Connect with us

Business

Indonesia Masih jadi Surganya Barang Impor

Published

on


BPS: Impor RI Periode Februari 2019 Turun Menjadi US$ 12,20 Miliar

Finroll.com – Presiden Joko Widodo mengakui adanya defisit besar dalam transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Ini diakuinya sebagai persoalan besar yang dihadapi.

“Yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan itu memang persoalan besar kita, bolak balik saya sampaikan,” kata Jokowi usai menebar benih ikan di Bendungan Rotiklot Kabupaten Belu, NTT, Senin (20/5/2019).

Jokowi pada Senin ini meresmikan Bendungan Rotiklot di Dusun Rotiklot, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT. Usai meresmikan bendungan itu, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur NTT Viktor Leiskodat, Wagub NTT Josef A Nai Soi, menebar benih ikan dan dan menanam pohon di kawasan bendungan tersebut.

Jokowi bilang, rumus untuk mengatasi defisit neraca perdagangan adalah meningkatkan ekspor dan memproduksi barang-barang substitusi impor.
“Kalau ekspor tidak meningkat, kemudian barang subtitusi impornya tidak diproduksi sendiri di dalam negeri, mau sampai kapan ini akan rampung,” katanya.

Lebih rinci Presiden Jokowi menyebutkan kunci menyelesaikan masalah itu adalah industrialisasi dan hilirisasi. “Jangan sampe ngirim barang mentah, raw material, ke luar negeri, semuanya harus ada nilai tambah di dalam negeri, kuncinya di situ aja,” katanya.

Ia menyebutkan pemerintah sudah berupaya mengurangi defisit neraca perdagangan. “Contohnya avtur, nanti mulai bulan depan, udah gak ada impor avtur dan solar karena sudah dikerjakan dalam negeri,” katanya.

Ia menyebutkan pemerintah juga mendorong tumbuhnya industri petrokimia di dalam negeri karena impor produk itu cukup besar. “Semua kok impar-impor, sampai kapanpun defisit pasti terjadi kalau impor terus,” katanya.

Sebelumnya BPS merilis hasil ekspor dan impor pada April 2019 serta laporan neraca perdagangan. Pada periode tersebut, ekspor tercatat US$12,6 miliar, atau turun 13,1% (year on year/yoy). Sedangkan impor mencapai US$15,10 miliar, atau turun 6,58%. Dengan hasil tersebut neraca perdagangan pada April 2019 mencatatkan defisit hingga US$2,5 miliar.

Advertisement

Business

Berbasis Teknologi Informasi, Finmas Gelar Diskusi Fintech Lending With Purpose, Unique Case Models

Published

on

Finroll.com — Finmas, sebuah perusahaan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi gelar Diskusi TechXchange Finmas bertajuk Fintech Lending With Purpose, Unique Case Models, bertempat di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Dalam TechXchange kali ini Finmas membahas tentang potensial target pasar para pelaku industri fintech lending. Dengan menghadirkan narasunber, Lutfia Aisya selaku Business Administration Lead di TaniFund, Wong Budi Setiawan selaku CEO Edufund, Tommy Yuwono sebagai co-founder Pintek, Annisa Fauzia merupakan Head of Communication & Business Partnership Mekar, serta Dani Lihardja, CEO Danamas, yang diwakili oleh Irma Darmastutik Brand Manager Danamas.

Rainer Emanuel, Head of PR & Corporate Communications Finmas mengatakan, kegiatan TechXchange ini dilaksanakan yang ke 6 (enam) kalinya. Ini merupakan tanggung jawab Finmas sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) agar, dapat sinergi dan saling share informasi, bukan hanya antar member AFPI saja, namun juga bersama stagholder di luar,” ujar Rainer Emanuel ketika dijumpai usai diskusi TechXchange.

Dalam kegiatan ini lanjut Rainer, Finmas bukan hanya sekedar mengundang para Regulator dalam even sebelumnya, namun juga kali ini Finmas mengundang para komunitas yang kita sesuaikan dengan topik diskusinya,” tambahnya.

Diskusi yang sudah digelar ke- enam kali ini Finmas mengambil topik yang berbeda-beda. “Kalau topik sebelumnya mulai dari soal Human Capital Chalenger, soal regulasi, teknologi, namun kali ini adalah soal fintech dengan tujuan ( Fintech Lending With Purpose).

Mudah mudahan dengan adanya kegiatan ini pertama bisa membuat dunia fintech lending dapat lebih maju lagi. Sedangkan yang kedua supaya reputasi Fintech di industri ini positif dan membawa hal-hal yang progresif untuk perekonomian di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang Finmas yang bukan saja sebagai pemain di platfoarm tapi dengan acara TechXchange ini Finmas ingin menjadi semacam platfoam untuk top leadershif.

“Kita sebagai fasilitator untuk kepentingan bersama. Kedepan di tahun 2020 fintech juga akan menghadirkan topik yang lebih menarik, dan mengundang seluruh stageholder Fintech Landing, yang isu-isunya selalu kita gali yang baru, supaya stageholders yang kita undang juga lebih.

Untyk itu agar persiapan lebih matang dan outputnya lebih sukses maka kegiatan itu akan kita lakukan setiap 2 bulan sekali,” pungkasnya.(red)

Continue Reading

Ekonomi Global

Kabar Baik dari Barat, Trump Tunda Tarif China 15 Desember!

Published

on

Jakarta –  Presiden Amerika Serikat dikabarkan sudah menekan persetujuan yang menunda pemberlakuan tarif 15 Desember barang impor China.

“Kesepakatan tersebut dipresentasikan penasehat keuangan pada Kamis (12/12/2019),” tulis BloombergNews dalam laporannya mengutip seorang sumber anonim.

Selain menunda tarif, perjanjian itu juga berisi pembelian barang pertanian AS oleh China.

“Term-nya sudah disetujui tetapi teks secara legal belum difinalisasi,” tulis media ini lagi.

Hal yang sama juga dikabarkan Reuters.

“Perjanjian tertulis sedang proses formulasi, tetapi mereka (AS-China) sudah mencapai kesepakatan secara prinsip,” kata sumber media itu.

Setidaknya ada dua poin penting yang disetujui, yakni penangguhan tarif 15 Desember dan memotong tarif yang sudah berlaku pada barang China hingga 50%.

“Ini merupakan upaya untuk mengamankan kesepakatan perdagangan Fase I,” tulis Reuters mengutip dua orang sumber yang akrab dengan pembahasan negosiasi.

Namun sayangnya belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Gedung Putih soal ini.

Perang dagang antara AS dan China sudah terjadi selama 17 bulan. Serangan tarif dilancarkan baik Washington maupun Beijing.

Di 15 Desember, AS akan menerapkan tarif pada US$ 160 miliar impor barang China, mulai dari barang elektronik seperti laptop, hp bahkan video game.

Sebelumnya di Oktober, keduanya sepakat melakukan perdamaian parsial dengan membuat kesepakatan Fase I.

Namun sayangnya hingga kini belum ada pertemuan resmi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Sementara itu, Wall Street menghijau seiring dengan semakin optimisnya ending perang dagang kedua negara.

Ini muncul setelah Trump menuliskan bahwa AS dan China sudah sangat dekat dengan kata sepakat di Twitter pribadinya @realDonaldTrump.

“SANGAT dekat dengan KESEPAKATAN BESAR dengan China. Mereka menginginkannya, dan kita pun begitu!,” tulisnya.

Indeks Dow Jones naik 0,7% ke level 28.116,48. Sementara S& 500 dan Nasdaq, naik masing-masing 0,6% ke level 3.160,35 dan 8.701,82.

Continue Reading

Business

Sapuhi: Masih Banyak PPIU Yang Melanggar Perundang-Undangan

Published

on

Finroll.com — Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag)  membenarkan bahwa pihaknya kembali mencabut izin terhadap 3 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) karean diaanggap telah terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan.

“Ketiga PPIU yang telah dicabut izinnya adalah PT. Zeinta Intan Kalimantan, PT. Yasmira Wisata Utama, dan PT. As Syirbani Mandiri Wisata. Ketiganya juga sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas,” ungkap Arfi di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

“Ada yang karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada Non PPIU. Ada yang tidak menyediakan tiket kepulangan, dan tidak memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi,”ujarnya.

Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus M. Ali Zakiyudin menambahkan, selain cabut izin, Kemenag juga telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada empat PPIU lainnya.

Sanksi ini diberikan disebabkan keempat PPIU tersebut terbukti melakukan pelanggaran berupa penundaan jadwal keberangkatan, penerbangan dengan dua kali transit atau lebih,  tidak membuatkan identitas/kartu tanda pengenal jemaah umrah sesuai ketentuan, serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan.

“Jika kesalahan yang berakibat peringatan tertulis ini terulang, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan. Yaitu, tidak boleh beroperasi, paling lama dua tahun,” ungkap Zaki.

Sebelumnya, Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra (Nafit), sejak awal 2019, Kemenag total telah menjatuhkan sanksi kepada 12 PPIU. Sebanyak lima PPIU dicabut izinnya. Sebelumnya, dua PPIU yang dicabut izinnya adalah PT. Joe Pentha Wisata dan PT. Bumi Minang Pertiwi. Sementara tujuh PPIU menerima sanksi peringatan tertulis.

“Penjatuhan sanksi ini menjadi pembelajaran bagi PPIU lainnya agar selalu mengikuti regulasi penyelenggaraan ibadah umrah,” tuturnya.

Menanggapi pencabutan izin sejumlah PPIU, Syam Resfiadi (Ketua Umum SAPUHI) angkat bicara. Menurut Syam, temuan pelanggaran oleh ketiga PPIU tersebut hanya segelintir bagian dari PPIU lain yang dalam prekteknya memang menyalahi aturan.

“Kalo saya melihat, seharusnya ada lebih banyak lagi PPIU lain yang dicabut izin operasinya karena pada prakteknya banyak yang menyalahi aturan yang berlaku,” ungkap Syam.lewat sambungan ponsel, (Selasa 11/12).

Disinggung terkait indikasi pencabutan izin ketiga PPIU yang dimaksudkan, CEO PT Patuna Mekar Jaya ini menambahkan, ada beberapa hal tentunya, salah satunya persaingan bisnis di industri umrah yang  belakangan kian bersaing dengan kehadiran.

“Umrah ini kan beda dari bisnis-bisnis lain karena sifatnya ibadah dengan membantu orang lain untuk menjalankan ibadah, jadi tidak sekedar mengejar keuntungan duniawi tapi juga akherat,” sambung Syam.(sumber Zonaekbis.com)

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending