Connect with us

Business

Impor Produk Daging, Pemerintah Mewajibkan Harus Berlabel dan Bersertifikat Halal Demi Melindungi Konsumen

Published

on


Finroll.com — Demi melindungi konsumen muslim di dalam negeri yang merupakan mayoritas di Indonesia. Pemerintah mewajibkan berlabel dan bersertifikat halal atas produk-produk yang diedarkan, hal ini ditetapkan khususnya untuk produk daging impor.

Sementara kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 2 PP No.31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Indrasari Wisnu Wardhana, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, mengatakan pemenuhan jaminan halal juga dipersyaratkan ketika produk hewan akan diperdagangkan di dalam wilayah NKRI melalui kewajiban pencantuman label halal. Ini juga diatur dalam Pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Pasal 2 Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

“Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, setiap produk yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembaga halal dari luar negeri dan wajib diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia,” tegas Indrasari di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Kementerian Perdagangan juga mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Hal ini diatur dalam Permendag No. 29 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) yang menyebutkan bahwa importir dalam mengajukan permohonan Persetujuan Impor harus melampirkan persyaratan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia diatur di dalam Permentan No. 34 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permentan No. 23 Tahun 2018, yang mempersyaratkan pemenuhan halal (untuk produk yang dipersyaratkan) untuk penerbitan rekomendasinya.

“Permendag No 29 Tahun 2019 nantinya fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini sama sekali tidak terkait dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil (DSS 484),” pungkasnya.(red)

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Di Era New Normal Jokowi Minta Menpar Siapkan Promosi Wisata

Published

on

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyiapkan program promosi pariwisata domestik di masa new normal nanti. Program tersebut harus fokus untuk mempromosikan produk-produk lokal dan aman di tengah pandemi virus corona.

“Harus siapkan strategi khusus dalam promosi di era new normal. Fokus dulu untuk mendorong pariwisata domestik, wisatawan domestik,” tutur Jokowi dalam video conference, Kamis (28/5).

Jokowi mengingatkan agar pembantunya juga menyiapkan prokotol kesehatan ketat agar risiko penularan virus corona tetap bisa ditekan di area wisata. Makanya, ia meminta ada standar baru dan uji coba sebelum sektor pariwisata benar-benar dibuka untuk umum.

“Perlu sosialisasi yang masif, diikuti uji coba dan simulasi-simulasi. Perlu juga dilakukan pengawasan agar standar protokol kesehatan itu dijalankan di lapangan,” kata dia.

Ia bilang risiko pembukaan kembali sektor pariwisata ini terbilang cukup besar. Pasalnya, jika ada penularan virus corona maka dampaknya akan sangat negatif bagi industri pariwisata.

“Begitu ada imported case kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang buruk itu bisa melekat dan akan menyulitkan kami untuk memperbaikinya lagi. Oleh sebab itu ini harus dikalkulasi betul di lapangan,” jelas Jokowi.

Jokowi menyatakan pemerintah akan melihat dulu bagaimana negara lain mulai membuka sektor pariwisatanya untuk dijadikan contoh. Dengan demikian, hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skenario new normal di sektor pariwisata.

“Sebagai perbandingan saya minta lihat benchmark di negara lain yang sudah menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pilihan liburan di masa new normal nanti akan berubah dari sebelum ada virus corona. Masyarakat akan lebih banyak memilih liburan ke tempat yang sepi demi mengurangi risiko penularan virus corona.

“Referensi liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti solo travel tour, wellness tour, dan termasuk juga di dalamnya virtual tourism serta staycation,” tutur Jokowi.

Makanya, ia mengingatkan agar pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif menyiapkan program baru untuk menyesuaikan minat pasar. Pelaku usaha juga harus mengantisipasi perubahan tren ini demi menggaet kembali masyarakat untuk berwisata di tengah pandemi virus corona.

“Oleh sebab itu harus melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan sehingga cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata secara global,” kata Jokowi.

Kendati begitu, ia juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak tergesa-gesa membuka kembali area wisata. Jokowi bilang harus ada persiapan dan perhitungan yang matang sebelum area wisata kembali beroperasi.

“Mengenai waktunya kapan ini betul-betul tolong tidak perlu tergesa-gesa tapi tahapan-tahapan yang saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik,” pungkas Jokowi.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Hingga 15 Juni 2020 BI Perpanjang Penyesuaian Jadwal Layanan

Published

on

Finroll – Jakarta, Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik menjadi 15 Juni 2020. Sedianya, kebijakan yang dijalankan sebagai upaya memitigasi penyebaran virus corona itu berakhir pada 29 Mei 2020.

“Perpanjangan kebijakan memerhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat, serta hasil koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku industri keuangan,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resmi dikutip Rabu (27/5).

Dengan demikian, jadwal operasional layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah tetap tidak berubah sebagaimana siaran pers BI No.22/24/DKom tentang Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik BI, Memitigasi Penyebaran COVID-19, tanggal 24 Maret 2020.

Secara berkala, sambung Onny, kebijakan penyesuaian kegiatan operasional akan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi virus corona (covid-19) di Indonesia.

