Connect with us

Ekonomi Global

IMF Memprediksi Ekonomi Global Hanya Tumbuh 3,5%

Published

on


IMF Memprediksi Ekonomi Global Hanya Tumbuh 3,5%

Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2019 dan 2020. Pemangkasan itu dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari perlambatan ekonomi di Eropa dan China, perang dagang AS-China, dan kemungkinan “No Deal” Brexit.

Dilansir Reuters, IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 3,5% pada 2019 dan 3,6% pada 2020, turun masing-masing 0,2% dan 0,1% dari proyeksi Oktober lalu. Proyeksi terbaru itu dilansir menjelang pertemuan para pemimpin dunia dan CEO dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

IMF menilai para pembuat kebijakan harus mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun dengan positif. “Risiko terhadap pertumbuhan global mengarah ke bawah. Eskalasi perdagangan yang sudah dimasukkan dalam perkiraan tetap menjadi sumber utama dari outlook ke depan,” tulis IMF.

“Ketidakpastian kebijakan perdagangan yang lebih tinggi dan kekhawatiran akan eskalasi dan retaliasi akan menurunkan investasi, mengganggu rantai pasokan, dan memperlambatan pertumbuhan produktivitas. Hal itu membuat profitabilitas perusahaan dapat mengurangi sentimen pasar keuangan dan selanjutnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi,” tulis IMF lagi.

Secara ringkas, pertumbuhan ekonomi di Zona Euro diproyeksikan melambat dari 1,8% menjadi 1,6% pada 2019 atau lebih rendah 0,3% dibandingkan proyeksi IMF tiga bulan lalu. IMF juga memangkas pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk negara-negara berkembang menjadi 4,5% atau turun 0,2% dibandingkan proyeksi sebelumnya.

“Emerging market dan negara maju telah diuji oleh kondisi eksternal yang sulit beberapa bulan terakhir di tengah ketegangan perdagangan, penaikan suku bunga acuan AS, penguatan dolar AS, arus modal keluar, dan harga minyak yang tidak menentu,” tulis IMF.

IMF mempertahankan pertumbuhan ekonomi AS pada level 2,5% di 2019 dan 1,8% di 2020, didorong permintaan domestik yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi China pun diprediksi tetap di level 6,2% pada 2019 dan 2020.

Inggris diperkirakan akan mencapai pertumbuhan 1,5% pada tahun ini, meskipun ada ketidakpastian yang bersumber dari Brexit. Hal yang unik adalah Jepang yang mana IMF memproyeksikan ekonomi Negeri Sakura tumbuh 1,1% atau naik 0,2% dari prediksi sebelumnya.

Tanggapan RI

Menko Perekonomian Darmin Nasution merespons laporan terbaru IMF. Menurut dia, revisi itu tentu akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. “Namanya ekonomi dunia memang begini, jangan diharapkan dunia baik-baik saja. Kita yang harus mencari jalan, tidak bisa grasa-grusu,” ujar Darmin kepada wartawan di kantornya, Senin (21/01/2019) malam.

“Kita memang sedang menyiapkan langkah untuk mendorong ekspor, tapi jangan dulu ditanya dulu,” lanjutnya.

Untuk investasi, Darmin mengatakan pemerintah sudah melansir sejumlah kebijakan. Mulai dari penyederhanaan perizinan melalui implementasi Online Single Submission (OSS) sampai insentif investasi bagi industri pionir.

“Itu sudah kita keluarkan dalam beberapa bulan terakhir, kita sudah perkirakan itu sejak tahun lalu. Tapi kemudian ada yang datangnya lebih cepat. Untuk investasi, dampaknya akan tidak begitu cepat, investasinya datangnya sekarang mungkin terasa dalam beberapa tahun,” kata Darmin.

Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,3% tahun ini dapat tercapai?

“Kita masih bisa, ya tentu kalau global melambat, tentu perlu kerja lebih keras. Tapi kami masih akan tetap berjuang untuk itu,” ujar Darmin.(cnbc)

Advertisement Valbury

Ekonomi Global

Akibat Konflik AS-China Soal Hong Kong Minyak Dunia Anjlok

Published

on

Finroll – Jakarta, Minyak berjangka jatuh pada akhir perdagangan Rabu (27/5) waktu AS atau Kamis pagi waktu Indonesia. Kejatuhan terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan sedang memikirkan respons kuat terhadap undang-undang keamanan yang diusulkan China di Hong Kong.

Kejatuhan juga dipicu keraguan pasar atas komitmen Rusia memangkas produksi minyak. Dikutip dari Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun US$1,54 atau 4,5 persen jadi US$32,81 per barel.

Sementara itu minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun US$1,43 atau 4,6 persen ke level US$34,74 dolar AS per barel.

Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ ini memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari (bph) pada Mei dan Juni. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman setuju melanjutkan koordinasi lebih erat dan lanjut dalam membatasi produksi minyak.

Namun banyak yang merasa Rusia mengirimkan sinyal beragam menjelang pertemuan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam waktu kurang dari dua minggu mendatang.

“Kedengarannya hebat di atas kertas, tetapi pasar menahan kegembiraan sampai kami mendapatkan rincian lebih lanjut tentang apakah akan ada pemotongan, berapa banyak barel akan dipotong dan lamanya pemotongan,” kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn.

Sementara itu ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus meningkat. Peningkatan terjadi setelah China mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.

Pengumuman itu memicu protes di jalan-jalan. Tak hanya itu, dari AS, Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam Mike Pompeo mengatakan Hong Kong tidak lagi memerlukan perlakuan khusus berdasarkan hukum AS.

Pernyataan itu memberikan pukulan terhadap Hong Kong terkait status mereka sebagai pusat keuangan utama. Selain dua faktor tersebut, penurunan harga minyak juga terjadi akibat dampak ekonomi pandemi virus corona.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

Corona, China Akan Terbitkan Surat Utang 3,75 Triliun Yuan

Published

on

Pemerintah China akan menerbitkan surat utang (obligasi) senilai 3,75 triliun yuan atau US$526 miliar demi mendongkrak belanja atau pengeluaran sebagai pemulihan dampak virus corona.

Perdana Menteri China Li Keqiang menuturkan dana segar dari surat utang khusus itu akan digunakan untuk mengongkosi pengeluaran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi setelah dilanda pandemi covid-19.

“China akan menerbitkan 3,75 triliun yuan dalam bentuk obligasi pemerintah khusus tahun ini,” ujarnya mengutip AFP, Jumat (22/5).

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 1,6 triliun yuan.

Menurut Li, dana yang dihimpun akan digunakan sebagai modal proyek, dengan prioritas, belanja barang untuk infrastruktur baru.

Sebelumnya diberitakan, fokus Pemerintah China dalam rangka pemulihan ekonomi usai covid-19 adalah pengeluaran fiskal. Selain itu, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Ditargetkan, 9 juta lapangan kerja tercipta melalui program pemulihan.

China sendiri berencana mengerek defisit fiskalnya menjadi 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Defisit itu lebih lebar ketimbang tahun lalu yang sebesar 2,8 persen. (CNN/ADAM)

Continue Reading

Ekonomi Global

Makin Panas! Trump Bakal Beri Sanksi ke China

Published

on

Hubungan Amerika Serikat dan China sepertinya bakal makin panas ke depan.

Para senator AS, dari partai Republik, mengusulkan undang-undang yang akan memberi wewenang kepada

Sanksi akan diberikan jika negeri Panda gagal memberikan laporan lengkap soal asal mula mewabahnya corona jenis baru (COVID-19).

Sanksi bisa berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, pencabutan visa, pembatasan pinjaman untuk bisnis asal China oleh lembaga AS dan larangan listing di bursa.

Senator bernama Lindsey Graham itu mengatakan dirinya amat yakin ada manipulasi yang dilakukan Partai Komunis China yang menyebabkan virus masuk ke AS dan menewaskan 80 ribu orang.

“Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama secara serius dengan penyelidikan, kecuali dipaksa melakukannya,” tegasnya dikutip dari Reuters, Rabu (13/5/2020).

Apalagi, klaimnya, China selalu menolak peneliti asing masuk dn mempelajari wabah tersebut. Graham mengatan UU tersebut akan disebut sebagai “UU Pertanggungjawaban COVID-19”.

Jika disahkan, aturan ini akan meminta presiden untuk membuat ‘sertifikasi’ selama 60 hari, yang ditujukan kepada parlemen AS.

Sertifikasi itu berisi jawaban soal apakah benar China telah memberikan data yang lengkap terkait COVID-19 dalam penyelidikan yang dilakukan AS dan negara sekutu atau organisasi PBB yang terkait misalnya WHO.

Rancangan UU (RUU) ini juga akan menekan China untuk menutup semua pasar tradisional basah yang bisa membuat manusia terpapar penyakit.

China juga diminta membebaskan semua pendukung pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan. Ini dilakukan sebagai upaya menekan laju penyebaran pandemi.

Sebagaimana diketahui, COVID-19 disebut berasal dari pasar ikan dan hewan langka di Wuhan, Provinsi Hubei, China bagian timur.

Saat ini berdasarkan data Worldometers, COVID-19 sudah menginfeksi 212 negara dan teritori. Jumlah pasien positif secara akumulatif mencapai 4 juta orang lebih.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending