuk untuk sementara waktu. Rencana bisnis, termasuk ekspansi internasional, mungkin akan dihentikan,” kata dia dikutip dari Channel News Asia, akhir bulan lalu (29/12/2020).

Sedangkan investasi Alibaba dan Ant Group di Indonesia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Li mencatat, Alibaba dan Ant Group gencar berinvestasi di Asia Tenggara. Ant Group berinvestasi di eMonkey Vietnam, Touch N Go Wallet Malaysia, GCash Filipina, TrueMoney Thailand, Wave Money Myanmar, dan M-daq Singapura. Raksasa fintech ini juga membeli layanan pembayaran HelloPay dari Lazada.

Ant Group juga dikabarkan ingin berinvestasi anak usaha Grab yakni Grab Financial. Sedangkan Alibaba disebut-sebut tengah berdiskusi untuk menanamkan modal di Grab.

Li memperkirakan, investasi dari Alibaba dan Ant Group melambat akibat regulasi baru Tiongkok. “Kepemimpinan Ant akan berfokus pada restrukturisasi bisnisnya pada 2021. Ini berarti para eksekutif di kantor regional mungkin cenderung untuk mengambil pendekatan menunggu dan melihat atas setiap langkah strategis baru atau akuisisi besar,” ujar dia.

Baca Juga : Usai Kritik Pemerintah China, Jack Ma Kehilangan Rp99,4 Triliun

Selain itu, Li memperkirakan bahwa Ant Group akan gencar menyasar pasar keuangan Asia Tenggara melalui bisnis bank digital. Perusahaan afiliasi Alibaba ini memang sudah mendapatkan lisensi bank digital dari otoritas Singapura pada akhir tahun lalu.

Ant Group juga dinilai bakal mengandalkan perusahaan patungan untuk menggaet lebih banyak konsumen di masing-masing negara di Asia Tenggara, ketimbang akuisisi. “Mereka (perusahaan patungan di bawah Ant) yang memiliki kepemimpinan lokal kuat, di mana peran Ant terbatas, kemungkinan besar akan berhasil dibandingkan dengan akuisisi,” kata Li. Meski begitu, raksasa teknologi Tiongkok identik dengan gurita bisnis di banyak sektor da negara. Ini tampak pada Bagan di bawah ini:

Li mengatakan, pasar regional menjadi semakin penting bagi Alibaba karena persaingan di Negeri Panda semakin ketat. “Grup berupaya mendiversifikasi sumber pendapatannya secara global,” kata Li dikutip dari ChannelNewsAsia, September lalu (23/9/020).

“Supaya tetap relevan di Asia Tenggara, Alibaba perlu menilai ulang strateginya dan membuat penyesuaian besar dalam operasi dan investasi.” ujar dia.

Selain itu, investor Tiongkok beralih dari India ke Indonesia karena kebijakan pemerintah di Negeri Bollywood. Dua di antaranya yang beralih yakni Shunwei Capital milik pendiri Xiaomi dan BAce Capital yang didukung oleh Ant Group.

Shunwei Capital berencana untuk menutup lebih banyak kesepakatan di Indonesia. Ini karena pemerintah India mengeluarkan aturan baru untuk investor Tiongkok dan melarang aplikasi Negeri Tirai Bambu.

Baca Juga : Kenapa Jack Ma Dilarang Keluar China?

“Asia Tenggara akan memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok,” kata kepala keuangan Finvolution, Ho Tak Leung dikutip dari SCMP, bulan lalu (17/12/2020).

Investor Tiongkok memilih Indonesia, karena populasinya yang besar. Jumlah pengguna internet pun hampir mencapai 200 juta, sebagaimana Databoks di bawah ini:

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain and Company bertajuk ‘e-Conomy SEA 2020’ nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara US$ 105 miliar atau sekitar Rp 1.475 triliun pada tahun ini. Sebanyak US$ 44 miliar atau Rp 619 triliun di antaranya disumbang oleh Indonesia.

Nilai ekonomi digital di Indonesia tumbuh 11% dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy), sementara Vietnam 16%. “Keduanya yang terkuat di regional,” kata Partner and Leader, Bain and Company’s Southeast Asia Private Equity Practice Alessandro Cannarsi dalam acara virtual pemaparan e-Conomy 2020, November tahun lalu (24/11).

Selain itu, aturan startup teknologi di Indonesia belum diatur ketat. “Bear in our mind bahwa kita juga menginginkan platform e-commerce Indonesia menjadi perusahaan skala regional atau internasional. Maka regulatory framework Indonesia juga harus menyesuaikan dengan norma global,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2014-2019 Rudiantara dalam acara virtual peluncuran ‘Studi Lazada: Percepatan Ekonomi Digital Indonesia melalui E-Commerce’, Desember lalu (17/12).

Sedangkan Presiden Komisaris SEA Group Indonesia Pandu Patria Sjahrir menilai, Kominfo perlu mengatur sektor teknologi. Ini karena kapitalisasi pasar startup di Nusantara melonjak.

Ia mencatat, nilainya sekitar US$ 50 juta pada delapan tahun lalu. “Sekarang, kalau digabung semua perusahaan teknologi yang berbisnis di Indonesia, nilainya lebih besar dibandingkan telekomunikasi,” kata dia dalam webinar bertajuk ‘Strategi Mempercepat Pemulihan Ekonomi dari Krisis’ yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id, November tahun lalu (2/11).

Sedangkan dari sisi layanan keuangan digital, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantisipasi lima risiko yakni dari sisi regulasi, operasional, strategis, teknologi, dan data. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengamati perkembangan big tech, seperti Amazon dan Alibaba yang melebarkan sayap hingga masuk ke sektor keuangan.

Transformasi ini dinilai menjadi tantangan bagi otoritas keuangan. “Isu risiko sistemik harus diantisipasi saat merespons disrupsi digital,” ujar dia dalam acara virtual Indonesia Digital Conference yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Selasa (15/12).

Sumber Berita dan Data : Katadata.co.id

Continue Reading

Ekonomi Global

Jokowi Targetkan Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Published

on

Finroll.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka 0% pada 2024.

Menurut data Bappenas, jumlah warga sangat miskin masih berada di kisaran angka 2,5% hingga 3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26 juta orang, meningkat 0,56 persentase poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persentase poin terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrem (extreme poverty) ada di pengeluaran US$ 1,9 per kapita per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 12,4 juta orang atau 4,6% dari populasi pada tahun 2018.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke 0%.

Extreme poverty kita sekitar 2,5% sampai 3%. Tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan itu bisa menjadi 0%,” kata Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Bagaimana caranya bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga ke level 0%, Suharso mengatakan, salah satunya dengan fokus pada program bantuan sosial. Sasaran dari program bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan miskin.

“Sehingga dengan demikian, penurunan kemiskinan akan kita bisa capai,” ujar Suharso Monoarfa.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana pemerintah bisa hadir membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat.

“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak,” terang Suharso Monoarfa.

Data merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan program perlindungan sosial melalui penyaluran program bantuan sosial.

Sebelumnya, Suharso menegaskan pihaknya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial yang ada dan telah berjalan agar penyaluran program perlindungan sosial dapat berjalan semakin efektif.

“Jadi, Bappenas ditugaskan oleh bapak presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini. Jadi ke depan, ini akan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ujar Suharso Monoarfa.

Ditegaskannya, reformasi sistem perlindungan sosial akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. “Timeframenya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024,” tukas Suharso Monoarfa.

Penyusunan ulang sistem perlindungan sosial yang akan dilakukan, menurut Suharso, langkah pertama adalah mengenai ketepatan data dengan digital based sehingga penyampaian program perlindungan sosial memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Sumber : beritasatu.com

Continue Reading

Trending