Adapun layanan yang disesuaikan adalah Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Layanan Operasional Kas, Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas, serta layanan transaksi keuangan Pemerintah.

Berikut jadwal layanan BI:

1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP)
– Penarikan Kas tetap 06.30-11.00- Transaksi Nasabah dan Penerimaan Negara dari 06.30-11.00 menjadi 06.30-15.00
– Transaksi Pemerintah, Antarbank, Surat Berharga, Pasar Modal dari 06.30-17.00 menjadi 06.30-15.30
– Cut Off Warning BI-RTGS, BI-SSS, BI-ETP dari 17.00 menjadi 15.30
– Pre Cut Off BI-RTGS, BI-SSSS dari 18.00 menjadi 16.30
– Cut Off BI-RTGS dari 19.00 menjadi 17.00
– Cut Off BI-SSSS dari 18.30 menjadi 17.00
– Cut Off BI-ETP dari 18.00 menjadi 16.30

2. Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI)
– Siklus Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler dari 9 kali menjadi 8 kali
– Setelmen Pengembalian Refund Kredit dari 17.00 menjadi 15.30
– Layanan Kliring Warkat Debet Zona 1 dari 13.30 menjadi 12.30
– Layanan Kliring Warkat Debet Zona 2 dari 14.30 menjadi 13.30
– Layanan Kliring Warkat Debet Zona 3 dari 15.30 menjadi 14.30
– Layanan Kliring Warkat Debet Zona 4 tetap – Setelmen Layanan Penagihan Reguler dari 16.30 menjadi 14.30
– Setelmen Pengembalian Prefund Kredit dari 16.30 menjadi 15.00

3. Layanan Operasional Kas
– Layanan Setoran dan Penarikan Bank dari 08.00-12.00 menjadi 08.00-11.00

4. Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas
– Term Repo Konvensional dari 09.30-10.00 menjadi 10.00-10.30
– Term Repo Syariah dari 11.00-11.30 menjadi 10.00-10.30
– Reverse Repo Surat Berharga Negara dari 14.00-14.30 menjadi 13.00-13.30
– Sertifikat Bank Indonesia 14.00-14.30 menjadi 13.00-13.30
– Sukuk Bank Indonesia 15.30-16.00 menjadi 14.00-14.30
– Fine Tune (Term Deposit dan Repo) dari 08.00-16.00 menjadi 09.00-15.00
– Jual/Beli SBN dari 08.00-16.00 menjadi 09.00-15.00
– Deposit Facility dari 16.00-17.30 menjadi 15.00-16.00
– Lending Facility dari 16.00-18.00 menjadi 15.00-16.00n
– Lelang DNDF Pagi dari 08.30-08.45 menjadi 09.30-09.45
– Lelang DNDF Siang dari 15.00-15.15 menjadi 14.15-14.30
– TD Reguler Non Overnight tetap 10.00-11.00
– TD Syariah tetap 10.00-11.00
– TD Overnight dari 14.00-16.00 menjadi 14.00-15,00
– FX Swap OPT dari 10.00-11.30 menjadi 10.00-11.00
– FX Swap Hedging dari 14.00-16.00 menjadi 14.00-15.00
– Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas dari 09.00-11.00 menjadi 10.00-11.00

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

Akibat Konflik AS-China Soal Hong Kong Minyak Dunia Anjlok

Published

on

Finroll – Jakarta, Minyak berjangka jatuh pada akhir perdagangan Rabu (27/5) waktu AS atau Kamis pagi waktu Indonesia. Kejatuhan terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan sedang memikirkan respons kuat terhadap undang-undang keamanan yang diusulkan China di Hong Kong.

Kejatuhan juga dipicu keraguan pasar atas komitmen Rusia memangkas produksi minyak. Dikutip dari Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun US$1,54 atau 4,5 persen jadi US$32,81 per barel.

Sementara itu minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun US$1,43 atau 4,6 persen ke level US$34,74 dolar AS per barel.

Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ ini memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari (bph) pada Mei dan Juni. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman setuju melanjutkan koordinasi lebih erat dan lanjut dalam membatasi produksi minyak.

Namun banyak yang merasa Rusia mengirimkan sinyal beragam menjelang pertemuan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam waktu kurang dari dua minggu mendatang.

“Kedengarannya hebat di atas kertas, tetapi pasar menahan kegembiraan sampai kami mendapatkan rincian lebih lanjut tentang apakah akan ada pemotongan, berapa banyak barel akan dipotong dan lamanya pemotongan,” kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn.

Sementara itu ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus meningkat. Peningkatan terjadi setelah China mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.

Pengumuman itu memicu protes di jalan-jalan. Tak hanya itu, dari AS, Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam Mike Pompeo mengatakan Hong Kong tidak lagi memerlukan perlakuan khusus berdasarkan hukum AS.

Pernyataan itu memberikan pukulan terhadap Hong Kong terkait status mereka sebagai pusat keuangan utama. Selain dua faktor tersebut, penurunan harga minyak juga terjadi akibat dampak ekonomi pandemi virus corona.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending