Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

Indonesia Masuk 10 Negara Penghasil Unicorn Terbanyak di Dunia

Published

on


Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan berdasarkan data Hurun Research Institute Indonesia masuk 10 negara penghasil unicorn terbanyak di dunia. Hal itu dikatakan Luhut pada Forum Archipelagic and Island States-Startup and Business Summit (AIS-SBS) 2019

“Indonesia masih jauh tertinggal dari Tiongkok, yang memiliki 206 unicorn, Amerika Serikat punya 203, India memiliki 21 unicorn, Inggris punya 13. Indonesia punya Gojek, Tokopedia dan Bukalapak tapi saya optimistis angka ini bisa terus meningkat,” ujar Luhut, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 1 November 2019.

Dalam hal ini, Luhut menegaskan, usaha rintisan di bidang digital akan menjadi penggerak ekonomi dunia di masa depan. Ada dua alasannya, pertama peluang yang besar di sektor ekonomi digital dengan Indonesia memiliki 171 juta pengguna internet dan 130 juta pengguna smartphone.

Alasan kedua, ada ribuan bahkan jutaan produk kreatif Indonesia menunggu untuk dikelola sebagai produk digital. Karenanya ia berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang dapat membuat startup di negara-negara peserta AIS maju dan berkembang.

“Kita tunjukkan kepada teman-teman kita negara AIS bahwa Indonesia ini sedang berkembang, kalian juga bisa ajak startup-startup muda untuk melakukan ini,” tuturnya.

Pertemuan tingkat pejabat tinggi dan pertemuan tingkat menteri AIS Forum yang dilaksanakan di Manado hingga 1 November 2019 ini dihadiri oleh delegasi dari 23 negara yaitu Bahrain, Fiji, Komoro, Papua Nugini, Guinnea Bissau, Irlandia, Jamaika, dan Jepang.

Selanjutnya Kiribati, Madagascar, Maladewa, Malta, Marshall Island, Palau, Filipina, Samoa, Seychelles, Srilanka, Saint Kitss and Navis, Timor Leste, Tonga, Cabo Verde, dan Papua Nugini.

Investasi

Benarkah Omnibus Law Dapat Bereskan Rumitnya Izin Usaha?

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah berharap UU Cipta Kerja dapat menggairahkan investasi di tanah air. Alasannya omnibus law ini telah memangkas berbagai hambatan dalam pengurusan perizinan berusaha, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam hal kemudahan bisnis, seperti yang tercatat dalam Ease of Doing Business 2020 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara. Dari 10 indikator, terdapat dua indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Keduanya adalah perizinan konstruksi di peringkat 110 dan pendaftaran properti (106).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, undang-undang tersebut akan mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti. Dengan demikian pelaku usaha akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan dan kepastian usaha.

“Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah,” kata Airlangga, Selasa 6 Oktober.

Sumber berita dan Grafis : Katadata.com

Continue Reading

Automotive

Sri Mulyani Tolak Insentif Pajak 0% Mobil Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak mempertimbangkan usulan insentif pajak 0% untuk mobil baru seperti yang diajukan Kementerian Perindustrian.

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan Kementerian Perindustrian terkait insentif pajak hingga 0% untuk mobil baru. Dukungan kepada industri sektor otomotif akan diberikan dalam bentuk insentif yang sudah disediakan pemerintah kepada industri secara keseluruhan.

“Kami saat ini tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru 0% seperti yang diusulkan industri maupun Kementerian Perindustrian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (19/10).

Sri Mulyani menjelaskan, dukungan akan diberikan pemerintah kepada sektor otomotif dalam bentuk insentif yang sudah disediakan untuk seluruh industri. Ia juga memastikan seluruh insentif yang dibeirkan pemerintah akan dievaluasi secara lengkap. “Jadi jangan sampai memberikan dampak negatif ke yang lain,” katanya.

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pada perusahaan dalam bentuk perpajakan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 maupun UU Cipta Kerja yang akan segera berlaku. Salah satu insentif yang diberikan adalah pemangkasan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada 2021.

Pengamat Pajak Institute For Development of Economics and Finance Nailul Huda menilai pembebasan PPnBM mobil baru merupakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. “Seperti pengusaha otomotif dan orang-orang dengan berpendapatan menengah ke atas,” ujar Huda kepada Katadata.co.id, Kamis (1/10).

Saat ini, menurut dia, hanya masyarakat kalangan atas yang mampu dan mau mengeluarkan uang, sedangkan kelas menengah lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Di sisi lain, pembebasan PPnBM akan menciutkan penerimaan negara karena porsi PPN dan PPnBM dalam penerimaan negara termasuk besar.

Maka dari itu, usulan tersebut akan semakin menurunkan penerimaan negara dimana saat ini sedang tertekan akibat Covid-19. “Jadi saya rasa kebijakan ini sungguh tidak tepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual sebelumnya menilai insentif pajak dapat mendorong pemulihan ekonomi. Apalagi, jika diberikan pada sektor industri yang memiliki efek berganda tinggi seperti perumahan atau otomotif. Kementerian Perindustrian pada bulan lalu mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru hingga 0% pada tahun ini. Relaksasi pajak ini diharapkan mampu mendorong penjualan mobil, yang lesu di masa pandemi Covid-19.

“Industri otomotif itu turunan begitu banyak. Tier 1 dan tier 2 banyak, sehingga perlu diberi perhatian agar daya beli masyarakat meningkat. Sehingga bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada pertengahan bulan lalu.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat 48.554 unit mobil terjual di dalam negeri pada September 2020. Jumlah tersebut naik 30,3% dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga masih melanjutkan kenaikan penjualan sejak Juni 2020.

Continue Reading

Ekonomi Global

Ekonomi China Bangkit ke 4,9 Persen pada Kuartal III 2020

Published

on

FINROLL.COM – Pertumbuhan ekonomi China berhasil melawan tekanan virus corona. Data resmi pemerintah setempat menunjukkan ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut berhasil berbalik arah ke level 4,9 persen pada kuartal III 2020 kemarin.

Pertumbuhan tersebut mulai mendekati kondisi ekonomi sebelum tertekan virus corona.

Biro Statistik Nasional China menyatakan pertumbuhan ekonomi tersebut masih sedikit di bawah ekspektasi. Oleh karena itulah, mereka memperingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati walaupun ekonomi berhasil berbalik arah.

Peringatan mereka berikan karena kondisi ekonomi masih diselimuti ketidakpastian di masa yang akan datang.

“Karena kondisi ekonomi internasional masih rumit,” kata mereka seperti dikutip dari AFP, Senin (19/10).

Sebagai pengingat ekonomi China tertekan hebat hingga mengalami terkontraksi 6,8 persen pada kuartal I 2020 lalu akibat penyebaran wabah virus corona.

Namun tekanan itu tak berlangsung lama. Pada kuartal II, ekonomi mereka mulai bangkit.

Secara mengejutkan, di tengah ancaman resesi yang mulai melanda sejumlah negara akibat virus corona, ekonomi China malah berhasil menguat ke level 3,2 persen. (CNN INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending